Amin Daulay: Perlu reformasi birokrasi Madina
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Rabu, 22 Sep 2010
- print Cetak
Wakil Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Mandailing Natal Amin Daulay menilai reformasi birokrasi di tubuh Pemkab Madina pasca masuknya Pj Bupati Madina Ir Aspan Sofian Batubara sangat diperlukan.
Hal itu dianggapnya sangat penting untuk mensukseskan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang dibebankan oleh presiden kepadanya disamping untuk menghantarkan pemungutan suara ulang di Madina sampai bupati/wakil bupati defenitif terpilih.
“Tatanan birokrasi di Pemkab Madina selama ini cukup bobrok karena semua urusan harus ditangani langsung oleh bupatinya. Sementara Wakil, Sekda dan setingkat Asisten tidak berfungsi maksimal,” tuturnya, tadi malam.
Oleh karena itu, Pj Bupati Madina diharapkan secepatnya melakukan rombak kabinet (mutasi) dalam konteks perbaikan administrasi di pemerintahan dan untuk percepatan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
Dengan catatan, kata Amin Daulay, pejabat yang ditempatkan dalam jabatannya harus sesuai dengan Sumber Daya Manusia (SDM), loyalitas, professional dalam bertugas di internal maupun eksternal, serta memiliki hubungan batin/ruh dengan bumi Mandailing Natal.
Sebagai salah satu orang penggagas lahirnya Kabupaten Mandailing Natal, Amin Daulay tidak ingin uang negara habis dikuras untuk kepentingan oknum-oknum pejabat, sementara masyarakat lebih cenderung diperlakukan tidak adil dan kesannya dijadikan sebagai alasan dan perbandingan untuk meloby dana APBD, provinsi dan pusat.
Sebagai Pj Bupati dan juga putra daerah, saya berharap Aspan Batubara bisa melihat ketimpangan yang terjadi di Pemkab Madina dan seabrek persoalan lainnya harus dituntaskan.
Editor: WAHYU HIDAYAT
sumber :waspada
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
