Anomali Empat Koma: Sati Nasution dan Peta Jalan Baru Inklusi Sosial Jaringan Kreatif Muda Madina

Oleh: Moechtar Nasution *

Waktu iseng berselancar di situs resmi BPS Provinsi Sumatera Utara tempo hari, terpampang data yang bikin miris. Di sana, dalam rilis angka Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2025 yang keluar per 26 Februari 2026, tertera angka telanjang yang bikin hati bertanya serius: Kenapa Madina cuma “nangkring” di angka 4,7500 [BPS Sumut, 2026].

Bagi saya pribadi, angka ini jelas bukan sekadar statistik dingin di atas meja kerja para birokrat. Ini  adalah wajah kita yang sebenarnya di saat usia kemerdekaan mendekati angka 81 pada tahun ini.

Coba saja kita sandingkan secara jantan dengan Kabupaten Toba. Di panggung hukum tata negara kita, Madina dan Toba ini sepasang “saudara kembar” yang lahir dari rahim regulasi yang sama yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998. Lahir bareng, tapi nasibnya kok bisa bumi-langit? Di usia birokrasi yang persis sama, Toba melesat dua kali lipat lebih tinggi di angka 10,7800. Sementara kita di Madina masih saja tertatih-tatih di angka empat koma.

Tidak perlu kambing hitam untuk urusan ini dan jangan menyalahkan kendala geografis untuk menjawab ini. Dalih bentang alam ekstrem ini langsung gugur di medan logika. Topografi Toba dan Madina itu “beti”—beda tipis. Sama-sama dibelah bukit terjal Bukit Barisan, sama-sama punya pedalaman yang sulit ditembus, dan perkampungan yang tersebar berjauhan. Kalau Toba yang topografinya setara bisa tembus angka dua digit, kenapa manajerial kita di Madina masih jalan di tempat?

Ini ironi yang memilukan. Tanah yang melahirkan Sati Nasution—sang pionir literasi modern nusantara yang kita kenal sebagai Willem Iskander—justru kehabisan napas mengejar saudara kembarnya sendiri. Kita kalah telak memang tapi bukan berarti kalah untuk selamanya.

Kemarau Buku di Rahim Sang Pelopor

Jangan juga menuduh masyarakat yang malas membaca. Itu bukan problem solving. Lihatlah data objektif mata terbuka tanpa kacamata. Tengok saja laporan berkala BPS Sumatera Utara terkait Tingkat Kegemaran Membaca (TGM). Pada tahun 2024, modal kultural membaca masyarakat Madina sudah berada di angka 56,23. Bahkan, di pembaruan rilis BPS Februari 2026, skor TGM kita melompat lagi ke angka 59,69.

Dua angka kronologis ini berteriak lantang: warga Madina itu pengen membaca. Masyarakat Madina itu suka membaca. Masalahnya bukan di hilir (kemauan warga), melainkan di sektor hulu (fasilitas struktural) yang mungkin sudah sumbat atau macet total. Warga rindu baca buku, tapi pasokannya mungkin mampet dan macet.

Syarif Bando dalam bukunya, Membaca Masa Lalu, Menulis Masa Depan: Pemikiran dan Aksi Literasi Syarif Bando (2023) [Bando, 2023], pernah menyindir keras bahwa urusan literasi tidak akan pernah beres kalau dinas terkait cuma rajin bikin spanduk seruan membaca di jalan-jalan protokol, sementara pasokan buku berkualitas dibiarkan seret. Kondisi menyedihkan ini pula yang dipotret oleh Nirwan Ahmad Arzuka dalam buku Pustaka Bergerak: Jaringan Kemanusiaan untuk Menembus Kemarau Buku (2019) [Arzuka, 2019].

Di Madina, “kemarau buku” itu bukan fiksi, tapi realitas yang menindas. Silakan kelilingi 377 desa di Madina, lalu hitung pakai jari berapa banyak perpustakaan desa yang benar-benar hidup dan bernyawa serta punya koleksi buku baru? Buku-buku bermutu justru sengaja tidak dibeli atau bahkan tertumpuk rapi di gudang. Perpustakaan desa ataupun perpustakaan pemerintah menjadi sunyi senyap  ibarat kompleks pemakaman, sementara anak-anak di pesisir Natal atau pedalaman Muara Batang Gadis “kelaparan” bahan bacaan.

Menampar Ego Spasial: Belajar dari Inklusi Sosial Toba

Lalu, apa resep rahasia Toba sampai bisa melompat sejauh itu? Sederhana saja: mereka tidak malas bekerja. Toba mengeksekusi Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) bukan sebagai formalitas laporan SPJ, tapi sebagai gerakan nyata. Perpustakaan di sana dipaksa bertransformasi dari tempat pinjam buku menjadi ruang hidup masyarakat marginal.

Pemerintah Kabupaten Toba menggelontorkan komputer, internet, dan fasilitas pelatihan ke perpustakaan desa-desa terpencil. Hasilnya, perpustakaan desa di sana berubah jadi pusat pelatihan komputer gratis buat pemuda, tempat ibu-ibu belajar keterampilan UMKM, hingga kelas daring bagi petani lokal, tempat anak muda berdiskusi ria. Efeknya instan: kunjungan warga meroket, ekosistem literasi hidup, dan angka IPLM mereka pun melesat.

Kalau mau blak-blakan, coba sesekali kita intip potret di Madina. Perpustakaan masih dianggap institusi buangan atau sekadar pelengkap struktural yang kaku. Kita tidak akan pernah melihat lompatan angka IPLM jika stakeholder terkait masih asyik dengan rutinitas administratif yang purba, tanpa pernah punya nyali membuka ruang inklusi sosial bagi masyarakat bawah.

Tahun 1862, Sati Nasution membangun Kweekschool di Tanobato justru untuk menghancurkan ego spasial dan kasta kolonial (no color line division). Dia membuka pintu bagi anak petani biasa untuk melek aksara, yang esensinya sama persis dengan program inklusi sosial modern. Sayangnya, potret tata kelola literasi Madina hari ini justru terang-terangan mengkhianati warisan Tanobato.

Menggandeng Generasi Baru, Meruntuhkan Pola Pikir Kolonial

Harus diakui secara jujur dan mohon maaf jika terdengar kasar: kita ini sebagian besar adalah generasi kolonial. Ini fakta empiris. Pikiran kita masih terkotak-kotak oleh sekat birokrasi, kaku, serba formalitas, dan lambat dalam mengambil tindakan. Masalahnya, hari ini kita dipaksa hidup di tengah badai zaman disrupsi. Sebuah era di mana teknologi informasi bergerak eksponensial dalam dekap Revolusi Industri 4.0, dan saat yang sama, dunia sudah berada di ambang Society 5.0—sebuah fase super cerdas yang sebagian pemikir menyebutnya sebagai “Revolusi Hijau 5.0”, tempat teknologi berpusat untuk memanusiakan manusia dan menjaga harmoni ekologi.

Dua gelombang peradaban ini adalah tantangan yang kejam sekaligus peluang emas bagi Madina. Tantangannya jelas: kalau birokrasi kita masih berpola pikir abad ke-19, kita akan selamanya tergilas dan angka literasi kita cuma mentok jadi bahan gunjingan. Tapi di balik itu, ada peluang besar. Kita tidak perlu lagi mengulang siklus pembangunan fisik konvensional yang memakan waktu puluhan tahun untuk mencerdaskan warga. Lompatan teknologi digital memotong kompas itu semua, asal kita tahu cara menggunakannya. Namun untuk beradaptasi ke sana, pikiran kolonial kita rasanya sudah terlalu berkarat dan sulit diandalkan.

Disinilah kunci kemenangannya: kita harus tahu diri dan segera memulai kemitraan dan sinergi dengan anak-anak muda kreatif di hilir. Ketidakmampuan generasi tua jangan sampai menyandera masa depan daerah. Munculnya gerakan mandiri seperti Komunitas Mandala dan kelompok anak muda kreatif sejenisnya adalah bukti nyata bahwa modal sosial kita melimpah. Mereka adalah Generasi Z yang sangat adaptif dengan ekosistem digital, disusul oleh adik-adik mereka, Generasi Alpha, yang sejak lahir hidupnya sudah berdampingan dengan kecerdasan buatan. Bagi mereka, teknologi bukan barang menakutkan, melainkan ruang bernapas yang penuh kesejukan.

Melihat kegigihan dan kelihaian anak-anak muda penuh talenta ini, ingatan saya terlempar melompati lorong waktu, langsung tertuju pada sosok Sati Nasution itu sendiri. Kita sering lupa, di usianya yang masih sangat belia—usia di mana remaja zaman sekarang mungkin masih asyik bermain—Sati sudah punya nyali raksasa untuk menyeberangi samudra dan menginjakkan kakinya di Belanda demi menjemput kiblat peradaban. Spirit mendobrak keterbatasan zaman dan menembus batas teritorial itulah yang hari ini merekah kembali di dada anak-anak muda kreatif Panyabungan. Ketika potensi kreativitas, inovasi, dan ruang dialektika anak muda ini dirangkul, diruntuhkan ego sektoralnya, lalu disinergikan oleh kekuasaan, kemenangan literasi Madina sudah berada di depan mata.

Maka, ruang-ruang terbuka publik seperti Alun-Alun Kota Panyabungan harus dimaksimalkan total. Jangan biarkan alun-alun cuma jadi tempat nongkrong kosong tanpa makna atau hanya tempat anak muda memadu kisah cintanya dengan modal bakwan dan teh botol. Kita harus membanjiri ruang terbuka tersebut dengan ragam kegiatan kreatif yang bermuara kepada peningkatan ilmu pengetahuan (saintifik) kepada publik. Jalankan sains jalanan (street science), bedah teknologi populer, pameran inovasi digital anak muda, hingga diskusi sains, bahasa, budaya, agama hingga teknologi yang dikemas santai namun berbobot. Sersan (serius tapi santai) demikan mereka menyebutnya.

Coba tengok bagaimana kota-kota besar di Indonesia memenangkan pertempuran peradaban ini. Taman-taman kota di Bandung, Surabaya, hingga ruang terbuka di Jakarta telah disulap total dari sekadar lahan hijau pasif menjadi episentrum kegiatan publik yang inklusif, termasuk di dalamnya menjadi motor penggerak utama pengembangan dan peningkatan literasi masyarakat. Di sana, ruang terbuka adalah laboratorium sosial tempat teori sains bertemu dengan realitas masyarakat. Pemerintah daerah di kota besar tidak gengsi menurunkan ego demi membangun kemitraan strategis dengan jaringan muda.

Anak-anak muda kreatif ini punya tangan-tangan “dingin”. Di era disrupsi, mereka tidak butuh anggaran pengadaan mobil dinas perpustakaan miliaran rupiah untuk menggerakkan ribuan kilometer wilayah Madina. Cukup dengan sebaris tagar (hashtag) yang tajam serta sebuah tagline gerakan yang diusung secara konsisten di media sosial, mereka mampu meruntuhkan dinding kemarau buku, memetakan distribusi bacaan secara mandiri, dan menarik perhatian donasi literatur nasional. Menyinergikan kelincahan jemari Generasi Z dan Alpha dengan program inklusi sosial berbasis anggaran milik pemerintah adalah satu-satunya peta jalan rasional untuk keluar dari jebakan angka empat koma itu.

Membongkar Tragedi Kebosanan

Jujur saja, isi ruang baca formal yang disediakan di instansi pemerintah begitu juga yang di pusat pendidikan termasuk yang di desa sekalipun terasa sangat luar biasa menjemukan. Sastrawan Taufik Ismail dalam kritik tajamnya melalui buku Tragedi Nol Buku: Sastra, Pendidikan, dan Karakter Bangsa (2018) [Ismail, 2018], menyebut rendahnya daya kritis generasi muda berakar dari absennya kewajiban membaca karya sastra di bangku sekolah.

Jadikan membaca itu kesenangan. Jadikan ia sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang membuat hati merasa riang gembira. Sati Nasution, ratusan tahun lalu menulis Si Bulus-Bulus Si Rumbuk-Rumbuk bukan dengan bahasa yang kaku seperti Instruksi Presiden yang membuat mata mendadak merem saat membacanya, melainkan lewat bait puisi yang menyayat hati dan memantik kesadaran moral. Dia memakai bahasa Mandailing, merangkul kearifan lokal Dalihan Na Tolu, membuat teks menjadi begitu dekat dengan denyut nadi masyarakat.

Saatnya untuk berbenah, kapitalisasi modal TGM kita yang sudah menyentuh 59,69 itu harus diserahkan jalurnya kepada anak-anak muda kreatif itu dengan metode kerjasama dan kemitraan. Ubah cara kampanye kuno dinas. Biarkan komunitas pemuda kreatif lainnya mengemas program inklusi sosial dengan nilai budaya: hidupkan festival sastra lokal, buat kompetisi storytelling digital berbasis tradisi tutur, menggalakkan budaya kembali, menggelar pementasan, pameran, membuat kelompok diskusi jalanan, menggalakkan gemar membaca, membuat drama, teatrikal, puisi dan memenuhi alun-alun kota dengan buku-buku terapan serta sains populer yang fungsional bagi kemajuan berpikir masyarakat.

Sudahi Romantisme Sejarah

Pada akhir kalimat, angka 4,7500 dari BPS itu harusnya jadi alarm keras yang membangunkan Madina dari tidur panjangnya. Kita ini sudah terlalu lama merasa menjadi orang pintar namun tidak mengetahui kemajuan peradaban. Setengah mabuk dan beromantisme dengan nama besar Willem Iskander. Namanya kita agungkan jadi nama jalan dan bangunan, tapi esensi pemikirannya malah kita kubur dalam-dalam.

Komparasi ilmiah dengan Kabupaten Toba membuktikan bahwa kesiapan regulasi yang lahir dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 hanyalah macan kertas jika eksekusi program di lapangan masih setengah hati. Membedah filosofi Sati Nasution memaksa kita mengambil tindakan radikal: ratakan akses baca ke pelosok desa lewat inklusi sosial, membumikan bahan bacaan lewat kearifan lokal, jalankan kemitraan strategis dengan komunitas pemuda di era 4.0 dan 5.0, serta bungkus literasi ilmiah dengan estetika digital yang menggerakkan hati warga.

Sudah saatnya kita berhenti sekadar bangga pada masa lalu, dan mulai bekerja merebut kembali martabat Madina sebagai ibu kota literasi di Sumatera Utara. Sati Nasution saja bisa memulainya, berarti kita juga punya kesempatan yang sama untuk memulai sesuatu yang baru bagi pertumbuhan dan perkembangan peradaban dari literasi.  Insya Allah….

*Moechtar Nasution adalah Penggiat GEREP INSTITUTE (Pusat Kajian Madina)

DAFTAR PUSTAKA

Arzuka, N. A. (2019). Pustaka Bergerak: Jaringan Kemanusiaan untuk Menembus Kemarau Buku. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama [Arzuka, 2019].

Bando, S. (2023). Membaca Masa Lalu, Menulis Masa Depan: Pemikiran dan Aksi Literasi Syarif Bando. Jakarta: Perpusnas Press [Bando, 2023].

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2025). Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat dan Unsur Penyusunnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2024. Dirilis via portal data resmi BPS Sumut [BPS Sumut, 2025].

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2026). Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Dimensi Penyusunnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, 2025. Rilis data publik 26 Februari 2026 via bps.go.id [BPS Sumut, 2026].

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mandailing Natal. (2026). Buku Statistik Sektoral Kabupaten Mandailing Natal Capaian Kompilasi Perangkat Daerah. Panyabungan: Diskominfo Kab. Madina.

Ismail, T. (2018). Tragedi Nol Buku: Sastra, Pendidikan, dan Karakter Bangsa. Jakarta: Horizon [Ismail, 2018].

Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Mandailing Natal. Lembaran Negara Republik Indonesia [RI, 1998].