Sabtu, 7 Mar 2026
light_mode

10 tahun, PU klaim bangun 4.400 Km jalan

  • account_circle Redaksi Abdul Holik
  • calendar_month Selasa, 25 Mar 2014
  • print Cetak

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengemukakan, dalam kurun waktu dua periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yaitu periode 2004-2014, pemerintah telah membangun jalan nasional sepanjang 4400 kilometer (km).

“Dulu panjang jalan nasional 34000 km saat ini 38000 km. Tambahan itu dari pembangunan jalan baru, ada juga dari jalan yang biasa berubah menjadi jalan nasional,” kata Djoko Kirmanto seprti dirilis situs Setkab, hari ini.

Selain menambah panjang jalan, menurut Djoko, dalam periode itu Kementerian PU juga melakukan peningkatkan struktural, pelebaran atau penguatan struktur jalan dan pemeliharaan di ruas-ruas jalan nasional tersebut.

“Lintas Sumatera dulu lebarnya tidak lebih dari 4 meter, sekarang sudah lebih dari 6 meter,” ujar Djoko.

Ia menyebutkan, pembangunan itu tidak saja menyangkut panjang jalan, namun juga menambah lajur atau menambah kapasitas jalan. “Jalan yang tidak beton kami jadikan beton. Kami juga kejar pembangunan dan pengembangan jalan nasional seperti lintas Jawa, Sumatera, Papua dan sebagainya,” ungkapnya.

Djoko menambahkan, Kementerian PU telah memperlebar jalan Pantai Utara (Pantura) Jawa dari dua lajur menjadi empat lajur.

Mengenai pembangunan jalan baru nasional di kawasan perbatasan, Menteri PU Djoko Kirmanto mengaku, masih banyak yang terhambat masalah regulasi, terutama pada penggunaan lahan yang merupakan kawasan hutan.

“Itu membutuhkan perizinan di pemerintah daerah maupun di pusa, terutama di daerah Kalimantan Utara (Kaltara). Namun, kami akan berupaya mengkoordinasikan bersama pihak-pihak terkait,” kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Djoko Murjanto yang mendampingi Menteri PU Djoko Kirmanto dalam diskusi itu.

Adapun terkait rencana pembangunan jalan pada tahun ini, menurut Menteri PU Djoko Kirmanto, pemerintah melalui Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,7 triliun untuk pembangunan jalan nasional di kawasan perbatasan.

Pembangunan jalan tersebut dibangun empat direktorat dibawah Kementerian PU di antaranya Direktorat Jenderal Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang dengan porsi terbesar berada di Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp5,3 triliun.(wasp)

  • Penulis: Redaksi Abdul Holik

Rekomendasi Untuk Anda

  • TNI AU minta maaf

    TNI AU minta maaf

    • calendar_month Rabu, 17 Okt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA, (MO) – Kasus pemukulan wartawan Riau Pos Didik, Ryan Fb Anggoro (LKBN Antara), Ari Nadem (Tv-One), dan Robi (RTv). Selain wartawan, dua mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) juga ditinju oknum anggota TNI AU karena kedapatan mengambil foto bangkai pesawat Hawk 200 yang jatuh di samping rumah warga Semua pihak menyayangkan peristiwa ini. Bagaimana seorang […]

  • Ombudsman Harus Kawal LAHP Seleksi KPID Sumut, Pengamat: Jaga Kepercayaan Publik

    Ombudsman Harus Kawal LAHP Seleksi KPID Sumut, Pengamat: Jaga Kepercayaan Publik

    • calendar_month Rabu, 27 Apr 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    MEDAN (Mandailing Online) – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Sumatera Utara (USU) Drs Ridwan Rangkuti, MA menyayangkan lemahnya Ombudsman Perwakilan Sumut dalam mengawal Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait kisruh seleksi calon komisioner KPID Sumut 2021-2024. “Inilah momentum Ombudsman menunjukan taringnya ke DPRD dan pemerintah. Jaga eksistensi sebagai pelayan keadilan publik. Ombudsman itu lembaga korektif yang […]

  • Indonesia for Sale, Dampak Kebijakan Ala Penguasa Kapitalis

    Indonesia for Sale, Dampak Kebijakan Ala Penguasa Kapitalis

    • calendar_month Jumat, 3 Jul 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh : Nahdoh Fikriyyah Islam Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk menawarkan harga lahan lebih murah bagi perusahaan asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Jokowi ingin harga lahan bisa lebih murah dari negara-negara lain agar Indonesia tak kalah saing. Jokowi menjelaskan jika negara lain memberikan harga tanah 500.000, maka pemerintah Indonesia harus bisa dibawahnya. Jokowi […]

  • Pengalangan Dana Untuk Rohingya, Karang Taruna Madina Kumpul 11 Juta

    Pengalangan Dana Untuk Rohingya, Karang Taruna Madina Kumpul 11 Juta

    • calendar_month Jumat, 5 Jun 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Gerakan penggalangan dana yang dilakukan Karang Taruna Kabupaten Mandailing Natal (Madina) untuk membantu para pengungsi Rohingya, hingga Jum’at (5/6) sudah mengumpulkan uang tunai sekitar 11.760.000 rupiah. Selain berbentuk, bantuan yang terkumpul juga meliputi 18 goni pakain bekas, 20 sak beras, 50 kardus mie instan, 50 kotak air mineral. “Sumbangan yang […]

  • Bupati Terbitkan Surat Edaran Desa Tanggap Covid-19

    Bupati Terbitkan Surat Edaran Desa Tanggap Covid-19

    • calendar_month Selasa, 31 Mar 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) -Guna mengoptimalkan sinergitas pemerintah desa dalam penanggulangan Covid-19, Bupati Madina menerbitkan surat edaran. Surat Edaran itu Nomor 141/1021/PMD/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, ditandatangani Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution. Terdapat 14 poin di Surat Edaran itu yang harus dilaksanakan para kepala desa. Poin-poinnya […]

  • DPRD Madina dan Pemerintah Daerah Harus evaluasi Bidan PTT

    DPRD Madina dan Pemerintah Daerah Harus evaluasi Bidan PTT

    • calendar_month Jumat, 8 Jul 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Keberadaan Bidan Tidak Tetap/Bidan desa, PTT di Penjuru wilayah Daerah Kabupaten Mandailing Natal diharapkan pengevaluasian kinerja, kehadiran, dari wakil Rakyat dan Pemerintah Daerah mengingat, peranan dan sumber dana dari berbagai macam kegiatan penunjang program pemerintah melalaui beberapa Program sangat banyak menyedot keuangan Negara. (MOL)

expand_less