Kamis, 12 Nov 2026
light_mode

MENUJU TAPSEL YANG LEBIH TANGGUH (Bagian 2 dari 3 Tulisan)

  • account_circle Ludfan Nasution
  • calendar_month Kamis, 13 Agt 2026
  • print Cetak

Meloncat dengan Carbon Credit

Membaca Gagasan Gus Irawan tentang Ekonomi Hijau Batangtoru

 

Oleh: Ludfan Nasution
Koordinator Mandailing Epicentrum

Ada satu bagian dari pernyataan Bupati Tapanuli Selatan, H. Gus Irawan Pasaribu, yang layak diberi perhatian lebih jauh.

Gus Irawan tidak ingin konservasi Batang Toru berhenti pada urusan menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Ia menyebut sejumlah kemungkinan ekonomi berkelanjutan: hasil hutan bukan kayu, pertanian ramah lingkungan, ekowisata, jasa lingkungan, carbon credit, dan berbagai potensi ekonomi hijau lainnya.

Ini menarik.

Karena dengan pernyataan tersebut, Batang Toru mulai dibaca bukan hanya sebagai warisan ekologis, tetapi juga sebagai modal ekonomi masa depan.

Dan dari sinilah pertanyaan besar muncul:

Bisakah Tapanuli Selatan meloncat dengan carbon credit?

Hutan Bukan Lagi Sekadar Kawasan yang Harus Dijaga

Selama ini konservasi sering dipahami melalui bahasa larangan.

Jangan menebang.

Jangan membuka kawasan.

Jangan merusak.

Jangan mengganggu habitat.

Semua larangan tersebut penting.

Tetapi masyarakat juga hidup dari ekonomi.

Mereka membutuhkan pendapatan.

Mereka membutuhkan pekerjaan.

Mereka membutuhkan kepastian masa depan.

Karena itu, tantangan terbesar konservasi bukan sekadar membuat aturan agar hutan tidak rusak.

Tantangannya adalah membuat masyarakat memperoleh alasan ekonomi untuk mempertahankan kelestarian hutan.

Di sinilah gagasan ekonomi hijau yang disampaikan Gus Irawan menjadi relevan.

Kalau hutan menghasilkan jasa lingkungan, mengapa jasa tersebut tidak diberi nilai?

Kalau hutan menyimpan karbon, mengapa karbon tidak menjadi salah satu sumber nilai ekonomi?

Kalau ekosistem Batang Toru menjadi daya tarik wisata, mengapa masyarakat sekitar tidak menjadi bagian dari rantai ekonominya?

Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita pada paradigma baru.

 

Carbon Credit: Peluang Besar, Pekerjaan Rumah Besar

Tetapi di sini pula kritik tipis perlu diletakkan.

Carbon credit tidak otomatis menjadi kesejahteraan.

Ia membutuhkan sistem.

Harus ada pengukuran.

Harus ada metodologi.

Harus ada verifikasi.

Harus ada kelembagaan.

Harus ada kepastian hukum.

Harus ada pasar.

Dan yang paling penting:

harus ada mekanisme pembagian manfaat yang adil.

Sebab ketika karbon menjadi komoditas, pertanyaan tentang siapa yang menerima manfaat tidak boleh datang belakangan.

Ia harus dirancang sejak awal.

Hutan dijaga oleh siapa?

Karbon dihitung oleh siapa?

Kredit diterbitkan melalui mekanisme apa?

Siapa yang membeli?

Siapa yang menerima pembayaran?

Berapa bagian masyarakat?

Berapa bagian pengelola?

Bagaimana transparansinya?

Dan bagaimana memastikan bahwa manfaat ekonomi tersebut benar-benar memperkuat konservasi?

 

Masyarakat Jangan Hanya Mendapat Tugas Menjaga

Inilah titik paling sensitif.

Jangan sampai masyarakat sekitar Batang Toru mendapatkan tugas konservasi, tetapi tidak mendapatkan manfaat ekonomi konservasi.

Masyarakat diminta menjaga hutan.

Masyarakat diminta tidak membuka kawasan.

Masyarakat diminta menyesuaikan aktivitas ekonominya.

Tetapi ketika hutan menghasilkan nilai karbon, masyarakat justru berada di luar meja pembagian manfaat.

Itu tentu bukan model ekonomi hijau yang ideal.

Karena itu, jika gagasan Gus Irawan tentang carbon credit hendak dikembangkan, salah satu agenda pentingnya adalah membangun model benefit sharing yang jelas.

Masyarakat harus menjadi bagian dari rantai nilai.

Bukan sekadar objek konservasi.

 

Tapsel Memiliki Peluang yang Tidak Kecil

Di sinilah visi Gus Irawan layak didorong lebih jauh.

Tapsel memiliki bentang alam yang bernilai.

Memiliki kawasan hutan.

Memiliki biodiversitas.

Memiliki masyarakat yang memiliki pengetahuan lokal.

Memiliki potensi pertanian.

Memiliki peluang ekowisata.

Dan memiliki kemungkinan mengembangkan berbagai jasa lingkungan.

Jika semua itu dirajut dalam satu ekosistem ekonomi, maka konservasi dapat menjadi bagian dari strategi pembangunan.

Bukan hambatan pembangunan.

Justru menjadi modal pembangunan.

Tapsel bisa bergerak dari paradigma:

“hutan harus dijaga agar tidak rusak”

menuju:

“hutan dijaga karena kelestariannya menghasilkan nilai ekologis dan ekonomi yang dinikmati bersama.”

Itulah lompatan paradigmatik yang sesungguhnya.

 

Gus Irawan Sedang Membuka Pintu

Karena itu, penyebutan carbon credit oleh Gus Irawan jangan dibaca sebagai sekadar istilah dalam sebuah pidato.

Ia bisa menjadi pintu masuk menuju agenda yang lebih besar:

ekonomi Tapsel berbasis aset ekologis.

Tetapi pintu itu hanya akan menjadi jalan menuju masa depan kalau segera diikuti kerja teknis dan kelembagaan.

Di sinilah akademisi, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, lembaga keuangan, NGO dan masyarakat harus duduk bersama.

Bukan untuk sekadar membicarakan carbon credit.

Tetapi untuk merancang:

siapa melakukan apa, siapa mendapat apa, dan bagaimana hutan tetap lestari.

Kalau itu berhasil, maka Batang Toru tidak hanya dijaga untuk generasi mendatang.

Ia juga dapat membantu generasi sekarang membangun kesejahteraan.

Tapsel tidak perlu memilih antara hijau dan maju.

Tapsel bisa maju karena hijau.

Dan jika dikelola dengan benar, carbon credit bukan sekadar instrumen pasar.

Ia bisa menjadi salah satu tangga untuk meloncat.

Meloncat menuju ekonomi Tapsel yang lebih modern, lebih berkelanjutan, dan lebih berkeadilan. (bersambung)

 

 

  • Penulis: Ludfan Nasution
  • Editor: Dahlan Batubara

Rekomendasi Untuk Anda

  • Libatkan Partisipasi Publik, Wabup Atika Lantik DP-PPK RSUD Panyabungan

    Libatkan Partisipasi Publik, Wabup Atika Lantik DP-PPK RSUD Panyabungan

    • calendar_month Rabu, 18 Mei 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sebagai upaya melibatkan partisipasi publik dalam meningkatkan transparansi dan perbaikan pelayanan, Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution melantik Dewan Pengawas Pola Pengelolaan Keuangan (DP-PPK) RSUD Panyabungan. Pelantikan yang berlangsung di aula RSUD Panyabungan ini juga untuk memenuhi amanat Permenkes nomor 10 tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit. […]

  • GENTA BIROKRASI DALAM TUJUAN GOOD GOVERNANCE

    GENTA BIROKRASI DALAM TUJUAN GOOD GOVERNANCE

    • calendar_month Rabu, 22 Feb 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN Oleh : Muklis Nasution* Birokrasi adalah sebuah system dimana setiap warga Negara akan selalu berhubungan dengan aktivitas Pemerintahan. Bahkan pada saat sesorang masih berada dalam kandungan ibunya ia sudah berhubungan dengan system ini, seperti saat sang ibu akan memeriksakan kandungannya baik itu di Puskesmas atau Rumah Sakit atau setelah lahir ia […]

  • Oknum DPRD Tapsel Diduga Tilep Rp12 Juta Uang TI

    Oknum DPRD Tapsel Diduga Tilep Rp12 Juta Uang TI

    • calendar_month Selasa, 29 Mar 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Tapsel, Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan diminta melaksanakan tugas fungsi dan kewenangannya terkait dugaan pelanggaran etika oknum anggota DPRD Robinton Simanjuntak yang ketahuan menerima dana tukar informasi ke Bogor namun tidak turut pada kegiatan Komisi II tersebut. Sesuai informasi dan data yang diperoleh wartawan, Komisi II DPRD Tapanuli Selatan melaksanakan Tukar […]

  • Merebut Kembali Sumberdaya Alam Indonesia

    Merebut Kembali Sumberdaya Alam Indonesia

    • calendar_month Selasa, 9 Mei 2017
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

        Dikutip dari : website Hizbut Tahrir Indonesia Banyak warga Indonesia yang tidak menyadari bahwa negeri ini telah lama dicengkeram oleh sistem ekonomi neoliberalisme. Mereka hanya tahu kalau ekonomi Indonesia adalah ekonomi kerakyatan. Itu hanyalah slogan kosong. Apakah neoliberalisme itu? Neoliberalisme adalah wujud pembaruan dari paham ekonomi liberalisme yang telah ada sebelumnya. Ekonomi neoliberalisme […]

  • Bamus DPRD Madina Gagal Lagi

    Bamus DPRD Madina Gagal Lagi

    • calendar_month Senin, 13 Agt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan (MO) – Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Madina gagal lagi, Senin (13/8) untuk menetapkan jadwal agenda pembahasan Perhitungan APBD 2011. Ini gagal kali kedua setelah pada Jum’at (10/8) gagal rapat akibat tak mencukupi quorum. Kegagalan kali kedua ini juga akibat jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi quorum. Dari 23 total jumlah anggota Bamus plus […]

  • Ratusan Warga Periksa Kesehatan Gratis

    Ratusan Warga Periksa Kesehatan Gratis

    • calendar_month Kamis, 28 Okt 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SIPIROK- Lebih dari 200 warga di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Balai Laboratorium Kesehatan (BLK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), di Puskesmas Dano Marsabut dan Cabang Rutan Sipirok, Rabu (27/10). Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Sumut, DR Mazrul MKes, melalui pelaksanan lapangan, dr Nurhayati Munthe Sp Pk, kepada METRO, mengatakan, pemeriksaan kesehatan […]

expand_less