Kehadiran Sorikmas Mining Harus Menguntungkan Daerah dan Masyarakat

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina) AS Imran Khaitamy Daulay, SH menyatakan kehadiran kontrak karya PT. Sorikmas Mining di Madina harus menguntungkan pemerintah daerah terutama masyarakat.

Pemerintah daerah juga harus mampu berada di posisi antara rakyatnya dan investor. Di sisi lain, investor juga harus mematuhi semua aturan perundangan dalam kegiatan investasinya di daerah ini.

Itu dikatakan Imran Khaitami menjawab Mandailing Online, Rabu (5/3/2014) menyikapi hasil pertemuan tiga pihak (muspida, perwakilan Naga Juang, PT. Sorikmas Mining) di aula kantor bupati, Kamis (27/2/2014) yang melahirkan 11 poin penyelesaian polemik.

Menurutnya, pertemuan di aula kantor bupati antara Muspida, PT.Sorikmas Mining dan perwakilan Naga Juang itu diharapkan jadi titik awal untuk membangun formula-formula baru.

“Karena kita lihat, baik dari masyarakat atau juga pengusaha serta pemerintah sudah memiliki satu misi yang kuat misi kebersamaannya yang intinya adalah agar penyelesaian permasalahan-permasalahan terkait dengan investasi PT Sorikmas Mining dengan masyarakat wilayah tambang dapat diselesaikan dengan cara-cara yang paling menguntungkan pemerintah,masyarakat,dan pihak pengusaha,” katanya.

Miningsolution telah dapat ditemukan, artinya dalam tahapan proses-proses yang dilalui akan tetap dibahas dalam pertemuan pemerintah,masyarakat,dan pihak pengusaha.

Dari sisi investor, dia menekankan agar apa yang sudah dinampakkan di pertemuan itu jangan tinggal di dalan rapat, tetapi diimplementasikan oleh PT.Sorikmas Mining pada tahapan-tahapan pembangunan investasi ke depan.

“Dan yang terpenting dalam berinvestasi ini dapat memberi keuntungan kepada pemerintah daerah kabupaten dan juga utamanya pada masyarakat di sekitar wilayah tambang, dapat mencegah gerakan masyarakar dan dapat memudahkan urusan-urusan pemerintah, dapat memberi kontribusi penghasilan asli daerah. Bagi saya itu yang terpenting untuk dicermati,” katanya.

Dari sisi pemerintah, dia berharap pemerintah berada pada posisi yang benar, artinya tidak meninggalkan esensi-esensi penting dari apa yang menjadi keluhan masyarakat. Jangan pula karena dalam berinvestasi itu terkandung keuntungan-keuntungan pemerintah lalu mengabaikan harapan-harapan masyarakat.

“Jadi posisi pemerintah di sini menjadi penting sebagai mediator terhadap hajat masyarakat sekitar wilayah tambang kaitannya dengan PT Sorikmas Mining selaku pemegang kontra karya di wilayah tambang itu,” ujarnya.

Dari sisi masyarakat, Imrna Khaitamy berharap pertemuan di aula kantor bupati itu dapat memelihara semangat untuk mengarah pada kehidupan yang berdampingan dengan pihak PT Sorikmas Mining sebagai investor.

“Artinya satu hal yang sudah kita pastikan, keadilan investasi di kawasan itu akan menyertai perubahan-perubahan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Lebih baik maksudnya dalam kehidupan ekonomi lebih sejahtera, dalam kehidupan yang lain juga lebih meningkat. Dengan demikian maka kita harapkan masyarakat juga lebih terbuka dan lebih koperatif terhadap upaya-upaya penyelesaian masalah sekitar kehadiran PT Sorikmas Mining,” ungkapnya.

Intinya, menurut Imran, pemerintah dan masyarakat serta PT Sorikmas Mining menjadi satu kesenyawaan dalam setiap menghadapi persoalan-persoalan pengelolaan potensi tambang di wilayah itu.

Editor : Dahlan Batubara