RI Berpeluang Masuk 10 Negara Ekonomi Terbesar

PIDATO KENEGARAAN :
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPR/DPD memperingati HUT Ke-66 Kemerdekaan Republik Indonesia, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/8). Presiden Yudhoyono memaknai kemerdekaan sebagai sebuah jembatan untuk mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang lebih adil, makmur, unggul, dan bermartabat. FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma/ed/pd/11
Jakarta :
Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, mengatakan, saat ini Indonesia memiliki peluang sangat baik untuk menjadi salah satu negara dengan skala ekonomi sepuluh terbesar di dunia dalam dua sampai tiga dasawarsa mendatang.
“Semua prestasi yang kita capai dalam tahun-tahun terakhir ini menegaskan satu kepercayaan, bahwa jalan menuju masa depan yang lebih baik itu berada di depan kita, untuk kita jalani bersama,” kata Presiden dalam sidang paripurna bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung MPR/DPR Senayan Jakarta, Selasa [16/08].
Ia mengatakan, dengan kepercayaan diri yang penuh namun tetap rendah hati, Presiden bisa memastikan bahwa Indonesia bukan negara yang berada di bibir jurang kegagalan dan kebangkrutan.
Menurut presiden, persepsi diri tentang negara gagal sesungguhnya telah sirna, setelah Indonesia berhasil sepenuhnya keluar dari krisis multi-dimensional yang berlangsung selama 1998-1999.
“Pada masa itulah Negara kita berada dalam keadaan yang sangat kritis. Pertumbuhan ekonomi kita saat itu negatif karena mengalami kontraksi; hampir semua lembaga keuangan dan perbankan kita kehilangan kepercayaan dari pelaku pasar, dalam dan luar negeri,” katanya.
Ia menambahkan pada saat ini Indonesia juga menghadapi konflik komunal berbasis etnik dan agama di sejumlah daerah. “Dan sama seriusnya dengan semua itu, kita juga menghadapi ancaman disintegrasi territorial. Itulah saat di mana fenomena negara gagal dan bangkrut berada di depan mata kita,” katanya.
Presiden mengatakan, dalam sepuluh tahun era reformasi, Indonesia berhasil melewati arus sejarah yang tidak mudah. Indonesia dinilai mampu menjawab tantangan zaman dan tuntutan rakyat untuk melakukan perubahan-perubahan yang fundamental.
“Saat ini, kita telah tampil sebagai salah satu negara demokrasi yang paling stabil dan mapan di Asia. Negara kita juga tercatat sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia,” katanya.
Di Asia Tenggara, saat ini Indonesia tercatat sebagai negara dengan skala ekonomi terbesar. “Kini, banyak pihak menyebut Indonesia sebagai “emerging economy”, bukan ekonomi dunia ketiga yang selama lebih dari 60 tahun selalu diasosiasikan dengan negara kita,” demikian presiden SBY.
Strategi Atasi Krisis
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, Indonesia telah berperan aktif memberikan sumbangan pemikiran dalam penentuan tata kelola global dan pemecahan permasalahan global termasuk menyusun strategi dalam mengatasi dan mengantisipasi krisis global yang mungkin terjadi.
“Bersama negara-negara anggota G-20 lainnya, kita menyusun strategi dalam mengatasi dan mengantisipasi krisis global yang mungkin terjadi,” kata Presiden SBY pada Kenegaraan dalam rangka HUT ke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Senayan, Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, Indonesia juga berperan aktif dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam penentuan tata kelola global, dan pemecahan permasalahan global yang berdampak pada negara-negara berkembang, utamanya keamanan pangan, energi dan air bersih.
Menurut dia, langkah-langkah itu sejalan dengan kiprah terdepan Indonesia, dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di berbagai forum internasional.
“Negara kita bersama dengan negara-negara sehaluan, terus menyuarakan arti penting reformasi tata kelola kepemerintahan global termasuk PBB agar lebih berkeadilan dan merefleksikan realitas internasional dewasa ini,” katanya.
Dalam kerangka ekonomi, Presiden meyakini bahwa reformasi sistem moneter internasional dapat membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi global yang kuat, seimbang, dan berkelanjutan.
Oleh karena itu, Presiden bertekad Indonesia akan tetap berkiprah di berbagai organisasi utama internasional. “Dalam G-20 kita optimalkan kerja sama untuk mendukung perbaikan ekonomi global, dan peningkatan pembangunan ekonomi di negara kita,” katanya.
Pemerintah Indonesia menyatakan ingin mewujudkan cita-cita menjadi “emerging economy” dalam sepuluh tahun mendatang, dengan pendapatan perkapita dan dengan nilai perekonomian yang jauh lebih tinggi.
“Kita juga ingin memastikan peran kita di forum ini bersinergi dengan pencapaian cita-cita reformasi di dalam negeri, menciptakan pemerintahan yang bersih yang memerangi korupsi, dan terwujudnya prinsip-prinsip good governance. Untuk itulah, kita banyak mengambil prakarsa dan berpartisipasi aktif pada kelompok kerja keuangan, kelompok kerja pembangunan, dan kelompok kerja,” kata Presiden.
Terapkan Desentralisasi Fiskal Yang Adil
Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, mengatakan, pemerintah akan menerapkan dan melanjutkan kebijakan desentralisasi fiskal yang adil dan proporsional untuk memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah.
“Sejalan dengan komitmen yang tinggi untuk memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah, kita terus melanjutkan desentralisasi fiskal yang adil dan proporsional,” kata Presiden SBY dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI di depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Senayan, Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan, dari tahun ke tahun, pola hubungan keuangan antara pusat-daerah semakin bergeser, dan ditandai dengan semakin besarnya transfer ke daerah.
Selain itu pemerintah menyatakan akan terus meningkatkan dana yang ditransfer ke daerah, baik melalui kerangka Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Penyesuaian.
Maupun melalui kerangka Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan yang disalurkan oleh Kementerian dan Lembaga terkait.
“Kita juga terus memperkuat konsolidasi otonomi khusus, seraya terus memperbaiki strategi dan manajemen pembangunannya, baik di Provinsi Papua, Papua Barat, maupun Aceh,” katanya.
Presiden menjelaskan, dalam satu dasawarsa, sejak 1999-2009, telah terbentuk 205 daerah baru, yang terdiri atas 7 daerah baru setingkat provinsi, 164 daerah baru setingkat kabupaten, dan 34 daerah baru setingkat kota.
“Dengan penambahan itu, kini Indonesia memiliki 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota,” katanya.
Menurut dia, perubahan itu membawa sejumlah konsekuensi yang serius dalam postur APBN, khususnya dalam hal meningkatkan beban keuangan negara.
Lebih lanjut Presiden berpendapat bahwa perkembangan itu harus dikendalikan, agar prinsip penting dalam penyelenggaran umum pemerintahan dan pembangunan daerah yang menjamin terwujudnya pelayanan publik yang efektif dapat dicapai, bukan justeru menimbulkan beban untuk rakyat Indonesia.
Sejalan dengan itu, pemerintah telah merumuskan Disain Besar Penataan Daerah di Indonesia tahun 2010-2025.
“Kita semua berharap, disain besar itu dapat bermanfaat untuk memperkuat integrasi bangsa, mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, dan meningkatkan pelayanan publik di tengah-tengah masyarakat,” katanya.
Rencananya pada Selasa sore (16/8) Presiden akan kembali berpidato untuk menyampaikan keterangan pemerintah tentang RAPBN 2012 dan nota keuangan, yang di dalamnya akan disampaikan rincian kebijakan, dan program pembangunan, serta anggarannya. (ant )
Sumber : beritasore.com