Antikritik di Negeri yang Menjunjung Tinggi Demokrasi

Oleh: Khadijah Nelly, M.Pd
Akademisi dan Pemerhati Sosial Masyarakat

Viralnya sejumlah mural yang dijadikan sebagian rakyat untuk menyuarakan kritikannya malah ditanggapi para penggawa negeri dengan penghapusan dan tindakan hukum bagi pembuatnya.

Nampaknya bersuara lewat senipun di negeri demokrasi terus di bungkam.  Sungguh ini sangat bertolak belakang dengan jargon negeri ini yang katanya menjunjung tinggi aspirasi dan suara rakyat.

Atas sikap para petinggi negeri yang terlihat antikritik tersebut terang saja mendapat respon dan tanggapan dari berbagai kalangan. Pengamat komunikasi politik, M. Jamiluddin Ritonga menyoroti sikap pemerintah yang menghapus mural Jokowi 404 not found.  Sebab menurutnya, pengahapusan tersebut tidak sejalan dengan prinsip negara yang menjunjung aspirasi rakyat dan sudah disepakati bangsa ini.

Menurutnya penghapusan mural tersebut, menguatkan dugaan bahwa pemerintahan hari ini antikritik. Dosen Universitas Esa Unggul itu menyebutkan mural tersebut tidak ada kaitannya dengan pelecehan lambang negara seperti yang dikatakan pemerintah. 

“Sebab, Jokowi sebagai presiden bukanlah lambang negara, karena itu, tidak sepantasnya mural tersebut dihapus. Dia menambahkan bahwa mural itu mungkin salah satu sarana rakyat menyalurkan aspirasi dan suaranya. Jadi, tak semestinya ditanggapi dengan penghapusan hingga berujung ditarik ke ranah hukum (18/8).

Ya, benar saja maraknya penghapusan mural oleh aparat keamanan belakangan ini sama halnya pemerintah melakukan pembungkaman terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat dan kritik yang dijamin dalam negara dan UU. Jadi, terlihat penguasa tampaknya belum siap untuk menerima kritik dan masukan.

Bagi mereka kritik seolah aib yang memalukan. Para penguasa dinilai belum siap menerima berbagai masukan dan kritikan. Mereka masih merasa seperti raja yang mana rakyat hanya boleh mengaminkan titah sang raja. Ya, jelas saja ini sangat berbahaya bagi kebaikan bangsa dan negara. Kritik itu adalah bagian nasehat dan saling mengingatkan. Sebab tak akan ada asap kalau tidak api. Tak akan ada kritikan jika saja rakyat telah diurus dengan penuh tanggungjawab, sejahtera, adil dan makmur.

Maka, sudah seharusnya para petinggi negeri bersikap lebih arif dan bijaksana. Menerima setiap masukan dan kritikan dari rakyat. Jika ada salah dalam kebijakan ya diperbaiki, jika ada yang tak tepat dalam pengurusan rakyat ya mestinya evaluasi dan lebih memaksimalkan peran dalam menjaga amanah melindungi dan memenuhi setiap kesulitan rakyat. Jadilah pemimpin yang dicintai rakyat dan mencintai rakyat. Takut hanya pada Allah Swt semata, sebab kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.

Sudah seharusnya para pemimpin negeri ini mencontoh bagaimana kepemimpinan Islam. Lihatlah kepemimpinan Umar yang rela memanggul karung gandum agar rakyatnya tak kelaparan. Lihatlah bagaimana para pemimpin Islam mau mendengar dan menerina nasehat demi kebaikan negara dan rakyat. Itulah sebaik-baik pemimpin, rakyat yang utama dan menjadi prioritas untuk diurusi.***