Panyabungan (MO) – Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Madina gagal lagi, Senin (13/8) untuk menetapkan jadwal agenda pembahasan Perhitungan APBD 2011. Ini gagal kali kedua setelah pada Jum’at (10/8) gagal rapat akibat tak mencukupi quorum.
Kegagalan kali kedua ini juga akibat jumlah anggota yang hadir tidak mencukupi quorum. Dari 23 total jumlah anggota Bamus plus pimpinan dewan, hanya 10 orang yang hadir, sehingga tidak mencapai angka setengah + 1.
Kesepuluh anggota Bamus yang hadir adalah Jakfar Rangkuti (Golkar), Syariful Sarling Lubis (Golkar), Hj. Riadoh (PKB), Siti Aisyah Nasfah (Golkar), Ali Hanapiah Nasution (PDI P), Irwan Nasution (Demokrat), Harminsyah Batubara (Demokrat), Edi Anwar (PKB), Syafaruddin Ansyari Nasution (Wakil Ketua DPRD/Demokrat) dan As Imran Khaytami Daulay (Ketua DPRD/Golkar).
Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD yang bertugas menetepkan jadwal-jadwal agenda persidangan DPRD yang bersifat urgen. Dan Perhitungan APBD 2011 atau lazim disebut LKPJ (laporan Keterangan Pertanggungjawaban) bupati merupakan agenda yang sangat urgen dalam sistem tahapan keungan daerah dan nasional.
Kondisi tertunda-tundanya rapat Bamus ini makin memperlambat agenda dan tugas-tugas kedewanan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2012. Ini memprihatinkan karena DPRD masih harus mengejar 2 agenda penting hingga penghujung Desemeber, yakni pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012 dan agenda pembahasan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah 2013.
Tidak cukupnya quorum pada dua kali rapat Bamus tersebut sebagai dampak terpecahnya lembaga legislatif tersebut ke dalam dua kekuatan kelompok.
Kelompok pertama adalah kubu Fraksi Hanura, Fraksi PKS, Fraksi Bersatu, anggota dewan dari Partai PAN, yang menciptakan kekuatan dalam rangka memberikan tekanan kepada pemerintahan Hidayat-Dahlan dalam rangka mendorong terjadinya perubahan perjalanan pemerintahan daerah ke arah yang lebih baik.
Kelompok kedua meliputi Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB dan Fraksi Perjuangan Reformasi. Kelompok ini tetap konsisten menyelenggarakan agenda-agenda DPRD dan menyangga kebijakan pemerintahan Hidayat-Dahlan. (dab)
