Upaya pemberantasan percaloan di instansi pemerintahan sulit diberantas jika mental birokrat belum dibenahi. Selain itu budaya masyarakat yang ingin dipermudah dan cepat dalam setiap urusan, menjadi salah satu celah memuluskan praktek percaloan.
Hal ini dikatakan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sumatera Utara Hidayat di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Jumat (26/11/2010).
Contohnya saat pengurusan paspor di Kantor Imigrasi, sering dimanfaatkan para calo untuk mempermudah pengurusan dari melampirkan berkas, interview, dan penetapan blangko.
Tumbuh suburnya praktek percaloan ini bukanlah rahasia umum, akan tetapi ini terjadi dari rangkaian permainan antara oknum dengan pihak pembuat paspor. Terlebih ada istilah kalau bisa diperlambat kenapa harus dipercepat.
“Meski para calonya sudah diberantas habis bukan berarti praktek percaloan akan habis begitu saja, akan tetapi masih tetap ada. Kali ini yang bermain adalah oknum yang sengaja mendapatkan imbalan dengan mengenakan tarif cukup tinggi kepada pembuat paspor,” ujarnya.
Lebih lanjut Hidayat menyarankan untuk pelayan publik seperti pembuatan dan perpanjangan STNK, paspor dan KTP agar dibuat loket lebih dari satu dan setiap loket dijaga dua orang. Satu mencatat administrasi satu lagi mengantarkan berkas untuk proses lebih lanjut. Sehingga tidak terjadi antrean di depan loket. (BS-021)
Sumber : Berita Sumut
