Garda Bangsa Deklarasi “Perang Transparansi”, Tagih Pemkab Madina Buka Data APBD 2025
- account_circle Muhammad Hanapi
- calendar_month 3 jam yang lalu
- print Cetak
MADINA||Mandailing Online– Garda Bangsa Mandailing Natal resmi menyatakan “Perang Transparansi” ke Pemkab Madina. Pemicunya portal resmi Pemkab kosong melompong soal realisasi APBD 2025 dan capaian 1 tahun pemerintahan.
“Perang yang kami maksud adalah perang data, perang argumen, dan perang akuntabilitas di ruang publik. Bukan kekerasan, bukan fitnah,” tegas Ketua Plt Bidang Advokasi Garda Bangsa Madina, Nelvin Roganda Hutagaol, S.H, Senin (27/4/2026).
Garda Bangsa menyisir situs https://madina.go.id pada Senin (27/4/2026) pukul 08.44–08.52 WIB. Hasilnya mengejutkan:
1. Nihil dokumen Realisasi 8 Target Prioritas 100 Hari Kerja Bupati yang diumumkan 8 Juli 2025.
2. Tak ada laporan realisasi APBD 2025, serapan anggaran per OPD, dan data SILPA 2025.
3. Kosong laporan anggaran pemindahan Pasar Pagi dan kinerja RSUD Panyabungan Baru 2025.
4. Fitur pencarian 0 hasil untuk kata kunci “Pasar Pagi”, “RSUD Panyabungan”, “APBD 2025”, “100 Hari Kerja”. Yang muncul cuma berita seremonial.
Padahal Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No.14/2008 tegas: badan publik wajib umumkan informasi berkala di website tanpa diminta.
Sebagai peluru pertama “Perang Transparansi”, Garda Bangsa melayangkan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor: 001/SPIP-GBM/IV/2026 ke PPID Utama Bupati Madina, Senin (27/4/2026).
Tiga data yang ditagih:
1. Realisasi 8 Target Prioritas 100 Hari Kerja plus progres 1 tahun.
2. Laporan anggaran pemindahan Pasar Pagi 2025 pagu, realisasi, rincian belanja, progres fisik.
3. Laporan kinerja dan anggaran RSUD Panyabungan Baru 2025.
“Kami kasih waktu 7 hari kerja sesuai UU KIP. Kalau bungkam, kami ajukan keberatan ke Komisi Informasi Sumut dan galang pengawasan rakyat lebih luas,” kata Nelvin.
Nelvin menegaskan gerakan ini murni perjuangan sipil. “Ini untuk memastikan tidak ada satu rupiah pun anggaran rakyat yang disembunyikan.”
Ia menantang Pemkab “Kalau kinerja bagus, buka datanya. Biarkan 500 ribuan rakyat Madina yang menilai. Pernyataan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya hubungan yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah.” (*)
- Penulis: Muhammad Hanapi
