Selasa, 21 Jul 2026
light_mode

Dana Perjalanan Dinas di Kesbangpol Madina capai 841 Jutaan Termasuk Kunker ke IKN

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month Senin, 2 Jun 2025
  • print Cetak

Kantor Badan Kesbangpol Pemkab Madina ( fikri )

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Tahun 2025 ini dana perjalanan dinas di badan kesatuan bangsa dan politik ( kesbangpol ) pemkab madina mencapai Rp.841.284.000 termasuk kunjungan kerja ke Ibukota Nusantara ( IKN ) di Provinsi Kalimantan Timur.

Dari data yang didapat Mandailing Online diantara Rp. 841.284.000 itu ada biaya uang harian perjalanan dinas ke Kalimantan Timur. Total pagu Senilai Rp. 43.430.000. Lalu biaya uang harian Perjalanan Dinas ke D.K.I Jakarta dengan angaran Rp. 53.530.000. Seterusnya biaya taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah di DKI Jakarta senilai Rp. 10.240.000.

Kepala Badan Kesbangpol DR.Kapsan Usman Nasution melalui Bendaharanya membenarkan alokasi anggaran tersebut.

” sejatinya paket perjalanan dinas tersebut telah include (termasuk) dengan uang harian, tiket pesawat, makan dan minum, biaya hotel dan lainnya,” kata Bendahara Kesbangpol Senin 2/6/2025.

Lebih spesifik ia menjelaskan, realisasi perjalanan dinas ke Kalimantan Timur merupakan kunjungan kerja ke kantor Ibukota Nusantara (IKN). Sub dari total pagu ada uang harian, untuk hotel, tiket pesawat dan lainnya.

Dana lainnya juga Ia benarkan, yakni biaya uang harian perjalanan Dinas ke D.K.I Jakarta Rp. 53.530.000. Uang perjalanan dinas itu untuk 5 sampai 7 orang.

Sumber dana keseluruhan perjalanan dinas  sepanjang tahun 2025 di Kesbangpol senilai Rp. 841.284.000 itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun tahun 2025.

Dijelaskan dalam data itu realisasi digunakan untuk berbagai kegiatan. Seperti dilakukan untuk kepentingan dinas, Administrasi Umum Perangkat Daerah, menghadiri rapat, melakukan kunjungan kerja, serta lainnya.

Selain perjalanan dinas ke IKN dan DKI jakarta ada juga dana perjalanan dinas dalam kota untuk kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah senilai Rp. 59.550.000. Tak hanya itu ada juga biaya uang harian perjalanan dinas lain, yakni ke Sumatera Barat senilai Rp.45.600.000. sumber dana APBD. Serta berbagai kegiatan lainnya.

Pekan lalu seperti diberitakan ada juga alokasi anggaran senilai Rp.1000.000.000 untuk pengadaan mobiler yang diposkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkab Madina. Setelah ditelusuri karena janggal ternyata anggaran 1 miliar itu hibah untuk TNI dalam hal ini Kodim sesuai pernyataan Kaban Kesbangpol Kapsan Usman Nasution.( fikri )

 

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kontras Minta Kapolda Sumut Diganti

    Kontras Minta Kapolda Sumut Diganti

    • calendar_month Minggu, 1 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan, Kontras menilai Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Wisnu Amat Sastro tidak tegas dalam mengambil tindakan terhadap anggota yang dinilai melakukan tindakan kekerasan di lapangan. Bisa dilihat banyaknya jumlah kasus yang terjadi, namun sangat disayangkan belum ada pelaku (oknum) sampai ke meja persidangan. “Kapolda dibawah kepemimpinan Wisnu tidak reformis dan tegas dalam mengambil tindakan terhadap […]

  • Tapsel Didominasi Pelamar Guru

    Tapsel Didominasi Pelamar Guru

    • calendar_month Sabtu, 27 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Sampai hari keenam pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Jumat (26/11), total pelamar yang mendaftar mencapai 675 pelamar. Dari jumlah tersebut, pelamar guru atau untuk tenaga pendidik mendominasi, yakni, mencapai 409 pelamar. Disusul tenaga kesehatan sebanyak 170 pelamar, sedangkan untuk tenaga teknis 96 pelamar. “Untuk tenaga kependidikan atau guru 409 […]

  • Pemkab Madina Ungkap Fakta-Fakta Ketidakberesan KP USU

    Pemkab Madina Ungkap Fakta-Fakta Ketidakberesan KP USU

    • calendar_month Selasa, 16 Okt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Mandailing Natal (Madina) mengungkap fakta-fakta ketidakbersan KP USU dalam kegiatan Investasi di Madina. Fakta-fakta itu yang menjadi dasar bagi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Madina mencabut izin KP USU dalam investasi perkebunan sawit di Kecamatan Muara Batang Gadis pada bulan Juni lalu. Fakta-fakta yang ditamukan pada Koperasi […]

  • Hut Bhayangkara : " Dalam Perjalanannya Polri Hadapi banyak Tantangan

    Hut Bhayangkara : " Dalam Perjalanannya Polri Hadapi banyak Tantangan

    • calendar_month Rabu, 4 Jul 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Kapuas (MO) – Upacara memperingati HUT Bhayangkara ke 66 pada Minggu 1/7 kemarin yang dilaksanakan Polres Kapuas berlangsung dengan khidmat. Selain dihadiri Bupati Kapuas Ir. HM Mawardi MM beserta unsur pimpinan Muspida juga dihadiri sejumlah kepala SKPD, para purnawirawan Polri, tokoh masyarakat, Organisasi masyarakat dan sejumlah anggota LSM. Kapolri Jenderal Timur Pradopo dalam amanatnya yang […]

  • Anggota komisi E DPRD Sumut, Ahmad Hossen Hutagalung Reses ke Madina

    Anggota komisi E DPRD Sumut, Ahmad Hossen Hutagalung Reses ke Madina

    • calendar_month Sabtu, 11 Feb 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Anggota komisi E DPRD Sumut, Ahmad Hossen Hutagalung jumat(10/2) Reses ke Madina salah satu keluhan yang disampaikan warga aalah Kerusakan jalan yang parah khususnya di wilayah Pantai Barat Kabupaten Madina.(IDW/MO)

  • Kehadiran Sorikmas Mining Harus Menguntungkan Daerah dan Masyarakat

    Kehadiran Sorikmas Mining Harus Menguntungkan Daerah dan Masyarakat

    • calendar_month Rabu, 5 Mar 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina) AS Imran Khaitamy Daulay, SH menyatakan kehadiran kontrak karya PT. Sorikmas Mining di Madina harus menguntungkan pemerintah daerah terutama masyarakat. Pemerintah daerah juga harus mampu berada di posisi antara rakyatnya dan investor. Di sisi lain, investor juga harus mematuhi semua aturan perundangan dalam kegiatan investasinya di […]

expand_less