Jumat, 28 Agu 2026
light_mode

Pemkab Madina Belum Sepenuhnya Hapus Tenaga Honor. Disdikbud Masih Alokasikan 1 M lebih untuk Gaji

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month Jumat, 11 Jul 2025
  • print Cetak

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Madina di komplek perkantoran bupati. ( ist )

MADINA-(Mandailing Online) : Aturan pemerintah indonesia terkait penghapusan tenaga honorer seperti tenaga kerja sukarela ( TKS ) mulai tahun 2025 sesuai undang undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara ( ASN ) ternyata belum sepenuhnya dijalankan di pemerintah Kabupaten Mandalling Natal ( Madina ).

Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan contohnya masih mengalokasikan anggaran dana senilai 1.158.000.000 untuk gaji para tenaga kerja sukarela untuk tahun 2025 bersumbee dari APBD.

Dari data yang didapat, rincian dana tersebut untuk Belanja Jasa Tenaga Administrasi senilai, Rp. 798.000.000. belanja jasa tenaga operator komputer senilai Rp. 210.000.000. Belanja jasa tenaga kebersihan atau tenaga suka rela jasa kebersihan. Rp. 120.000.000. Belanja jasa tenaga keamanan tenaga suka rela jasa keamanan. Rp. 24.000.000 serta benlanja tenaga suka rela jasa supir. Rp. 6.000.000.

Kepala Seksi Bagian Umum dan Kepegawaian (Kasubag) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nora Rahmi pada Mandailing Online membenarkan pengalokasian anggaran tersebut.

“dana itu untuk tenaga suka rela (TKS) yang dibawah Dispen Madina yakni Guru, Tekhnis, atau Tekhnis TKS Kordinator Wilayah (Korwil) di Madina dan Sopir,” jelas Nora kamis 9/7/2025

Ia menjelaskan,  ada 573 orang guru yang mempunyai SK kemudian 175 Orang Tekhnis termasuk di Korwil. Terkait nilai atau besaran yang diterima dikatakan Nora hanya Rp.1000.000 setiap orangnya. Mereka sendiri mellliki latar pendidikan yang berbeda seperti TKS setingkat SLTA, D3 dan S1.

Anggaran itu sendiri kata Nora masih di efisiensi namun sudah dicairkan sampai Juni 2025.

Hal senada dibenarkan oleh Andi Akbar Batubara selaku bendahara dinas bahwa ia telah mencairkan gaji TKS yang disertai dengan SK. Namun ia tidak merinci jumlah nya.

“Saya hanya mencairkan yang sudah punya surat keterangan saja, kalo untuk rinciannya kasubag umum yang tau,” Kata Andi

Sementara itu. Plt Dinas Pendidikan Madina M. Daud Batubara mengaku belum menerima dan mengetahui rincian dari dana tersebut. Ia sendiri mengatakan baru hari ditugaskan di Dinas Pendidikan setelah pengunduran diri Rindwan Daulay sebagai Plt Dinas Pendidikan debelum nya.

“Kan saya baru bertugas disini, saya juga belum menerima uraian dari konfirmasi tersebut, namun nanti saya akan tindaklanjuti,” Beber Daud. ( fikri )

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ditengah Efisiensi Anggaran, Kejaksaan dan PN Dapat Hibah Kendaraan dari Pemkab Madina

    Ditengah Efisiensi Anggaran, Kejaksaan dan PN Dapat Hibah Kendaraan dari Pemkab Madina

    • calendar_month Kamis, 15 Mei 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ditengah Efisiensi anggaran pemerintah di tahun 2025 ini. Intansi Kejaksaan Negeri Madina dan Pengadilan Negeri ( PN ) masih dapat jatah hibah kendaraan roda empat dari Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Dari data yang di dapat total anggaran pembelian 2 unit kendaraan roda empat ini senilai Rp. 830.665.000. Ada 2 mata […]

  • Golkar Harus Klarifikasi Mosi DPRD Madina

    Golkar Harus Klarifikasi Mosi DPRD Madina

    • calendar_month Senin, 30 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan-MO Partai Golkar Sumut harus melakukan klarifikasi terhadap aksi mosi tidak percaya 26 anggota DPRD Madina kepada Ketua DPRD Madina, As Imran Khaytami Daulay SH. Resfon Golkar Sumut diperlukan karena As Imran Khaytami adalah ketua DPD Golkar Madina. Pamerhati politik Madina, Abdul Muis Pulungan kepada Mandailing Online, Senin (30/1) di Panyabungan menyatakan, ancaman 26 anggota […]

  • DPP IMMAN Sidimpuan Gelar Kaderisasi Dasar

    DPP IMMAN Sidimpuan Gelar Kaderisasi Dasar

    • calendar_month Rabu, 11 Des 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

        PADANGSIDIMPUAN (Mandailing Online) – DPP Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMMAN) Padangsidimpuan mengadakan kegiatan latihan kaderisasi dasar. Kaderisasi berlangsung dari tanggal 6 sampai 8 Desember 2019. Kegiatan latihan kaderisasi dasar yang berkonsep Kaderisasi Indoor dan Outdoor yang diikuti oleh mahasiswa Mandailing Natal (Madina) di Kota Padangsidimpuan ini diharapkan dapat menumbuhkan jiwa kebersamaan dan meningkatkan […]

  • Mempertanyakan Netralitas Pejabat Pemkab Madina di PSU Pilkada

    Mempertanyakan Netralitas Pejabat Pemkab Madina di PSU Pilkada

    • calendar_month Rabu, 21 Apr 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Catatan : Miswaruddin Daulay Pemilihan Kepala Daerah, yang biasa kita kenal dengan istilah Pilkada, diatur dengan lengkap pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Netralitas pejabat daerah dan kepala […]

  • Tunjangan Anggota TNI Naik 56 Persen

    Tunjangan Anggota TNI Naik 56 Persen

    • calendar_month Jumat, 17 Apr 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Ini kabar gembira bagi para anggota TNI. Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah sudah menaikkan tunjangan kinerja untuk prajurit TNI sebesar 56 persen. Tunjangan ini sudah bisa diterima mulai bulan Mei tahun 2015 ini. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat Apel Besar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (16/4). Jokowi […]

  • 57 Tahun Pidato Natsir Tentang Sekularisme (2-selesai)

    57 Tahun Pidato Natsir Tentang Sekularisme (2-selesai)

    • calendar_month Rabu, 19 Nov 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh: Dr. Adian Husaini (dikutip dari hidayatullah.com)   Komunisme, umpamanya, mempunyai konsep “perikemanusiaan” yang berlainan dengan kita. Di dalam Negara yang mereka cita-citakan, adanya hak milik dianggap melanggar asas-asas kemanusiaan. Bagi kita, adanya hak milik adalah syarat untuk perikemanusiaan, karena sesuai dengan fitrah manusia. Sekulerisme, la-diiniyah, tanpa agama, Saudara ketua, tidak bisa memberi keputusan […]

expand_less