Dana Desa Harus Diarahkan kepada Infrastruktur Ekonomi

Jalan ke kebun

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemkab Mandailing Natal didesak mendorong seluruh desa untuk memprioritaskan pengembangan infrastruktur ekonomi dalam strategi pembangunan yang bersumber dari Dana Desa.

Sebab, tahun lalu, trend pemerintah desa cendrung memakai Dana Desa untuk pembangunan jalan-jalan pemukiman jenis rabat beton serta fasilitas air bersih.

“Instlasi air bersih sangat bagus dan kita apresiasi. Tetapi untuk jalan-jalan pemukiman belumlah  menjadi skala prioritas, dibanding infrastruktur ekonomi ,” kata pengamat ekonomi Madina, Muhammad Rasidin kepada Mandailing Online, Selasa (12/4/2016)

Infrastruktur ekonomi untuk gambaran dan jenis usaha mayoritas penduduk Madina di desa-desa adalah jalan ke kebun.

“Mayoritas penduduk di desa itu beraktifitas di kebun. Sehingga infrastruktur jalan ke kebun-kebun desa menjadi prioritas,” ungkapnya.

Pembangunan atau pembukaan jalan ke kebun rakyat akan sangat berpengaruh dalam strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi rakyat di desa-desa. Hal itu sesuai dengan motto “Membangun Indonesia Dari Desa” yang dikampanyekan pemerintah Republik Indonesia saat menggelontorkan Dana Desa.

“Bila jalan ke kebun sudah ada, tetapi masih sempit, maka pemerintah desa hanya melakukan pelebaran dan seterusnya melakukan pengerasan. Disamping itu memasang gorong-gorong atau jembatan kecil di titik-titik tertentu,” urainya.

Gerak dan geliat penduduk desa akan makin tinggi dalam aktivitas berkebun jika infrastruktur ekonomi itu dimainkan pemerintah desa dengan Dana Desa. Inovasi petani dalam menanam berbagai komoditi perkebunan juga akan melonjak, sehingga pertumbuhan ekonomi desa akan terpacu.

“Jika mayoritas desa sudah tumbuh ekonominya, maka pertumbuhan itu akan menyertai pertrumbuhan ekonomi kabupaten,” imbuhnya.

Selain infrastrktur jalan ke perkebunan  rakyat, pemerintah desa juga harus didorong kepada infrastruktur peternakan dan perikanan di desa-desa yang berbasis ternak dan desa yang berbasis perikanan darat.

Infrastruktur peternakan itu, berupa perbaikan jalan-jalan, sanitasi dan saluran air ke kawasan-kawasan ternak. Sedangkan infrastruktur perikanan berupa rehabilitasi dan peningikatan volume arus air dalam upaya peningatakan debit air ke tambak-tambak petani ikan.

Untuk tahun  2016 ini, tiap desa di Madina diperkirakan mendapat sekitar 600.000.000 rupiah, jauh meningkat disbanding tahun lalu yang berada di kisaran 250 juta hingga 350 juta rupiah.

“Meski penetapan arah pembangunan yang bersumber dari Dana Desa itu berada di tangan pemerintahan desa melalui musyawarah desa, bukan berarti Pemkab Madina diam saja. Pemerintah daerah harus lebih proaktif mengarahkan,” katanya.

Editor    : Dahlan Batubara