Sssstt… Ada “Bupati Galak” di Deli Serdang, Kedan! Awak Takut Dipecat, Ah…

Oleh: Muhammad Ludfan Nasution

Deli Serdang belakangan terasa berbeda. Ada desas-desus. Merambat di kalangan birokrat.

Di kantor-kantor pemerintahan, suasananya lebih tegang. Di ruang guru sekolah, orang mulai bicara pelan. Di lorong dinas, ASN saling mengingatkan:

“Hati-hati ngomong…!”
“Hati-hati tanda tangan…!”
“Hati-hati, bisa dicopot… atau sipecat, Wak”

Dan di atas semua suasana itu, berdiri satu citra yang makin kuat di ruang publik Sumut:

“Bupati galak.”

Bukan sekadar tegas. Tetapi galak. Terasa kasar.

Mudah meledak.
Gemar membentak.
Cepat mencopot.
Dan nampak senang memperlihatkan ketegasan di depan publik.

Nama Asri Ludin Tambunan kini menjadi pusat atmosfer baru birokrasi Deli Serdang.

Sebagian orang memuji. Sebagian lain mulai takut. Dan sebagian lagi memilih diam.

Obat Kejut

Harus diakui, kemunculan model pemimpin seperti ini memang punya pasar politik sendiri.

Di tengah rakyat yang muak melihat ASN lamban, pelayanan lelet, dan budaya “asal bapak senang”, sosok kepala daerah yang keras sering dianggap seperti obat kejut.

Masalahnya, obat kejut bisa berubah menjadi racun kalau dosisnya berlebihan.

Dan tanda-tanda itu mulai tercium di Deli Serdang.

ASN mulai bekerja bukan karena kesadaran pelayanan. Tetapi karena takut.

Takut dipanggil.
Takut dimarahi.
Takut dipermalukan.
Takut dicopot.

Soal Membesar

Beberapa media lokal sudah merekam serpihan-serpihan situasi mencekam itu.

Seperti Daltonews.com yang memberitakan penertiban tenaga honorer dan penyesuaian besar-besaran kebijakan ASN di lingkungan Pemkab Deli Serdang.

Begitu juga IDN Times Sumut mengangkat cerita ASN guru yang dipecat akibat pelanggaran disiplin berat.

Lalu, Visi News menayangkan cerita tentang guru PPPK menangis karena kontraknya tidak diperpanjang.

Sementara di akar birokrasi, cerita-cerita kecil berseliweran makin cepat:
pegawai mendadak dipanggil,
pejabat berubah drastis jadi penurut,
guru takut salah bicara,
ASN mulai sibuk membaca arah angin politik.

Dan di sinilah persoalan mulai membesar. Birokrasi yang sehat dibangun di atas sistem. Bukan ketakutan.

Laju Uang Rakyat

Tetapi ada lapisan lain yang lebih menarik dibongkar: laju uang rakyat. Bagaimana alirannya. Progresnya?

Sekeras apa pun gaya memimpin seorang bupati, ukuran akhirnya tetap sederhana: Apakah pembangunan bergerak meningkatkan kesejahteraan rakyat?

Atau, birokrasinya justru hanya sibuk menebarkan rasa takut?

Data Progress Report Pengendalian Pembangunan Sumut menunjukkan APBD Deli Serdang 2026 berada di kisaran Rp4,21 triliun.

Hingga April-Mei 2026, realisasi belanja belum benar-benar menunjukkan akselerasi besar.

Yang paling menarik adalah belanja modal — indikator utama pembangunan fisik, baru sekitar Rp573 miliar atau 13,59 persen dari total APBD.

Artinya apa?

Sebagian besar uang daerah masih berputar di belanja rutin birokrasi.

Sementara publik belum melihat ledakan pembangunan yang sebanding dengan kerasnya atmosfer pemerintahan.

Ini mulai memunculkan pertanyaan yang lebih tajam:

Kalau birokrasi sudah dibuat tegang sedemikian rupa…, mana hasil nyatanya?

Jalan mana yang melompat progresnya?
Sekolah mana yang melonjak kualitasnya?
Layanan publik mana yang berubah drastis?
Investasi mana yang benar-benar masuk dalam jumlah besar?

Ketegasan tanpa hasil, bakal berubah menjadi pertunjukan kekuasaan.

Bagi-bagi Proyek?

Lalu masuk ke wilayah paling sensitif: proyek. Bagi-bagi proyek atau proyek bagi-bagi?

Di dunia politik lokal, proyek adalah bahasa kekuasaan paling jujur. Nyata. Konkrit. PL atau lelang?

Ketika kekuasaan baru terbentuk, publik otomatis mulai memantau: Siapa pemain barunya? Siapa kontraktor yang dekat lingkaran kekuasaan?
Siapa yang tiba-tiba mendapat ruang?

Siapa pulak yang mulai hilang?

Portal detikSumut sempat mengungkit porsi anggaran Rp 3 miliar untuk pembangunan Polsubsektor Sunggal lewat APBD Deli Serdang 2026 dengan skema pengadaan langsung (PL).

Bagi publik awam, mungkin itu dianggap biasa saja. Gak masalah. Lanjut.

Tetapi bagi orang-orang yang lama mengamati politik anggaran daerah, frasa “pengadaan langsung” selalu punya gema khusus dan gaung besar. Karena, di situlah biasanya loyalitas mulai dirawat. Makin banyak yang merapat. Apalagi kalau yang oposan bisa jinak.

Pelan-pelan. Diam-diam. Tidak berisik. Senyap.

Rantai Dinasti

Dan di atas semua itu, ada satu kata yang mulai beredar di ruang publik: “Tambunan.”

Tentu saja, bukan semata soal marga. Tetapi soal kekhawatiran klasik politik Indonesia: dinasti,  jejaring, dan konsolidasi kekuasaan.

Karena publik di Sumut pun sudah terlalu sering melihat pola yang sama:

• birokrasi ditekan,
• loyalitas dibangun,
• proyek diarahkan,
• kritik dipelankan,
• lalu lingkar kekuasaan mengeras.

Apalagi ketika DPRD pun terlihat relatif tenang. Ya, suasana makin senyap.

Kemudian, ada Japos.co yang bikin publikasi: LKPJ bupati berjalan mulus. Cepat dapat persetujuan. Nyaris tanpa kegaduhan besar.

Suasana pun justru terasa semakin sunyi. Padahal, kadang kala, yang terlalu sunyi itu lebih menyeramkan daripada ribut.

Hilang Radar

Yang paling berbahaya, bukan bupati yang marah-marah. Tetapi ketika seluruh birokrasi mulai kehilangan keberanian berpikir.

Ketika semua bawahan hanya berkata:
“Siap, pak.”
“Siap, pak.”
“Siap, pak.”

Maka, kepala daerah sedang kehilangan radar terpenting: saran dan kritik dari dalam.

Sejarah kekuasaan daerah di Indonesia berkali-kali menunjukkan: Pemimpin yang terlalu ditakuti sering terlambat menyadari bahwa bawahannya sebenarnya hanya sedang “bermain aman”.

Mereka tampak loyal.

Padahal diam-diam menjaga jarak.

Niat Baik

Mungkin Asri Ludin Tambunan memang ingin membersihkan birokrasi.

Mungkin niatnya benar. Gak neko-neko. Baik.

Dan harus diakui, Pemkab juga mulai mempromosikan capaian pelayanan kesehatan, digitalisasi, hingga program UHC gratis.

Tetapi publik tetap punya hak untuk bertanya:

Apakah Deli Serdang seaungguhnya sedang membangun pemerintahan yang elegan?

Atau, sedang membangun kerajaan administratif berbasis rasa takut?

Kalau guru mulai gemetar…. Terus, ASN mulai membisu…. Kritik publik dan teguran legislatif mulai hilang…. Proyek mulai dipelototi….
Tapi, pembangunan belum juga melompat jauh ke depan.

Maka, yang tumbuh bukan sekadar disiplin. Tetapi suasana mencekam.

Aroma itu mulai menyengat. Dari Deli Serdang merembes ke celah-celah bibir Sumut.

Pelan-pelan. Sayup-sayup: “Sssstt….
Awak takut dipecat, Kedan….”. ***