Antara Pemenuhan Gizi, Kemiskinan dan Solusinya

Oleh: Radayu Irawan, S.Pt
Penulis, tinggal di Padangsidempuan

Seruan pengampu kebijakan agar masyarakat memenuhi kebutuhan gizi keluarga terus disuarakan. Melalui kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menekankan pentingnya pemenuhan gizi keluarga guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto mengatakan, perilaku hidup bersih dan sehat perlu ditunjang dengan pemenuhan gizi seimbang dengan nutrisi yang optimal.

Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu maka dikhawatirkan anak-anak mudah terserang penyakit sehingga daya tahan tubuhnya harus dijaga melalui asupan gizi seimbang,” katanya di Jakarta, Ahad (16/10/2022).

Dia menyebutkan, pemenuhan gizi keluarga perlu memperhatikan kandungan makronutrien, seperti karbohidrat, protein dan lemak, juga mikronutrien, seperti vitamin dan mineral serta air. (Republika.co.id, 16/10/22)

Sayangnya masih banyak penduduk di negeri ini tercatat dalam garis kemiskinan yang ekstrim. Misalnya yang terjadi pada kota Surabaya. Dilansir dari Liputan 6.com (16/10/22) Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya mencatat, sedikitnya 23.532 warga di wilayah setempat masuk dalam data kemiskinan ekstrem, yang diketahui dari hasil pencocokan data melalui administrasi kependudukan, yakni kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) dengan kondisi di lapangan.

Problem kekurangan gizi sangat erat kaitannya dengan kemiskinan masyarakat negeri ini. Alih-alih untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, untuk bertahan hidup pun tak ada jaminan yang menjanjikan. Semua masyarakat sepakat, jika punya keuangan yang cukup, pastilah kepala keluarga akan sangat-sangat memperhatikan kebutuhan gizi keluarga terutama anak-anaknya.

Seruan pemenuhan gizi oleh pengampu kebijakan, membuat masyarakat miskin sakit hati. Bagaimana tidak, bukannya tidak ingin memenuhi gizi generasi, namun tak ada daya upaya untuk memenuhinya. Kemiskinan masih menjadi teman karib yang sulit ditinggalkan.

Belum lagi dengan kenaikan harga bahan pokok yang terus melambung tinggi. Ditambah lagi tarif listrik dan BBM pun ikut merangkak naik. PHK di beberapa perusahaan pun sudah terjadi. Kalau sudah begini, masyarakat miskin akan terus tertatih-tatih untuk sekedar bertahan hidup.

Ditambah lagi problem ekonomi masyarakat pasca pandemi yang belum pulih. Membuat kepala keluarga kesulitan untuk memperoleh lapangan pekerjaan dengan upah yang layak. Beberapa kepala keluarga telah memiliki pekerjaan yang tetap, namun sayang itupun belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga.

Tak salah, jika seruan pemenuhan gizi di tengah kondisi masyarakat yang mencekik ini dapat disebut sebagai narasi tanpa empati. Sebab masyarakat tak mungkin mampu memenuhi pemenuhan kebutuhan gizi di tengah problem kemiskinan yang dihadapi.

Hal ini juga membuktikan ketidakpahaman pemerintah terhadap realita yang sedang dihadapi rakyat. Apalagi angka stunting masih sangat tinggi. Seyogianya pengampu kebijakan seharusnya peduli dan memberikan solusi untuk masyarakat.

Tidak terpenuhinya kebutuhan gizi keluarga dan anak dipicu oleh faktor kemiskinan. Hal ini karena dampak ekonomi kapitalisme yang bercokol di negeri ini. Sistem ini telah gagal menjamin kesejahteraan bagi masyarakat. Sistem ini memberikan amanat pengurusan urusan umat kepada swasta atau korporasi, yang seharusnya dalam hal ini dilakukan oleh negara atau pemerintah. Sehingga pelayanan pun diberikan sesuai harga yang dibayarkan.

Sistem ekonomi kapitalisme juga salah kaprah dalam memandang distribusi kebutuhan pokok rakyat. Sistem ini memandang bahwa distribusi merupakan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok rakyat sesuai dengan jumlah masyarakat. Tanpa mempertimbangkan apakah kebutuhan tersebut mampu dibeli dan dijangkau oleh masyarakat atau tidak. Padahal satu saja individu masyarakat yang tidak mampu membeli atau memenuhi kebutuhan pokoknya berarti negara telah gagal dalam melakukan distribusi dan menjamin kebutuhan pokok masyarakat, individu per individu.

Hal ini sangat jauh berbeda dengan Islam. Indikator keadilan dan kesejahteraan sistem Islam adalah terjaminnya kebutuhan pokok individu per individu. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dalam sistem Islam akan menempuh dua cara yaitu dengan mekanisme langsung dan tidak langsung.

Mekanisme langsung yaitu memenuhi kebutuhan pokok berupa jasa. Sedangkan mekanisme tidak langsung dipenuhi melalui kebutuhan pokok berupa barang.

Mekanisme langsung ditempuh dengan mewajibkan negara memberikan pelayanan langsung berupa jasa secara gratis kepada seluruh rakyat negara Islam tanpa terkecuali. Seperti pelayanan kesehatan pendidikan dan keamanan. Karena ketiganya merupakan kebutuhan dasar rakyat. Negara juga wajib menyediakan fasilitas dengan berkualitas untuk menunjang pelayanan ini. Seperti pengadaan rumah sakit dan sekolah dengan segala infrastruktur yang berkualitas. Serta sarana perlindungan keamanan dengan segala perangkat hukumnya.

Mekanisme tidak langsung untuk menjamin kebutuhan pokok rakyat yaitu ditempuh dengan cara menciptakan kondisi dan sarana yang menjamin kebutuhan pokok rakyat. Diantaranya yang pertama yaitu negara memberikan dan membuka lapangan pekerjaan dengan seluas-luasnya. Negara juga akan mempermudah akses lapangan pekerjaan guna memberikan kepastian bagi setiap kaum laki-laki untuk bekerja. Sehingga mereka dapat memenuhi dan menjamin gizi yang berkualitas bagi keluarganya.

Kedua, jika individu tersebut tidak sanggup atau tidak mampu untuk bekerja, misalnya karena faktor usia, sakit ataupun cacat. Maka ahli waris diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Jika tidak ada ahli waris yang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya maka negara wajib memenuhinya dengan menggunakan kas Baitul Mal.

Beginilah cara sistem Islam dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Tidak hanya sekedar seruan tanpa memberikan solusi. Tidak hanya sekedar narasi tanpa empati.

Jika kebutuhan primer terpenuhi maka gizi keluarga dan anak tentu akan bisa tercukupi. Jika akses ekonomi dan pendidikan mudah maka kualitas sumber daya manusia akan meningkat. Maka dari itu, setiap orang tua akan memahami tentang pengetahuan mengenai tata cara dalam memenuhi gizi dan nutrisi anak.

Demikianlah hanya sistem Islam dalam naungan negara Islam yang mampu menjamin gizi yang berkualitas bagi masyarakatnya, bagi setiap individu per individu.