Anggota DPRD Madina Dapil I

Tapsel, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang hingga kini belum menjalankan amanah Undang Undang Nomor 37 dan 38 Tahun 2007 terkait perpindahan ibukota Tapanuli Selatan ke Sipirok diperkirakan bakal menjadi batu sandungan terwujudnya pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara. Hal itu diungkapkan tokoh masyarakat Sipirok Parmonangan Ritonga kepada wartawan di Padang Sidimpuan, Rabu (09/02/2011). “Sejujurnya kita sangat menginginkan […]

PANYABUNGAN (Mandailing Online) : Wilayah hutan Mandailing Natal akan dijadikan lokasi latihan perang TNI. Demikian dikatakan Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Lodewyk Pusung saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Madina, Rabu (13/1). Dikatakannya, sangat tepat apabila hutan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) ini dijadikan lokasi latihan perang hutan bagi prajurit TNI. Pangdam […]

KOTANOPAN (MO) – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) didesak agar segera menuntaskan pembangunan jalan Lingkar Barat Kotanopan sepanjang lebih kurang 7 Km yang sampai saat ini masih terbengkalai. Desakan ini di keluarkan untuk mengurangi kemacetan yang sering terjadi di pusat Pasar Kotanopan. Desakan ini dinyatakan Ketua I DPD Organda Sumut, H. Ikhwan Efendi Lubis di […]

Panyabungan, Merebaknya isu penculikan anak-anak di tengah masyarakat Kabupaten Mandailing Natal pada minggu-minggu ini, telah membuat resah para orang tua yang mempunyai anak yang masih di bawah umur. Bahkan di beberapa masjid di Madina sudah diumumkan supaya orang tua berhati-hati menjaga anaknya. Seperti dituturkan Nur Miah di Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Barat, Selasa (23/11/2010), […]

    MEDAN (Mandailing Online) – H. Mustafa Bakri Nasution menyatakan tak maju sebagai calon bupati Madina di Pilkada 2020. Pimpinan Pesantren Musthofawiah Purba Baru itu juga mutuskan ikut mendukung penuh pencalonan Brigjend TNI (Purn) M. Sofwat Nasution. Sikap ini diungkapkan Musthafa Bakri ketika menerima silaturrahmi Sofwat Nasution di kediamannya di Medan, Sabtu malam (23/11). […]

Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada para pegawai negeri dan pejabat negara agar tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi pada saat mudik lebaran. Sebab, kendaraan fasilitas negara seharusnya digunakan untuk kepentingan kedinasan bukan untuk kepentingan keluarga. “Sedapat mungkin diimbau untuk tidak menggunakan kendaraan dinas. Kecuali kendaraan dinas itu namanya kendaraan dinas dan keluarga. […]