Senin, 21 Sep 2026
light_mode

Demo, Mahasiswa UGN Pertanyakan Status Lahan

  • account_circle Redaksi Abdul Holik
  • calendar_month Minggu, 15 Feb 2015
  • print Cetak

SIDIMPUAN – Rupanya, selain menuntut kejelasan tentang status kampus UGN yang belum kunjung menjadi PTN, puluhan mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di kampus I Jalan Sutomo juga mempertanyakan persoalan lahan milik kampus mereka yang berada di daerah Simarsayang.

Hendra Ibrahim Siregar, selaku kordinator aksi, saat diterima pihak Yayasan bersama dengan puluhan mahasiswa lainnya, di ruangan Aula Kampus I Jalan Sutomo Kota Psp, Rabu (11/2), menanyakan permasalahan lahan di Simarsayang  yang diketahui  milik Universitas Graha Nusantara seluas 16 hektare.

Namun diketahui, saat ini yang tinggal dan sudah bersertifikat hanya seluas 4 hektare lagi. Bukan itu saja, ia dan mahasiswa lainnya juga merasa geram dan kesal melihat kondisi kampus mereka yang juga ada di Simarsayang, diketahui ada yang dijadikan sebagai lokasi hiburan.

“Mirisnya lagi, kami melihat ada bangunan bercat biru yang menurut kami adalah bangunan milik UGN sudah berubah fungsi. Sebab sudah dijadikan sebagai tempat untuk karaoke dan hiburan. Sangat sedih sekali,” lanjutnya.

Atas hal itu, ia dan kawan-kawan lainnya berniat untuk menyusun gerakan guna mengembalikan apa yang menjadi hak dan asset kampus mereka.

“Kalau pihak UGN tidak bisa mengatasi hal tersebut, kami akan merebut apa yang menjadi hak dan milik kampus kami. Terlebih dengan permasalahan lahan yang sekarang hanya tinggal 4 hektare lagi, bila perlu akan kami buat gerakan untuk mengambil alih lahan yang hilang tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu pihak Yayasan Ir H Soripada Harahap didampingi pengurus lainnya, menanggapi pertanyaan mahasiswa mengatakan, ia membenarkan sekitar tahun 1985 lalu, pihak pemkab Tapsel melalui BPN (dulu agraria,red) memberikan tanah seluas 16 hektare untuk dijadikan sebagai kampus di Simarsayang. Namun, akibat tidak adanya pihak yang mengurusnya, lambat laun, status tanah tersebut akhirnya hanya tinggal 4 hektar lagi.

“Memang dulu ada seluas 16 hektare, namun karena tidak ada yang mengurusnya, akhirnya yang dapat disertifikat tinggal 4 hektare lagi,” ujarnya tanpa dapat menjelaskan ke mana selebihnya lahan yang diduga ‘hilang’ tersebut.(.metrosiantar)

“Tahulah, dulu kan orang mudah saja mencap itu sebagai tanah miliknya, asal sudah ditanami diklaim sebagai tanahnya. Dan itulah yang terjadi sekarang ini. Intinya, dulu dibiarkan saja dan tidak ada yang mengrusnya untuk disertifikat,” pungkas sejumlah pengurus yayasan lainnya.

  • Penulis: Redaksi Abdul Holik

Rekomendasi Untuk Anda

  • DCS Dapil 5 PDIP Madina

    DCS Dapil 5 PDIP Madina

    • calendar_month Selasa, 9 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 Dapil 5 dari PDIP Madina. Memperebutkan 9 kursi Meliputi Kecamatan Panyabungan Utara, Siabu, Bukit Malintang, Huta Bargot dan Naga Juang.

  • Warga Sihepeng Blokade Jalinsum Protes Tangkap Lepas Narkoba. Polisi Temukam Belasan Bungkus Narkoba Jenis Sabu

    Warga Sihepeng Blokade Jalinsum Protes Tangkap Lepas Narkoba. Polisi Temukam Belasan Bungkus Narkoba Jenis Sabu

    • calendar_month Senin, 10 Feb 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA ( Mandailing Online ): Ratusan masyarakat sehepeng di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) menggelar aksi blokade jalan lintas sumatera. Aksi ini dilakukan warga sebagai bentuk protes terhadap dugaan tangkap lepas pelaku pengguna narkoba. Senin 10/2/2024 Aksi yang digelar warga sihepeng raya itu sempat menimbulkan kemacetan jalur lintas sumatera. aksi warga ini […]

  • Ribuan Perangkat Desa Tuntut Jadi PNS

    Ribuan Perangkat Desa Tuntut Jadi PNS

    • calendar_month Senin, 13 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Jakarta – Ribuan personil perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), di Jakarta, Senin, menuntut agar pemerintah mengangkat seluruh perangkat desa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketua Umum PPDI Ubaidi Rosyidi ditengah-tengah aksi unjuk rasa mengatakan perangkat desa menginginkan agar tuntutan ini diakomodasi […]

  • Kasus Tanah Kuburan Lanjut, Kejatisu Beri 'Surat Merah' Untuk Daud Batubara

    Kasus Tanah Kuburan Lanjut, Kejatisu Beri 'Surat Merah' Untuk Daud Batubara

    • calendar_month Sabtu, 14 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN : Kasus pengadaan Tanah Kuburan di Pemko Padang Sidempuan yang diduga terjadi korupsi dan diduga melibatkan oknum Sekdakab Madina Muhammad Daud Batubara ternyata ditindaklanjuti. Informasi yang didapat Portibi DNP, Kamis (12/1) Daud Batubara sudah menerima ‘surat merah’ dari Kejatisu untuk hadir di Kejatisu Senin depan. Sebelumnya diberitakan bahwa pengadaan lahan perkuburan di Pemko Sidempuan […]

  • Bupati Madina Apresiasi Siswa MTsN Aktif Salat Berjemaah

    Bupati Madina Apresiasi Siswa MTsN Aktif Salat Berjemaah

    • calendar_month Senin, 12 Sep 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandaling Online) – Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Jafar Sukhairi Nasution mengapresiasi pelajar Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan Madrasah Aliah Negeri (MAN) Panyabungan telah menjalankan program berjemaah. Sukhairi terharu melihat pelajar MTsN dan MAN melakukan salat Zuhur berjemaah. Menurut Sukhairi, anak-anak ini akan membawa perubahan untuk Kabupaten Madina. “Anak-anak ini akan menjadi agen perubahan […]

  • MK tolak gugatan Pilkada Padang Lawas

    MK tolak gugatan Pilkada Padang Lawas

    • calendar_month Jumat, 11 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    MEDAN, (Mandailing Online) – Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pemohon terhadap hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Lawas Rahmat Efendi Siregar yang dihubungi dari Medan, Rabu malam, mengatakan, penolakan itu ditetapkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta. Sidang tersebut dipimpin Wakil Ketua MK Hamdan […]

expand_less