Sabtu, 29 Agu 2026
light_mode

Desa Huta Baringin TB Salurkan BLT Tahap I 2021

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 23 Apr 2021
  • print Cetak

 

Kepala Desa Huta Baringin TB, Kecamatan Kotanopan, Rahmat Syah Lubis didampingi Asnan Syah Lubis mewakili camat Kotanopan menyerahkan bantuan BLT-DD tahap I tahun 2021 kepada warga, Jum’at (23/4). Foto: Oji Nasution

KOTANOPAN (Mandaiiling Online) – Desa Huta Baringin TB, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandaiiling Natal menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2021.

Pantauan di lapangan, penyaluran BLT di aula gedung serbaguna Desa Huta Baringin TB, Jum’at (23/4/2021) dengan mematuhi protokol kesehatan Covid19.

Kepala Desa Huta Baringin TB, Rahmad Syah Lubis di sela-sela penyaluran mengatakan kegiatan yang berlangsung adalah penyaluran BLT DD Tahun 2021 Tahap I, dengan jumlah penerim 58  KK penerima manfaat. Masing-masing memperoleh Rp.300.000 tunai.

Dalam kesempatan itu Rahmat Syah menyampaikan, bagi penerima BLT-DD Tahap I Tahun 2021 agar bisa memanfaatkan dengan baik.

Ia berharap bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa tersebut dapat meringankan beban masyarakat.

Ia juga menyampaikan himbauan kepada seluruh warga Desa Huta Baringin TB untuk disiplin melaksanakan dan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Juga terus mengingatkan warga agar selalu mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

“Semoga dengan adanya BLT-DD ini dapat membantu masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19 terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan warga masyarakat” ungkapnya.

Dengan berpedoman pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan tetap mengikuti penerapan protokol kesehatan 5 M (Manjaga Jarak, Memakai masker, Mencuci Tangan pakai sabun, Menghindari Kerumunan, dan Membatasi mobilitas) kegiatan Penyaluran BLT-DD tahun 2021 Tahap I ini berjalan dengan lancar dan tertib.

Selain Kepala Desa juga Hadir perwakilan Camat Kotanopan Asnan Syah yang merupakan Kasubbag Keuangan dan Program pada kantor Camat Kotanopan; juga terlihat hadir pendamping Lokal Desa, Sultan Lubis dan para BPD serta perangkat desa setempat.

Terlihat senyum sumringah diwajah warga yang menerima bantuan.

Seorang warga, Ahmad Mayasin mengucapkan terimakasih atas pencairan BLT Dana d

Desa tahap satu.

“Kami sangat berharap agar tahap dua dan tiga segera menyusul mengingat kebutuhan di bulan Ramadhan,” sebutnya.

Peliput: Oji Nasution

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Terima Mandat Pembentukan Pengurus, Syafril: IPK Mitra Aktif Pemerintah

    Terima Mandat Pembentukan Pengurus, Syafril: IPK Mitra Aktif Pemerintah

    • calendar_month Senin, 12 Sep 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Muhammad Syafril Pulungan menerima mandat pembentukan pengurus Ikatan Pemuda Karya (IPK) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dari Ketua DPD IPK Sumut Bastian Panggabean untuk periode 2022-2027. Usai menerima mandat, Syafril mengaku akan menjalankan amanah untuk membesarkan organisasi dan menjadi mitra aktif pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi. Penyerahan mandat dilakukan di Gedung […]

  • SMPN 1 Sipirok Terus Berbenah

    SMPN 1 Sipirok Terus Berbenah

    • calendar_month Minggu, 7 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SIPIROK- Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Sipirok di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) sebagai sekolah yang memiliki predikat Sekolah Standar Nasional (SSN), terus membenahi pola pembelajaran sesuai dengan tuntutan SSN. Misalnya, metode pembelajaran secara nasional dengan menggunakan perangkat komputer melalui infokus. Kepala SMPN 1 Sipirok, Drs Bakir Harahap, kepada METRO, Jumat (5/11), mengatakan, bukan saja […]

  • Mendagri Salahkan Gatot DPRDSU Tuding Pusat

    Mendagri Salahkan Gatot DPRDSU Tuding Pusat

    • calendar_month Sabtu, 28 Mei 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Pembentukan 3 Provinsi Baru JAKARTA- Dugaan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Gatot Pujo Nugroho tampaknya sengaja memegang bola panas pembentukan tiga provinsi baru di Sumatera Utara (Sumut) dengan tidak memberikan rekomendasi hasil paripurna DPRD Sumut. Pasalnya, Gatot ternyata diberikan wewenang penuh melaksanakan tugas-tugas gubernur, termasuk memberi rekomendasi pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap), Provinsi Kepulauan Nias (Kepni) dan […]

  • Singkong, Kripik dan Home Industri Madina

    Singkong, Kripik dan Home Industri Madina

    • calendar_month Kamis, 16 Jun 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Pelaku industri kripik di Madina sudah lama mengeluh soal bahan baku singkong berkualitas yang makin sulit diperoleh. Krisis bahan baku itu memperburuk perkembangan usaha mereka. Jangankan untuk mengembangkan, bertahan saja sudah syukur. Ubi kayu asal Madina memiliki cita rasa yang sangat bagus bagi bahan baku kripik. Tetapi, petani di Madina tak banyak menanam ubi kayu. […]

  • 1 Persen APBD untuk Pengawasan Korupsi

    1 Persen APBD untuk Pengawasan Korupsi

    • calendar_month Jumat, 17 Jan 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), Mardiasmo menyatakan, seluruh Pemerintah Daerah harus mengalokasikan sedikitnya 1 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk dana pemberantasan korupsi, Rabu (15/1). Anggaran itu guna memper kuat pengawasan, mengingat masih maraknya tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah dan Kepala Daerah. “Hal ini sebenarnya sudah sudah disampaikan pak […]

  • Kebijakan Pembangunan Desa Belum Nyambung Dengan Perencanaan Kabupaten

    Kebijakan Pembangunan Desa Belum Nyambung Dengan Perencanaan Kabupaten

    • calendar_month Senin, 16 Des 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kebijakan pembangunan desa yang disusun para kepala desa sejauh ini belum singkron dengan perencanaan pembangunan yang disusun oleh pengambil kebijakan di tingkat kabupaten. Hal ini terjadi karena kebijakan desa yang terdokumen dalam Pembangunan Jangka Menengah Desa (PJMDes) belum sepenuhnya menjadi dokumen bagi setiap pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan desa. Dan ini […]

expand_less