Senin, 23 Nov 2026
light_mode

Bencana Anggaran Madina: Menuntut Tanggung Jawab Masa Lalu atas Darurat Belanja Pegawai

  • account_circle Muhammad Rizki Lubis
  • calendar_month Jumat, 25 Sep 2026
  • print Cetak

 

…

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kini tengah berhadapan dengan apa yang disebut sebagai ‘bencana anggaran’. Sempitnya ruang gerak fiskal daerah ini merupakan buah dari kebijakan masa lalu yang kini mewajibkan adanya koreksi terhadap pengangkatan pegawai yang berlebih.

Pangkal dari krisis anggaran daerah ini berakar pada ketidakmampuan pemerintah di masa lalu dalam menyeimbangkan antara rekrutmen pegawai (termasuk tenaga honorer dan PPPK) dengan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data APBD menunjukkan tren Belanja Pegawai yang terus meroket tajam tanpa bisa direm.

Pada tahun 2024, realisasi Belanja Pegawai Madina sudah menyentuh angka Rp 795,3 miliar dari alokasi anggaran sebesar Rp 880,1 miliar. Beban ini membengkak menjadi Rp 974,3 miliar pada alokasi tahun 2025. Puncaknya, pada APBD tahun 2026, postur Belanja Pegawai menembus angka fantastis hingga Rp 1,05 triliun.

Besarnya beban gaji aparatur ini secara otomatis menguras lebih dari separuh total belanja daerah, sehingga mencekik alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik masyarakat Madina.

Tanggung jawab kepala daerah (Bupati) pada masa-masa sebelumnya menjadi sorotan utama dalam evaluasi postur anggaran saat ini. Kebijakan pengangkatan pegawai masal yang kerap sarat dengan muatan populis kini menjadi beban struktural (mandatory spending) yang membelenggu bupati penerusnya.

Ketimpangan ini terlihat sangat mencolok ketika membandingkan beban gaji dengan kemandirian fiskal daerah. Secara historis, PAD Kabupaten Madina jalan di tempat. Pada tahun 2021, capaian PAD hanya berkisar Rp 100,2 miliar, lalu naik perlahan ke angka Rp 110,7 miliar pada 2022, kemudian Rp 169 miliar pada 2024, dan pada tahun 2026 hanya ditargetkan sebesar Rp 204,6 miliar.

Akibat dari lemahnya PAD ini, Pemkab Madina memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap suntikan Dana Transfer Pusat, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU). Sebagai gambaran miris, pada tahun 2024, kucuran DAU untuk Madina ditetapkan sebesar Rp 892,4 miliar. Angka DAU tersebut hampir sepenuhnya habis sekadar untuk menutupi biaya operasional Belanja Pegawai yang dianggarkan sebesar Rp 880,1 miliar pada tahun yang sama.

Jika tren pengangkatan pegawai ini tidak dikoreksi secara radikal, daerah ini terancam lumpuh secara pembangunan.

Berlakukan Masa Efisiensi dan Dorong Investasi Pihak Ketiga

Mewarisi beban anggaran yang terlampau berat dari kebijakan masa lalu, pemerintahan saat ini tidak menampik kondisi kritis yang sedang terjadi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan langkah korektif, Pemkab Madina terpaksa memberlakukan kebijakan ikat pinggang alias pengetatan anggaran secara ketat.

Kondisi ini disampaikan secara terbuka oleh Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution, dalam sebuah acara peresmian infrastruktur bantuan kepolisian di Desa Aek Mata pada awal Juni 2026. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah sangat terbantu oleh pihak luar karena kondisi kas daerah yang terbatas. “Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih. Kami sangat terbantu dengan pembangunan jembatan ini karena pemerintah saat ini masa efisiensi,” sebut Atika.

Di saat yang bersamaan, Bupati Madina, H. Saipullah Nasution, juga tengah mencari jalan keluar guna melepaskan daerah dari jerat bencana anggaran ini dengan cara memacu pertumbuhan investasi guna mendongkrak PAD.

Salah satu upaya nyata adalah pembukaan konektivitas rute penerbangan perdana Wings Air di Bandar Udara Jenderal Besar Abdul Haris Nasution pada Agustus 2026. Pihak pemerintah daerah berharap dengan terbukanya mobilitas udara, iklim pariwisata dan bisnis di Madina dapat tumbuh pesat, yang secara bertahap diharapkan mampu menambal defisit keuangan peninggalan masa lalu. ***

  • Penulis: Muhammad Rizki Lubis
  • Editor: Dahlan Batubara

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ini Masukan Pemkab Madina pada Rakorwil APKASI

    Ini Masukan Pemkab Madina pada Rakorwil APKASI

    • calendar_month Jumat, 20 Mei 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) melalui Wakil Bupati Atika Azmi Utammi menyampaikan beberapa masukan pada acara rakorwil Apkasi yang dilaksanakan di Serdang Begadai, Kamis (19/5). “Sebagai pemerintahan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, Pemkab Madina juga punya beberapa saran dan masukan yang nantinya diharapkan bisa didengar oleh pemerintah pusat,” tulis Atika pada […]

  • Kehadiran Sorikmas Mining Harus Menguntungkan Daerah dan Masyarakat

    Kehadiran Sorikmas Mining Harus Menguntungkan Daerah dan Masyarakat

    • calendar_month Rabu, 5 Mar 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina) AS Imran Khaitamy Daulay, SH menyatakan kehadiran kontrak karya PT. Sorikmas Mining di Madina harus menguntungkan pemerintah daerah terutama masyarakat. Pemerintah daerah juga harus mampu berada di posisi antara rakyatnya dan investor. Di sisi lain, investor juga harus mematuhi semua aturan perundangan dalam kegiatan investasinya di […]

  • Kebijakan Pemkab Madina 2023 Masih Fokus Pemulihan Ekonomi

    Kebijakan Pemkab Madina 2023 Masih Fokus Pemulihan Ekonomi

    • calendar_month Jumat, 11 Nov 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kebijakan Pemkab Mandailing Natal (Madina) tahun 2023 masih fokus pemulihan ekonomi dampak covid-19. Itu tercermin dari pengantar KUA PPS tahun 2023 yang disampikan Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution di hadapan rapat paripurna DPRD Madina, Jum’at (11/11/2022). Menurutnya, Rancangan KUA dan PPAS tahun 2023 ini disusun dengan melihat hasil […]

  • Apa Kabar Koperasi Indonesia

    Apa Kabar Koperasi Indonesia

    • calendar_month Minggu, 12 Jul 2026
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    (Refleksi Hari Koperasi Nasional ke-79)   Oleh: Moechtar Nasution Penggiat GEREP INSTITUTE (Pusat Kajian Mandailing Natal)   Koperasi di Indonesia mengalir dalam arus sejarah yang penuh dengan idealisme, harapan, sekaligus ironi. Sejak awal kemerdekaan, institusi ini kerap dipuja dalam pidato di berbagai mimbar sebagai representasi nyata dari kebersamaan dan pilar utama ekonomi kerakyatan. Namun, jika […]

  • Naposo Bulung di Aceh Galang Dana Untuk Banjir Sidimpuan dan Madina

    Naposo Bulung di Aceh Galang Dana Untuk Banjir Sidimpuan dan Madina

    • calendar_month Jumat, 31 Mar 2017
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    ACEH (Mandailing Online) – Naposo Nauli Bulung Tapanuli Bagian Selatan yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam melakukan penggalangan dana untuk korban banjir bandang Kota Padang Sidimpuan dan Mandailing Natal. Penggalangan dana ini dilaksanakan di beberapa titik di Kota Banda Aceh sejak 29 Maret hingga 1 April 2017 dan akan disalurkan di beberapa titik banjir […]

  • Saparuddin Haji Lubis : Strategi 60-10 Hingga Program Kopi

    Saparuddin Haji Lubis : Strategi 60-10 Hingga Program Kopi

    • calendar_month Sabtu, 19 Sep 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Membangun Madina itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tetapi kuncinya adalah apakah kita semua mau bersama-sama membangun Madina? Itu kalimat calon bupati Madina Saparuddin Haji Lubis dalam satu perbincangan dengan Mandailing Online, beberapa waktu lalu. Selain itu, ada 2 poin dari visi Saparuddin Haji yang juga menyedot perhatian audiens. Pertama, visi tentang pembangunan Madina […]

expand_less