Rabu, 15 Apr 2026
light_mode

Seputar Temuan BPK RI di Humbahas, Polda Bisa Proses Hukum

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 11 Agt 2011
  • print Cetak


DOLOKSANGGUL :
Seputar temuan, BPK Perwakilan Provinsi Sumut ke Pemkab Humbahas sector Dinas Tarukim TA 2010 bidang pekerjaan pengaspalan. Yang ditemukan ada indikasi kerugian Negara diduga mencapai ratusan juta rupiah.

Kapoldasu melalui Kabid Humasnya Kombes Pol Drs Raden Heru Prakoso menegaskan seputar temuan itu bisa ke proses hukum dan kalau ada bukti bisa dilaporkan. ”Temuan ada penyimpangan dan bukti-buktinya kalau ada bisa diproses dan bisa dilaporkan,”sebutnya singkat via sms kepada wartawan, Rabu 10 Agustus 2011.

Temuan BPK Perwakilan Provinsi Sumut ini atas peninjauan tim BPK langsung ke Pemkab Humbahas awal bulan Juni untuk mengaudit tahun anggaran 2010 yang sudah dijalankan. Ternyata, BPK menemukan ada indikasi kerugian Negara di Dinas Tarukim bidang pekerjaan pengaspalan tepatnya di depan kantor Inspektorat dan Bappeda.

Terkait hal itu, BPK langsung menyurati Bupati Humbahas agar segera menindaklanjuti hasil temuan tersebut. Kepada wartawan, Kepala Inspektorat Ir Palbet Siboro membenarkan temuan BPK untuk tahun anggaran 2010 lalu. Mereka (BPK-red), katanya menemukan ada indikasi kerugian Negara di Dinas Tarukim pada pengaspalan.

Hal itu sudah ditindaklanjuti sesuai permintaan BPK yang ada dua hal yakni, kerugian Negara dipulangkan atau dikerjai kembali. Dan ternyata, pihak dinas terkait sudah menindaklanjuti bahwa kerugian Negara itu akan dipulangkan sesuai temuan BPK, sebut Palbet diruang kerjanya baru-baru ini.

Dame Pandiangan, pakar hukum menegaskan apabila ada temuan BPK adanya indikasi kerugian Negara maka bisa ke proses hukum. Namun, sangat disayangkan sekali, BPK selama ini tidak mau melaporkan ke penegak hukum baik itu, polisi, kejaksaan maupun KPK. Tetapi kasus baru terbongkar ketika ada masyarakat yang melaporkan adanya temuan indikasi dugaan korupsi. Barulah ada proses hukum, sebut Dame via sms kepada wartawan.(gs)
Sumber : eksposnews.com

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Saparuddin Haji Lubis: Strategi 60-10 Hingga Program Kopi Menyelamatkan Petani Karet

    Saparuddin Haji Lubis: Strategi 60-10 Hingga Program Kopi Menyelamatkan Petani Karet

    • calendar_month Kamis, 11 Jun 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) –  Membangun Madina itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tetapi kuncinya adalah apakah kita semua mau bersama-sama membangun Madina? Itu kalimat calon bupati Madina Saparuddin Haji Lubis yang menjadi perhatian audiens dalam penyampaian visi misi calon bupati sebagai satu dari rangkaian tahapan penjaringan calon kepala daerah yang diselenggarakan PKB Madina […]

  • ABG Pilihan Rp2 Juta

    ABG Pilihan Rp2 Juta

    • calendar_month Kamis, 27 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Prostitusi Lewat Facebook JAKARTA- Orangtua tampaknya harus lebih ekstra mengurus anak-anaknya. Situs jejaring facebook kini dimanfaatkan sekelompok orang untuk praktik prostitusi. Hal inilah yang terjadi di RW 6, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Alay (50) pelanggan Dede, mucikari yang menjual tujuh ABG, warga Manggarai, Jakarta Selatan. Alay ditangkap di Apartemen Puri Kemayoran, Jakarta Pusat. […]

  • Tambang Rakyat vs Pemda Lemah Visi (bagian 2)

    Tambang Rakyat vs Pemda Lemah Visi (bagian 2)

    • calendar_month Minggu, 15 Des 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh : Dahlan Batubara   Tambang emas yang dikelola rakyat di Hutabargot dan Nagajuang harus dipandang sebagai suatu lapangan kerja yang diciptakan oleh rakyat. Itu bukan lapangan kerja yang diciptakan negara. Dan, seharusnya pemerintah daerah sebagai instrumen negara di tingkat daerah sudah sejatinya berterimakasih kepada rakyat yang mampu menciptakan lapangan kerja. Bukankah pemerintah daerah […]

  • Penyaluran Bansos Terlambat, Pemprov Sumut Tegur Pemkab Madina

    Penyaluran Bansos Terlambat, Pemprov Sumut Tegur Pemkab Madina

    • calendar_month Senin, 10 Agt 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Finalisasi penyaluran bantuan sosial tahap I dari Pemprov Sumut di Madina terus molor. Pihak Pemprov Sumut pun sudah dua kali melayangkan Surat Teguran kepada Gugus Tugas Pemkab Madina. Akibatnya, Anggota DPRD Sumut, H. Fahrizal Efendi Nasution,SH mengungkap rasa kecewa kepada Pemkab Madina selaku penyalur. “Pembaguan bansos Prov di Madina berlarut, dapat […]

  • Dua Tersangka Lainnya Ditetapkan

    Dua Tersangka Lainnya Ditetapkan

    • calendar_month Kamis, 21 Mei 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online)  –  Pihak Polres Mandailing Natal (Madina) menyatakan ada 4 oknum yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pembangunan gedung dan aula sekretariat daerah Madina Tahun Anggaran 2012. Setelah menangkap SF dan ZN, ada dua tersangka lainnya yang ditetapkan, yakni mantan Kadis PU Madina KAD sebagai kuasa pengguna anggaran  ZA sebagai kontraktor. […]

  • Insentif Guru Ngaji Tunggu Cair Dana Desa

    Insentif Guru Ngaji Tunggu Cair Dana Desa

    • calendar_month Selasa, 26 Apr 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Parlin Lubis menerangkan saat ini pencarian dana desa masih dalam tahap proses. “Sampai hari ini sudah ada 71 desa (dari total 377 jumlah desa di Madina) yang bisa mencairkan dan ini sudah disampaikan kepada Bupati. Untuk desa lainnya masih proses dan kita juga masih terus bekerja,” […]

expand_less