Jumat, 28 Agu 2026
light_mode

Kabupaten Akan Jauh dari Berkah Jika Bupatinya Hasil Politik Uang

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 6 Jan 2016
  • print Cetak
pilkada madina grafis

pilkada madina grafis

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Perjalanan satu kabupaten tak akan mendapatkan berkah jika dipimpin seorang bupati hasil permainan politik uang di Pilkada.

“Jika berkah jauh dari kabupaten, maka alamat akan terjadi ketidak-bagusan kepemimpinan. Akhirnya rakyat juga yang akan merugi selama 5 tahun kepemimpinannya,” kata Lagut Lubis, warga Panyabungan kepada mandailing Online, Rab u (6/1).

Itu dikatakannya terkait saat ini kasus dugaan politik uang Pilkada Madina masih berproses di Polres Madina.

Sejauh ini saksi-saksi yang telah dimintai keterangan oleh Polres Madina adalah Tim Kampanye Kabupaten, Relawan Desa/Kelurahan pasangan calon nomor 2 Dahlan-Sukhairi, Pengawas Lapangan dan Personil KPPS yang dengan peran dan tugasnya masing-masing, baik sebagai pembagi uang, penerima uang maupun para saksi yang menyaksikan proses transaksi politik uang yang terjadi pada tanggal 08 dan 09 Desember 2015.

“Politik uang itu haram, Allah tak akan memberikan berkah kepada hamba-hambaya yang melaksanakan perbuatan haram,” imbunya.

Oleh karenanya, dia berharap kepada Polres Madina tidak main-main dalam memproses pengaduan politik uang yang kini sedang berproses. Jaksa dan majelis hakim nantinya juga diharapnya tidak terlibat dalam permainan hukum jika kasus ini bergulir ke pengadilan.

“Jika bukti menyatakan ada politik uang, maka penegak hukum harus istiqomah, jangan bermain-main. Katakan yang pahit itu pahit, yang demikian itu akan lebih baik bagai anda dan kabupaten ini,” imbuhnya.

Undang-undang menyebutkan bahwa jika pasangan yang terbukti di pengadilan melakukan politik uang maka akan didiskualifikasi serta akan dilakukan Pilkada ulang tanpa mengikutkan lagi pasangan calon bupati-wakil bupati yang terdiskualifikasi.

“Itu artinya, undang-undang tersebut akan membatalkan pasangan yang tak diberkahi Allah karena perbuatan haram politik uang, dan akan dilakukan pemilihan ulang agar terpilih pemimpin yang tak melakukan perbuatan haram politik uang,” ujarnya.

Editor   : Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rapel Gaji Guru Ditahan Disdik

    Rapel Gaji Guru Ditahan Disdik

    • calendar_month Jumat, 7 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SIMALUNGUN-Rapel gaji guru 100 persen PNS angkatan 2009 selama 3 bulan yang seharusnya dibayar Januari, diduga ditahan Dinas Pendidikan Simalungun. Salah seorang guru PNS di salah satu SMP di Raya, Kamis (6/1), mengatakan, dia heran kenapa gaji tidak kunjung dibayarkan. Ironisnya, seluruh guru PNS seangkatannya di sekolah lain sudah dibayarkan. “Teman-teman kami PNS angkatan 2009 […]

  • Bupati Madina Bantah Pemotongan 7 % Dana Proyek

    Bupati Madina Bantah Pemotongan 7 % Dana Proyek

    • calendar_month Selasa, 4 Sep 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 2Komentar

    PANYABUNGAN (MO) – Bupati Mandailing Natal Hidayat Batubara menyatakan bahwa tidak ada pemotongan 7 persen dari total dana pelaksanaan proyek fisik di Dinas PU yang dibayarkan lewat Kabid Perbendaharaan Dinas Keuangan, Sahri Ahmad KDT Harahap. “Itu tidak benar, saya rasa banyak orang yang tidak suka kepada Kabid Perbendaharaan (Ahmad Sari KDT red),” kata bupati melalui […]

  • Makmurkan Masjid Sebagai Basis Membangun Peradaban

    Makmurkan Masjid Sebagai Basis Membangun Peradaban

    • calendar_month Selasa, 14 Mar 2023
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Irwan H. Daulay Pecinta Masjid sebagai basis membangun peradaban Islam Apa saja aktivitas boleh dilakukan di lingkungan masjid, kecuali melakukan kemaksiatan kepada Allah, bahkan di seputaran masjid harus dijadikan tempat membangun peradaban islami, baik itu kegiatan ibadah maupun muamalah. Rasulullah semasa hidupnya selalu menjadikan masjid sebagai basis atau markas perjuangan, baik perjuangan politik, ekonomi, sosial, […]

  • 75 Persen Guru Honorer K2 Hanya Lulusan SMA dan D3

    75 Persen Guru Honorer K2 Hanya Lulusan SMA dan D3

    • calendar_month Kamis, 30 Jan 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar mendesak seluruh kepala daerah untuk menyekolahkan guru honorer kategori dua (K2) yang nantinya lulus CPNS. Pasalnya, dari latar belakang pendidikan guru honorer K2, terbanyak lulusan SMA-D3. “Dari pertemuan dengan para sekda, seluruh daerah rata-rata mengaku kekurangan guru. Itu sebabnya guru kita prioritaskan diangkat. […]

  • Reformasi Birokrasi Rasa Rupiah

    Reformasi Birokrasi Rasa Rupiah

    • calendar_month Jumat, 3 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Liputan versi Pembaca November 2010 Memang benar dan saya akui itu. Karena itu setiap tahunnya selalu kita evaluasi dan perbaiki celahnya. Namun pusat tak bisa bergerak lebih karena adanya otonomi daerah. Meski kita menerapkan sistem komputerisasi tapi permainan di bawah juga makin canggih. Anehnya, ketika masalah muncul justru pusat yang disalahkan. NADA prihatin itu disampaikan […]

  • Kades Saleh Baru Bantah Lakukan Pengancaman Pada LSM, Muda Hasibuan Tolak Berdamai

    Kades Saleh Baru Bantah Lakukan Pengancaman Pada LSM, Muda Hasibuan Tolak Berdamai

    • calendar_month Selasa, 6 Jun 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN( Mandailing Online) -Kepala Desa Sale Baru Kecamatan Muara Batang Gadis (MBG) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) bantah dugaan pengancaman yang ia lakukan kepada beberapa anggota Lembaga Pemantau Aset dan Keuangan Negara Republik Indonesia Profesional Jaringan Mitra Negara (LPAKNRI Projamin) Bantahan tersebut dikatakan langsung Kades Desa Sale Baru Cahyono Surya Bin Mustamar di Rumah Makan Dapur […]

expand_less