Sabtu, 7 Nov 2026
light_mode

Dana Pilkada, DPRD Madina Tetap di Angka 37 Milyar

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 15 Jan 2020
  • print Cetak

 

Anggota DPRD Madina, Safaruddin Nasution

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Meski APBD Madina telah disahkan DPRD pada Desember lalu, pihak KPU Madina masih ngotot ada perubahan dana untuk Pilkada 2020.

Di APBD 2020 itu ditetapkan pagu dana hibah untuk KPU sebesar 37 milyar rupiah biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Pihak DPRD Madina tetap pada pendirian bahwa dana hibah untuk KPU Madina tetap sebesar 37 milyar rupiah.

Sikap DPRD itu menyahuti tuntutan KPU Madina yang ngotot di angka 40,3 milyar rupiah.

Pihak Pemprov Sumut pada saat Pemprovsu melakukan evaluasi terhadap APBD Madina 2020 kabarnya tak bersedia menyikapi perbedaan angka antara DPRD Madina dengan KPU Madina ini.

Persoalan angka ini akhirnya dipindahkan ke Mendagri.

Berdasar surat bupati Madina tertanggal 14 Januari 2020, direncanakan pertemuan konsultatif antara Pemkab Madina, DPRD Madina dengan pihak Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta besok, Kamis (16/1/2020) mengkonsultasikan dana pilkada.

Anggota DPRD Madina, Safaruddin Ansyari Nasution menjawab Mandailing Online di gedung dewan, Rabu (15/1) mengungkapakan bahwa sikap DPRD Madina tetap melihat bahwa besaran 37 milyar adalah angka yang realistis.

Sikap DPRD itu, ungkap Safaruddin terlihat dalam pertemuan anggota dewan di gedung DPRD Madina, Rabu (15/1) sebelum berangkat ke Kemendagri, Jakarta.

Pihak DPRD menilai, KPU Madina kurang argumentatif konstruktif dalam menjabarkan rasionalisasi poin-poin kebutuhan dana Pilkada sehingga permintaan KPU sebesar 40,3 milyar diragukan Badan Anggaran DPRD Madina.

Ketua KPU Madina, Fadillah Syarif yang dihubungi Mandailing Online via SMS, Rabu (15/1) tak bersedia menjawab rasionalitas besaran 40,3 milyar itu.

Fadillah Syarif justru mempersilahkan Mandailing Online mengkonfirmasi Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Madina, Ridwan Lubis dan seorang wartawan bernama Zamharir.

Sementara itu, pagu dana Pilkada Madina 2020 ini telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diungkap media Tagar.id edisi 3 Oktober 2019 berdasar wawancara dengan Ketua KPU Madina, Fadillah Syarif.

Semula pihak KPU Madina mengajukan kepada Pemkab Madina sebesar 65 milyar rupiah.

Tetapi Pemkab Madina menilai angka 65 milyar itu terlalu besar untuk ukuran kondisi keuangan daerah saat ini dan meminta KPU Madina melakukan rasionalisasi anggaran.

Kemudian KPU Madina mengajukan ulang dengan angka 54 milyar rupiah.

Lagi-lagi angka 54 milyar itu tak dapat disetujui Pemkab Madina. Akhirnya disepakati pada angka 40,3 milyar rupiah.

Namun, ketika angka 40,3 milyar ini diajukan ke DPRD Madina via Rancangan APBD 2020, pihak Badan Anggaran DPRD meminta argumantasi rasional dari pihak KPU Madina.

Anggota DPRD Madina, Safaruddin Ansyari mengungkapkan bahwa awalnya Badan Anggaran pada masa pembahasan RAPBD 2020 menilai pagu dana Pilkada yang rasional hanya sekitar 30 milyar.

Tetapi, berdasar perkembangan pembahasan di Badan Anggaran, akhirnya DPRD hanya meloloskan pagu 37 milyar di APBD 2020.

Peliput : Dahlan Batubara
Sumber tambahan : tagar.id

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Aturan Makan dan Minum

    Aturan Makan dan Minum

    • calendar_month Kamis, 19 Des 2013
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    Dalam tradisi Islam, makan dan minum tak sekadar memenuhi kebutuhan jasmani akan asupan nutrisi dan gizi. Aktivitas itu di satu sisi juga memiliki dimensi ibadah transendental. Karena itu, ada berbagai macam aturan dan prinsip penting yang harus diperhatikan dan dijaga oleh Muslim saat makan atau minum. Aturan itu seperti dikemukakan pada abad ketujuh dalam Alquran […]

  • DPD KNPI Madina Hanya Akui Taufan EN Rotorasiko

    DPD KNPI Madina Hanya Akui Taufan EN Rotorasiko

    • calendar_month Senin, 4 Feb 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – DPD KNPI Kabupaten Mandailing Natal menegaskan hanya mengakui DPP KNPI dibawah kepemimpinan Taufan EN Rororasoki di tingkat nasional. Sementara untuk tingkat provinsi hanya diakui DPD KNPI Sumut yang dipimpin H.Ridho Luebis DPD KNPI Madina menolak DPP KNPI pimpinan Akbar Zulfakar yang dinilai tidak sah. Selain itu DPD KNPI Madina mengutuk dengan […]

  • Pasca Amuk Massa, Pacar Oknum Polisi Diusir Dari Sipolu-polu

    Pasca Amuk Massa, Pacar Oknum Polisi Diusir Dari Sipolu-polu

    • calendar_month Senin, 23 Sep 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 6Komentar

    Ribuan massa Kelurahan Sipolu-polu, Panyabungan, Mandailing Natal memenuhi jalanan di depan Mapolsek Panyabungan dalam peristiwa pelemparan ke mapolsek dan unit lantas, Jum’at (20/9/2013). Peristiwa ini dipicu munculnya issu bahwa polisi akan melakukan sweeping ke Sipolu-polu terkait peristiwa warga memukuli dan menangkap oknum polisi yang didiga berbuat mesum dengan seorang wanita di Sipolu-polu. Rin br H […]

  • PTPN IV DISOMASI

    PTPN IV DISOMASI

    • calendar_month Selasa, 2 Apr 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Tenderkan Lahan Bermasalah PANYABUNGAN (Mandailing Online) – PT. Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Medan akan digugat ke pengadilan karena diduga telah menenderkan lahan yang bermasalah kepada kontraktor untuk Pekerjaan Tanaman Baru Kelapa Sawit Tahun 2012 di proyek Plasma Madina Paket II KUD Setia Budi. Gugatan ini akan dilayangkan tim advokad dari Kantor Advokat Law Office […]

  • Pemberian Gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto Soal Waktu

    Pemberian Gelar Pahlawan Nasional bagi Soeharto Soal Waktu

    • calendar_month Kamis, 11 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA-: Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid dipastikan tidak akan menerima gelar pahlawan nasional setelah pihak Istana mengumumkan sejumlah nama yang berhak menyandang gelar pahlawan. Bagi Golkar, hal ini hanya merupakan persoalan waktu. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/11). “Saya duduk […]

  • Korupsi Telah Mendarah Daging

    Korupsi Telah Mendarah Daging

    • calendar_month Sabtu, 6 Mar 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Siti Khadijah Sihombing, S.Pd Anggota Komunitas Forum Kajian Islam Kaffah   Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Berdasarkan pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa korupsi itu suatu perilaku mencuri dan mengambil hak milik orang lain tanpa peduli bagaimana akibat dari tindakan kita kepada orang […]

expand_less