Minggu, 30 Agu 2026
light_mode

Timbas: Kami tidak Akan Bayar Honor Kalian

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Sabtu, 23 Apr 2011
  • print Cetak


Honorer Sat Pol PP Kembali Berorasi

BINJAI-
Dikarenakan belum ada penjelasan yang memuaskan dari Pemerintah Kota (Pemko) Binjai terkait gaji selama 4 bulan yang belum dicairkan, membuat puluhan honorer Sat Pol PP semakin berang. Akibatnya, mereka kembali melakukan orasi ke kantor Balai Kota Binjai, Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Binjai Kota, Rabu (20/4) sekitar pukul 10.00 WIB.

Sebelum melakukan orasi, puluhan honorer Sat Pol PP ini terlebih dahulu berkumpul di Jalan Samanhudi, percis di depan rumah dinas Wakil Wali Kota Binjai, Timbas Tarigan. Setelah semuanya berkumpul, akhirnya mereka bergerak secara konfoi dengan berjalan kaki. Bahkan, puluhan honorer Sat Pol PP ini membawa keranda, sebagai tanda hati nurani Pemko Binjai sudah mati, dan sejumlah poster yang bertuliskan sejumlah kritikan dan permintaan mereka.
Sepanjang perjalanan, puluhan honorer Sat Pol PP ini dengan semangatnya memberikan yel-yel untuk menuntut hak-hak mereka. Untuk mengantisipasi hal –hal yang tak diinginkan, petugas keamanan dari Polres dan Polsek Binjai Kota, turut melakukan pengawalan dan penjagaan ketat di depan Balai Kota.

Setibanya di Balai Kota, puluhan honorer Sat Pol PP ini, langsung dihadang petugas yang sudah disiagakan. Melihat banyaknya petugas, puluhan honorer Sat Pol PP hanya dapat mengeluarkan aspirasinya di luar gerbang Balai Kota. Dalam aspirasinya tersebut, Hamdan Azhari Pulungan SE, selaku Koordinator Aksi, mengungkapkan sejumlah permintaan yang selama ini dianggap mereka telah dikangkangi Pemko Binjai.

Diantara permintaan honorer Sat Pol PP tersebut yakni, Pemko Binjai segera membayarkan hak honorer Sat Pol yang menunggak selama 4 bulan, gaji harus sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK), seluruh honorer Sat Pol PP agar dapat kembali dipekerjakan, seluruh honorer Pol PP agar dimasukan ke dalam program Jamsostek, gaji dibayarkan 100 persen selama dirumahkan, bayarkan kekurangan gaji sesuai UMK selama dua tahun, dan jadikan honorer Sat Pol PP menjadi PNS.

Meski puluhan honorer Sat Pol PP lelah dan kehabisan suara berorasi di depan balai Kota, tetapi Wali Kota Binjai dan intansi terkait lainnya, enggan untuk keluar. Sehingga, membuat honorer Sat Pol PP semakin berang. “Wali Kota Binjai, keluar kau dari ruangan, kalau tak mampu jadi Wali Kota mundur saja,”ujar Hamdan yang disambut yel-yel puluhan honorer Pol PP lainnya.

Bahkan, puluhan honorer Sat Pol PP sempat mengancam akan mendobrak masuk jika instansi terkait enggan untuk menyambut kedatangan mereka. Sebelum memaksakan diri untuk masuk, puluhan honorer Pol PP duduk di tengah Jalan Jenderal Sudirman. Berselang beberapa menit, akhirnya Wakil Wali Kota Binjai, Timbas Tarigan, keluar dari ruangannya dan langsung menghampiri puluhan honorer tersebut. Di tengah-tengah puluhan honorer dan dikawal sejumlah petugas keamanan, Timbas Tarigan mengatakan, gaji mereka tetap tidak dapat dibayarkan.

Sebab, sampai saat ini belum ada dasar hukum untuk membayarkan gaji mereka. “Wali Kota takut dipenjara jika kami membayarkan gaji kalian. Sebab, untuk membayarkan gaji kalian, belum ada dasar hukumnya,” kata Timbas, seraya menambahkan, negara ini adalah negara hukum, dan kalau hukum yang ada tidak kita pakai.

Sementara itu, hilangnya pekerjaan Sat Pol PP dan tak menerima gaji, serta kehilangan sepetak lahan sawah, membuat salah seorang honorer Pol PP menjadi stres. Hal itu dikatakan Hamdan dan Hartono, selaku honorer Pol PP saat mengadakan pertemuan di gedung DPRD Binjai.(dan)
Sumber : Sumut Pos

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kontras Minta Kapolda Sumut Diganti

    Kontras Minta Kapolda Sumut Diganti

    • calendar_month Minggu, 1 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan, Kontras menilai Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Amat Sastro tidak tegas dalam mengambil tindakan terhadap anggota yang dinilai melakukan tindakan kekerasan di lapangan. Bisa dilihat banyaknya jumlah kasus yang terjadi, namun sangat disayangkan belum ada pelaku (oknum) sampai ke meja persidangan. “Kapolda dibawah kepemimpinan Wisnu tidak reformis dan tegas dalam mengambil tindakan terhadap […]

  • Adhyaksa pantas jadi ketum PSSI

    Adhyaksa pantas jadi ketum PSSI

    • calendar_month Sabtu, 16 Apr 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA – Mantan pemain nasional, Rully Nere, menilai Adhyaksa Dault pantas menduduki kursi Ketua Umum PSSI periode 2011-2015. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini dicalonkan klub ISP Purwokerto. “Saya sudah mendengar pak Adhyaksa mencalonkan diri dan menganggapnya figur yang tepat menggantikan Nurdin Halid,” kata Rully Nere di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, baru-baru ini. […]

  • DARURAT NARKOBA SUMATERA UTARA (bagian 2-selesai)

    DARURAT NARKOBA SUMATERA UTARA (bagian 2-selesai)

    • calendar_month Kamis, 26 Mar 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh : Moechtar Nasution   PERDA NARKOBA DAN OPTIMALISASI BNK Sudah saatnya kita berpikir global untuk bertindak lokal dengan cara mengatur tata cara  dan mekanisme pencegahan penyalahgunaan narkoba secara sistimatis sebagai payung hukum yang berfungsi untuk menguatkan sistim yang sudah ada. Bertambah hari semakin banyak ditemukan modus baru penyebaran narkoba, dan ini harus diantisipasi […]

  • Masyarakat Diminta Turut Awasi Pelaksanaan Proyek

    Masyarakat Diminta Turut Awasi Pelaksanaan Proyek

    • calendar_month Senin, 25 Nov 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    SIDIMPUAN – Musim hujan yang melanda Kota Padangsidimpuan (Psp) saat ini dan waktu yang sempit dalam pengerjaan proyek pembangunan, dikhawatirkan pengerjaannya asal-asalan demi mengejar waktu yang ditentukan. Sehingga kualitas proyek ditakutkan tidak bagus. Tentunya ini akan sangat disesalkan jika sampai terjadi. Untuk itu, masyarakat Psp diminta ikut serta mengawasi pelaksanaan proyek yang sedang berjalan saat […]

  • Pelajaran “Markobar” Wajib Dimasukkan ke Dalam Muatan Lokal

    Pelajaran “Markobar” Wajib Dimasukkan ke Dalam Muatan Lokal

    • calendar_month Kamis, 24 Des 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    KOTANOPAN (Mandailing Online) – Markobar atau marhata-hata wajib dimasukkan ke dalam muatan lokal pendidikan formal untuk tingkat SLTP dan SLTA di Mandailing Natal. Sebab, belakangan ini warga Mandailing yang pandai markobar hanya tinggal sedikit, sedangkan di sisi lain markobar merupakan satu item penting dalam sistem sosial di Mandailing. Markobar adalah kegiatan menyampaikan ucapan-ucapan di forum […]

  • Pemkab Madina Galang Dana Untuk Palestina

    Pemkab Madina Galang Dana Untuk Palestina

    • calendar_month Rabu, 10 Des 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melakukan pengajian akbar sekaligus penggalangan dana bagi perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina, Selasa (9/12) di mesjid Agung Nur Ala Nur, Panyabungan. Pengajian akbar tersebut menampilkan Sekretaris Umum Ulama Council of Palestina, Al Ustadz Syekh Ahmad Muqbil selaku pembicara di Sekda Madina M. Yusuf Msi, MUI Madina, […]

expand_less