Rabu, 21 Okt 2026
light_mode

Ibu Bunuh Anak Kandung, Buah dari Demokrasi

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 16 Des 2020
  • print Cetak

Oleh : Radayu Irawan, S.Pt
Tinggal di Padangsidimpuan

Lagi, dan terus berulang. Bak buih di lautan. Kali ini kasus pembunuhan anak kandung berasal dari Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Ibu muda (30) berinisial MT tega membunuh ketiga anak balitanya yang berinisial YL (5), SL (4), dan DL (2). Ketiganya tewas dalam keadaan leher tergorok. (Detiknews, 13/12/2020)

Sesaat setelah melakukan pembunuhan terhadap tiga bocah malang itu, tersangka berniat untuk bunuh diri dengan cara menyayat lehernya sendiri dengan menggunakan parang. Tetapi niatnya tersebut gagal karena diselamatkan oleh suaminya sehingga hanya mengalami luka pada bagian leher depan saja. Tersangka sempat mendapat perawatan dari rumah sakit. Karena tidak mau makan dan minum sehingga mengalami muntah-muntah, pada hari Minggu, tersangka meninggal dunia. (Liputan6.com, 14/12/2020)

Menurut Cnn Indonesia (11/12/2020) dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi-saksi, diketahui bahwa motif tersangka membunuh ketiga anaknya itu karena tak kuat menanggung himpitan ekonomi. Sehingga sering bertengkar dengan suaminya (kompas.com 15/12/2020).

Tragis, miris dan ironis. Ada seorang ibu yang memiliki naluri kasih sayang yang teramat dalam tega membunuh darah dagingnya sendiri karena faktor ekonomi. Astaghfirullah, jikalau seperti ini pastilah tersangka merasakan ekonomi yang sangat sulit dan menghimpit ditambah lagi pertengkaran dengan suaminya, sehingga tega membunuh jiwa raganya sendiri.

Apakah kasus yang seperti ini, merupakan kasus yang langka kita temukan di negeri tercinta ini? Atau kah ini merupakan satu dari sekian ribu kasus yang terjadi di negeri ini?

Jikalau hanya satu, mungkin bisa dikatakan peristiwa ini merupakan kesalahan individu. Namun sayang seribu sayang. Ini hanya secuil peristiwa pembunuhan anak oleh ibu kandung dari berbagai ribuan peristiwa.

Dapat dipastikan, bahwa peristiwa serupa sangat banyak ditemui di negeri ini. Maka, berarti, peristiwa ini bukan merupakan kesalahan individu melainkan kesalahan yang lebih kompleks yaitu kesalahan sistemik.

Kesalahan sistemik yang dimaksud adalah akibat penerapan dari sistem yang dianut di negeri ini, yaitu sistem sekuler (pemisahan agama dengan kehidupan) dengan sistem pemerintahan bernama demokrasi. Karena penerapan sistem inilah, peristiwa serupa tumbuh subur bagai bunga yang bermekaran di musim semi.

Dengan dalih ekonomi, banyak ibu yang terbunuh hati nurani dan pintu hatinya. Kemiskinan yang menjadi sumber dari segala peristiwa ini membuktikan bahwa sistem demokrasi tidak mampu mengentaskan kemiskinan hingga ke akarnya.

Padahal Kabupaten Nias Utara berada di samudera Hindia, memiliki sumber daya laut yang sangat luar biasa, memiliki sejumlah pantai yang sangat indah yang merupakan tempat wisata selancar nomor dua setelah hawai.

Tentunya dengan kekayaan sumber daya alam tersebut, warga Nias harusnya tidak hidup dibawah garis kemiskinan. Namun karena kesalahan pengelolaan SDA menyebabkan warga Nias, hidup di bawah garis kemiskinan yang berkepanjangan.

Sangat berbeda bila Islam yang dijadikan sebagai sistem pemerintahan dalam bernegara. Maka SDA akan dikelola oleh negara Islam (khilafah) dan hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat. Sehingga tidak akan terjadi kemiskinan yang menyebabkan pembunuhan ibu kandung terhadap anaknya.  Dan juga di dalam sistem Islam kebutuhan pokok rakyat wajib untuk dipenuhi. Dengan cara, setiap kepala keluarga di dalam negara khilafah diberikan lapangan pekerjaan yang layak sehingga mampu menafkahi keluarganya. Serta khilafah wajib untuk menggratiskan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.

Maka, sebagai kaum muslimin, kita harus berjuang untuk menegakkan kembali khilafah agar bisa tegak di bumi Allah. Karena khilafah adalah kebutuhan, janji Allah dan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Wallahu a’lam bishowab.***

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Harus Gerak Cepat Stop Penularan AIDS di Madina

    Pemkab Harus Gerak Cepat Stop Penularan AIDS di Madina

    • calendar_month Selasa, 3 Des 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dihimbau melakukan langkah-langkah strategis menyetop penularan virus HIV (human immunodeficiency virus) penyebab penyakit AIDS. Langkah cepat dan tepat dibutuhkan agar virus itu tidak menyebar di daerah ini terkait ditemukannya 3 pria terindikasi HIV di Madina oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Madina saat proses pemeriksaan darah sebelum […]

  • Kepsek SDN 209 Tidak Masuk

    Kepsek SDN 209 Tidak Masuk

    • calendar_month Jumat, 30 Sep 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    *Warga Desa Batahan Kotanopan Datangi Komisi 1 DPRD Madina PANYABUNGAN : Tiga (3) 0rang warga Desa Batahan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal yang terdiri dari  Kepala Desa Samuel Lubis, Sekdes Adolan Lubis dan Tokoh masyarakat Samsul Bahri , Selasa ( 27-9) Mendatangi Ruang Komisi 1 DPRD Madina untuk Memohon agar Komisi 1 yang membidangi Pendidikan […]

  • Kasus Taman Raja Batu, 4 Pejabat Madina Masuk Daftar KPK

    Kasus Taman Raja Batu, 4 Pejabat Madina Masuk Daftar KPK

    • calendar_month Rabu, 15 Agt 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – di Panyabungan, beredar salinan surat KPK yang ditujukan kepada Kejatisu soal kasus dugaan korupsi pembangunan Taman Raja Batu dan Tapian Siri-siri di Mandailing Natal. Copyan surat itu beredar di Whatsaap. Dalam surat KPK itu tertera sebanyak 4 pejabat Pemkab Mandailing Natal masuk dalam daftar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat itu bernomor […]

  • Jamin Netralitas PNS di Pilkada, Satgas Dibentuk

    Jamin Netralitas PNS di Pilkada, Satgas Dibentuk

    • calendar_month Kamis, 1 Okt 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

      Jakarta – Pemerintah sangat serius untuk menciptakan birokrasi yang netral dalam pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Dalam waktu dekat, pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan meneken Memorandum of Understanding (MoU). Bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menjamin terciptanya netralitas ASN dalam pilkada […]

  • Aparat hukum gampang dibeli?

    Aparat hukum gampang dibeli?

    • calendar_month Kamis, 9 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Kasus plesiran terdakwa kasus mafia hukum, Gayus Halomoan Tambunan ke Bali, merupakan sebuah aib bagi institusi kepolisian yang tak akan terlupakan. Pasalnya Gayus sedang menjalani masa penahanan di Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok, lokasi yang mendapatkan pengawalan super ketat dari kepolisian. Namun karena pundi-pundi rupiah yang dimilikinya, Gayus berhasil ‘membeli’ beberapa […]

  • Bantu Pemenangan Harun-Ichwan, DPD Gerindra Sumut Jangka Dekat Turun ke Madina

    Bantu Pemenangan Harun-Ichwan, DPD Gerindra Sumut Jangka Dekat Turun ke Madina

    • calendar_month Jumat, 8 Nov 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    Medan ( Mandailing Online ): Semakin dekatnya hari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ), DPD Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra ) Sumut jangka dekat akan turun ke Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) dalam rangka pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nonor urut 1 Harun Mustafa Nasution […]

expand_less