BELAJAR DARI TEROBOSAN BERANI GUS IRAWAN DI LAHAN PASCABENCANA TAPSEL

Oleh: Ludfan Nasution
Koordinator Mandailing Epicentrum/ Tenaga Ahli Ketua DPRD Madina 2019-2021/Anggota DPRD Madina 2014-2019

…

Ketika Bencana Tidak Dijadikan Alasan untuk Menunggu, tetapi Momentum untuk Mengubah Cara Berpikir

Ada sebuah pesan optimisme yang menarik perhatian dari akun media sosial Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu.

Pesan itu datang dari sebuah tempat yang mungkin, pada pandangan pertama, tampak biasa saja: Desa Damparan Haunatas, Kecamatan Saipar Dolok Hole.

Tetapi dari tempat itulah sebuah gagasan besar sedang dicoba.

Gus Irawan bercerita tentang panen raya jagung dan sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap Gerakan 10.000 Hektare Jagung.

Konteksnya bukan situasi normal.

Tapanuli Selatan sedang berada dalam fase pemulihan setelah bencana banjir dan longsor pada 25 November 2025. Lebih dari 3.000 hektare sawah terdampak gagal panen.

Dalam keadaan seperti itu, pemerintah sebenarnya mempunyai banyak alasan untuk bersikap defensif.

Menunggu pemulihan.

Menunggu sawah kembali normal.

Menunggu bantuan.

Menunggu infrastruktur selesai.

Menunggu keadaan membaik.

Tetapi Gus Irawan menawarkan cara berpikir yang berbeda.

Kalau sebagian lahan sawah gagal panen, pertanyaannya bukan hanya bagaimana mengembalikan keadaan seperti sebelum bencana.

Pertanyaannya:

Lahan mana yang masih mungkin diselamatkan dan diproduktifkan sekarang?

Dari situlah jagung masuk.

Dan dari jagung itulah kita sebenarnya sedang melihat sesuatu yang lebih besar daripada sebuah program pertanian.

Kita sedang melihat sebuah eksperimen pemerintahan untuk melawan stagnasi.

Haunatas Meretas Batas

Di Desa Damparan Haunatas, sekitar 50 hektare lahan disebut memiliki potensi untuk dikembangkan. Sekitar 20 hektare telah ditanami jagung, dengan potensi produksi 5–6 ton per hektare.

Angka-angka ini mungkin tampak sederhana.

Tetapi justru di balik angka sederhana itu terdapat sebuah perubahan paradigma.

Pemerintah tidak mengatakan:

Sawah gagal panen, maka ekonomi berhenti.

Sebaliknya:

Ada lahan yang masih memungkinkan. Mari kita cari apa yang bisa ditanam dan bagaimana membuatnya menghasilkan.

Inilah mentalitas yang sangat penting dalam pemerintahan daerah.

Sebab daerah tidak pernah benar-benar bekerja dalam kondisi ideal.

Sering terjadi bencana.

Selalu ada keterbatasan anggaran.

Selalu ada infrastruktur yang belum sempurna.

Selalu ada harga komoditas yang naik turun. Masyarakat yang kekurangan modal. Pasar yang tidak pasti.

Kalau seluruh persoalan itu dijadikan alasan untuk menunggu, maka pemerintahan akan berubah menjadi institusi yang hanya pandai menjelaskan mengapa sesuatu belum bisa dilakukan.

Sebaliknya, pemerintahan yang adaptif bertanya:

Apa yang masih bisa kita lakukan sekarang dengan sumber daya yang tersedia?

Itulah yang menarik dari langkah Tapsel. Haunatas mampu meretas keterbatasan pasca bencana.

Membangun Ekosistem Jagung

Kalau kita membaca status Gus Irawan secara utuh, sebenarnya pemerintah tidak sedang hanya menyuruh petani menanam jagung.

Ada sebuah rangkaian yang sedang dibangun:

lahan → modal → benih → pupuk → penyuluhan → mekanisasi → produksi → pemipilan → pasar → pendapatan.

Inilah bagian terpentingnya.

Karena selama ini salah satu penyakit pembangunan pertanian kita adalah pemerintah terlalu mudah menyamakan input dengan keberhasilan.

Ada bantuan bibit, bantuan pupuk, alat pertanian dan penyuluhan.

Kemudian selesai. Petani kembali ke nol, bahkan balik-balik ke ekonomi minus dan hidup tercekik.

Karena sejatinya, petani tidak bisa hidup dari bantuan-bantuan itu. Petani hidup, bahkan mulia, dari hasil usaha taninya yang dapat memberi untung.

Karena itu, ketika pemerintah Tapsel memasukkan terobosan pembiayaan, terobosan mekanisasi dan terobosan offtaker ke dalam satu kerangka, pendekatannya mulai berubah.

Pemerintah sedang mencoba membangun ekosistem produksi. Bukan hanya untuk 10 ribu hektar jagung. Tapi juga untuk mendorong peningkatan ekonomi Tapsel.

Dan pendekatan dan jurus terobosan ini jauh lebih penting daripada sekadar memperbesar luas tanam.

Modal: Petani Tak Berhenti di Pintu Produksi

Salah satu kalimat Gus Irawan yang patut diperhatikan adalah bahwa petani tidak boleh lagi berhenti karena alasan modal.

Ini bukan persoalan kecil yang terus berulang. Bagi petani kecil, lahan bisa ada. Tenaga bisa ekstra. Kemauan besar.

Tetapi, ketika modal tidak ada, akhirnya petani memilih menidurkan lahan produktifnya.

Nah, ketika cukup berani meminjam kepada sumber pembiayaan informal dengan biaya yang sangat mahal (bagi hasil atau rente), petani pun mesti siap terkejut dengan musim dan pascapanen: kemarau dan harga anjlok.

Di sinilah Tapsel mencoba masuk melalui pembiayaan Bank Sumut. Dalam skema yang diberitakan, KUR Berkah untuk masyarakat terdampak bencana menawarkan bunga 0 persen pada tahun pertama. Pemerintah daerah juga menyebut telah menyiapkan pembiayaan lebih dari Rp100 miliar untuk Tapsel pada 2026.

Tetapi yang lebih menarik bukan angka pembiayaannya.

Yang menarik adalah cara pemerintah melihat modal sebagai bagian dari ekosistem pemulihan.

Modal tidak diposisikan sebagai bantuan konsumtif.

Modal diarahkan agar masyarakat kembali menghasilkan.

Ini perbedaan penting antara:

**membantu orang bertahan hidup **dan membantu orang kembali produktif.

Jaminan Lain

Di sinilah kita harus kritis. Kredit murah belum tentu cukup jadi jaminan bagi petani sejahtera. Bahkan kredit 0 persen pun bisa berubah menjadi beban apabila produksi gagal atau hasil panen tidak terserap pasar.

Karena itu, keputusan Tapsel memasukkan offtaker ke dalam skema menjadi sangat penting.

Sebab persoalan pertanian sebenarnya bukan hanya: **“Bagaimana menanam?” **Tetapi: “Setelah ditanam, siapa yang membeli?”

Dan, yang tak kalah penting: “Berapa harga yang membuat petani masih memperoleh keuntungan?”

Ini titik yang sering hilang dalam banyak program pertanian. Agar petani yang berhasil panen, tidak lagi panik karena harga yang jatuh.

Atau, soal produksi meningkat, tetapi gudang tidak tersedia.

Tidak ada lagi cerita jagung melimpah, tetapi pasar tidak siap.

Maka, Tapsel menerobos produktivitas lepas dari paradoks: semakin banyak produksi, semakin besar tekanan harga.

Karena itu, Pemkab Tapsel menempatkan posisi offtaker bukan sekedar ornamen dalam program 10.000 hektare. Itu menjadi jantung dalam program.

Angka Besar Butuh Bukti

Gerakan 10.000 hektare juga menarik karena pemerintah berani memasang target yang besar.

Tetapi target besar memang masih butuh bukti. Angka itu harus perlakukan sebagai janji yang harus diuji, bukan angka yang hanya dipuji.

Kalau produktivitas rata-rata 5 ton per hektare saja, 10.000 hektare berarti potensi produksi sekitar: 50.000 ton jagung.

Kalau mencapai 6 ton: 60.000 ton.

Itu bukan lagi produksi skala kecil. Sudah menjadi sebuah volume ekonomi yang membutuhkan:

• kepastian benih;
• pupuk;
• tenaga kerja;
• mekanisasi;
• jalan produksi;
• pengeringan;
• gudang;
• pemipilan;
• transportasi;
• pembiayaan;
• pembeli;
• dan terutama sistem harga.

Maka keberhasilan Gerakan 10.000 Hektare nanti tidak boleh hanya diukur dari: berapa hektare ditanam.

Tetapi harus diukur dari: **berapa hektare panen, berapa ton produksi, berapa biaya produksi, berapa harga jual, berapa keuntungan bersih petani, dan berapa pendapatan rumah tangga petani yang berubah. **

Itulah ukuran keberhasilan yang sebenarnya.

Target Kesejahteraan

Di sinilah kita menemukan makna terdalam dari terobosan ini. Hamparan 10.000 hektare sebenarnya bukan tujuan akhir. Hanya instrumen. Tujuan akhirnya dapat juga dibaca:

petani produktif → pendapatan meningkat → konsumsi masyarakat bergerak → ekonomi lokal tumbuh → daerah pulih.

Dengan demikian, jagung bukanlah tujuan pembangunan.

Jagung hanyalah kendaraan ekonomi.

Dan ini cara berpikir yang layak dipelajari oleh pemerintah daerah mana pun.

Jangan terjebak pada:

Berapa program yang sudah dibuat?

Tanyakan:

Berapa masalah masyarakat yang berhasil kita pecahkan?

Jangan hanya bertanya: Berapa hektare sudah ditanam?

Yang perlu kita tanyakan:

Berapa rupiah tambahan pendapatan yang masuk ke rumah tangga petani?

Jangan lagi hanya mengatakan: Pemerintah sudah memberikan kredit.

Tanyakan:

Apakah kredit itu berhasil mengubah masyarakat dari peminjam menjadi produsen?

Berani Memainkan Titik

Kalau kita bedah lebih dalam, keberanian Tapsel sebenarnya bukan pada keputusan memilih jagung. Jagung bukan komoditas ajaib. Daerah lain juga bisa menanam jagung.

Yang menarik adalah **keberanian menghubungkan berbagai instrumen pemerintahan. **Ada bank. Ada Dinas Pertanian. Ada penyuluh. Ada petani. Ada mekanisasi.

Lalu, di upuk nan jauh, ada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah — PT Tapsel Membangun).

Nah, hadir offtaker. Pasar terbuka.

Dan, semuanya diarahkan pada satu persoalan: bagaimana lahan pasca bencana kembali menghasilkan produktif dan menjadi penghasilan petani.

Inilah yang disebut **orkestrasi — yang **sering disebut hilang dalam birokrasi. Masing-masing perangkat pemerintah sebenarnya mempunyai instrumen.

Persoalannya, siapa yang memainkan semuanya sebagai satu musik.

Tak Perlu Menunggu Sempurna

Pelajaran dari luat Tapsel berikutnya bahkan lebih besar.

Dalam pembangunan daerah, kita sering memiliki kebiasaan menunggu.

Menunggu anggaran.

Menunggu proyek.

Menunggu investor.

Menunggu pemerintah pusat.

Menunggu jalan.

Menunggu irigasi.

Menunggu kondisi ekonomi membaik.

Padahal masyarakat tidak bisa terus hidup dalam ruang tunggu.

Mereka membutuhkan penghasilan hari ini.

Petani membutuhkan modal musim tanam ini.

Pedagang membutuhkan pembeli sekarang.

UMKM membutuhkan perputaran uang sekarang.

Karena itu, keberanian mengambil langkah di tengah ketidaksempurnaan adalah bagian penting dari kepemimpinan daerah.

Tentu bukan berarti semua kebijakan harus terburu-buru.

Bukan.

Tetapi ketidakpastian tidak boleh selalu menjadi alasan untuk tidak melakukan apa-apa.

Pesan ke Luar Tapsel

Lalu apa pelajarannya bagi daerah lain?

Bukan ajakan atau seruan: “Tanam jagung.” Itu terlalu dangkal. Pelajarannya adalah:

1. Cari aset yang masih hidup di tengah krisis.

Jangan hanya menghitung kerusakan.

Hitung juga apa yang masih bisa digunakan.

2. Jangan berhenti pada bantuan.

Dorong masyarakat kembali menjadi produsen.

3. Satukan pembiayaan dengan produksi.

Kredit tanpa usaha produktif hanya memindahkan masalah.

4. Satukan produksi dengan pasar.

Jangan menyuruh masyarakat menghasilkan sesuatu sebelum memikirkan siapa pembelinya.

5. Gunakan BUMD sebagai instrumen ekonomi.

BUMD jangan hanya dipahami sebagai badan usaha milik pemerintah daerah.

Ia bisa menjadi aggregator, penghubung produksi masyarakat dengan pasar yang lebih besar.

6. Ukur keberhasilan dari pendapatan rakyat.

Bukan dari banyaknya kegiatan seremonial.

7. Jadikan bencana sebagai momentum melakukan redesign ekonomi.

Karena setelah sebuah bencana, kadang tidak mungkin mengembalikan keadaan persis seperti sebelumnya.

Maka yang dibutuhkan bukan sekadar recovery.

Tetapi recovery plus transformation.

“Recovery Plus”

Ini mungkin istilah yang paling tepat untuk membaca gagasan yang sudah menjadi kebijakan tersebut: “recovery plus”. Recovery berarti mengembalikan apa yang rusak. Transformation berarti menggunakan momentum pemulihan untuk membangun sistem yang lebih baik.

Gerakan 10.000 hektare jagung, jika dijalankan konsisten, dapat menjadi bagian dari transformasi itu.

Apalagi program ini tidak berdiri sendiri. Di Arse, misalnya, pemerintah menyebut potensi lahan jagung lebih dari 2.000 hektare dan juga mendorong komoditas lain seperti kopi. Pemerintah bahkan menyebut dukungan infrastruktur pertanian, irigasi, pupuk dan akses pasar sebagai bagian dari agenda yang lebih luas.

Artinya, perlahan-lahan muncul sebuah cara berpikir:

bukan satu komoditas untuk satu program, tetapi lahan untuk berbagai sumber pendapatan.

Ujian Panjang

Kita tentu tidak boleh menjadikan sebuah gagasan sebagai keberhasilan sebelum waktunya. Gerakan 10.000 hektare memang masih harus melewati ujian yang panjang.

Apakah target luas benar-benar tercapai?

Apakah produktivitas bertahan?

Apakah petani benar-benar untung?

Apakah kredit tidak berubah menjadi kredit macet?

Apakah offtaker benar-benar membeli?

Apakah BUMD mampu menjalankan fungsi bisnisnya?

Apakah rantai pasok bekerja?

Apakah harga cukup menarik?

Apakah lahan tetap terjaga?

Dan yang paling penting:

apakah pendapatan petani benar-benar meningkat?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kelak menentukan apakah Gerakan 10.000 Hektare hanya menjadi program besar atau benar-benar menjadi terobosan pembangunan daerah.

Tetapi bahkan sebelum seluruh hasilnya dapat dinilai, keberanian untuk mencoba sesuatu yang berbeda sudah memberikan satu pelajaran penting.

Pemda Terbaik

Pemerintahan yang baik bukan pemerintahan yang tidak pernah mengalami bencana.

Bukan pula pemerintahan yang mempunyai anggaran tanpa batas. Bukan pemerintahan yang semua infrastrukturnya sempurna.

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang **mampu menemukan jalan keluar ketika keadaan tidak ideal. **Dan mungkin itulah pesan terbesar yang dapat kita tangkap dari sebuah panen jagung di Damparan Haunatas bersama Gus Irawan Pasaribu.

Di tengah lahan yang terdampak bencana, seorang kepala daerah tidak hanya melihat kerusakan. Bang Gus — panggilan sebagai jurnalis, mencoba melihat kemungkinan.

Di tengah petani yang kehilangan sumber pendapatan, ia mencoba melihat produksi baru.

Di tengah persoalan modal, ia mencoba membuka pembiayaan.

Di tengah persoalan produksi, ia mencoba menghadirkan mekanisasi.

Dan di tengah ketidakpastian pasar, ia mencoba membangun offtaker.

Apakah semuanya akan berhasil?

Memang belum tentu.

Tetapi bukankah pembangunan memang selalu dimulai dari keberanian untuk mencoba?

Pelajaran untuk Madina dan Daerah Lain

Di sinilah cerita Tapanuli Selatan menjadi lebih besar daripada selain Tapanuli Selatan. Karena setiap daerah memiliki “Damparan”-nya masing-masing. Semua punya lahan yang menganggur.

Di semua daerah ada petani yang kekurangan modal, anak muda yang tidak mempunyai pekerjaan, UMKM yang tidak berkembang, serta BUMD yang belum maksimal.

Di sudut lain, ada pasar yang belum terhubung. Ada potensi daerah yang belum menjadi kekuatan ekonomi.

Maka, persoalannya kemudian bukan: “Apa yang kita punya?”

Tetapi:

“Apakah kita mampu menghubungkan apa yang kita punya menjadi sebuah ekosistem ekonomi?”

Di sinilah visi pemerintahan diuji. Karena daerah tidak selalu membutuhkan lebih banyak program.

Kadang daerah membutuhkan satu visi yang mampu membuat banyak program bergerak ke arah yang sama.

Tak Selalu Spektakuler

Terobosan kadang justru sangat sederhana.

Menemukan lahan yang masih bisa ditanam. Menyediakan modal. Memastikan pupuk ada. Membawa mesin ke lahan. Mengajari petani. Mencari pembeli.

Memastikan hasil panen tidak jatuh ke tangan tengkulak dengan harga yang merugikan.

Lalu mengulanginya. Lagi. Berkali-kali. Sampai menjadi sistem. Di situlah saat sebuah program berubah menjadi institusi ekonomi.

Dan apabila Gerakan 10.000 Hektare Jagung Tapsel berhasil mencapai tahap itu, maka yang dibangun Gus Irawan bukan sekadar hamparan jagung.

Ia sedang membangun cara baru sebuah pemerintah daerah memandang krisis.

Tapsel Sudah Melangkah

Pada akhirnya, yang paling penting dari cerita Damparan Haunatas bukan semata-mata jagung.

Yang patut dicatat adalah keberanian untuk bergerak di tengah keterbatasan.

Tapsel sedang mencoba membuktikan bahwa pascabencana tidak harus berarti masa menunggu. Lahan yang masih mungkin diproduktifkan dapat segera digerakkan; petani tidak cukup diberi bantuan, tetapi harus diberi akses modal, teknologi dan pasar; dan berbagai instrumen pemerintah harus dimainkan dalam satu orkestrasi ekonomi.

Tentu, Gerakan 10.000 Hektare masih harus diuji. Angkanya harus dibuktikan, produksinya harus dihitung, pasarnya harus dipastikan, BUMD-nya harus bekerja, dan yang paling penting: pendapatan petani harus benar-benar meningkat.

Tetapi satu hal sudah jelas.

Tapsel telah memilih untuk melangkah.

Dan dari sana, pertanyaan yang lebih besar justru layak diarahkan kepada daerah-daerah lain:

Apa yang sedang kita lakukan terhadap persoalan daerah kita sendiri?

Setiap daerah punya lahan yang belum produktif, potensi yang belum tergarap, petani yang membutuhkan modal, UMKM yang membutuhkan pasar, anak muda yang membutuhkan pekerjaan, BUMD yang membutuhkan arah, serta sumber daya yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

Maka, daerah yang masih tertinggal di belakang tidak perlu meniru jagungnya.

Yang perlu ditiru adalah keberaniannya membuat terobosan.

UUTemukan problemnya.
Petakan potensinya.
Satukan sumber dayanya.
Bangun ekosistemnya.
Ukur hasilnya dari perubahan kehidupan masyarakat.

Tapsel sudah melangkah jauh ke depan.

Kini daerah-daerah yang masih tertinggal di belakang perlu bertanya kepada dirinya sendiri:

Apa terobosan besar yang berani kita lahirkan untuk menyelesaikan problem daerah kita?

Sebab pembangunan tidak akan bergerak hanya dengan menunggu keadaan berubah.

Pemerintahanlah yang harus berani mengubah keadaan. ***