DPRD Madina Masih Bergolak

Konstalasi politik di tubuh DPRD Madina masih panas. Dampaknya, draf Perhitungan APBD 2011 yang sudah sebulan diajukan pemkab ke gedung dewan itu, hingga kini nasibnya terkatung-katung belum dibahas lembaga legislatif itu.

Ini mengindikasikan DPRD Madina masih bergolak. Kabar yang hangat di gedung dewan, bahwa terjadi “perang dingin” yang rumit antara dua kelompok di DPRD Madina.

Dua kelompok tersebut mencuat pada bulan Pebruari lalu. Kelompok pertama adalah kelompok mayoritas anggota dewan yang melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD Madina, As Imran Kahytami. Kelompok kedua adalah kubu yang mempertahankan As Imran sebagai ketua dewan.

Kelompok pertama adalah Fraksi PKS, Fraksi Bersatu, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Perjuangan Reformasi dan Fraksi Demokrat. Sementara kelompok kedua adalah Fraksi Golkar.

Pada bulan Juli kemarin, arah pendulum berubah drastis di DPRD Madina. Kelompok mayoritas meliputi Fraksi PKS, Fraksi Bersatu, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Perjuangan Reformasi justru menyatu dengan Fraksi Golkar dan mendukung ketua DPRD As Imran Kahytami. Kelompok mayoritas ini mengarahkan “senjata” ke Fraksi Demokrat.

Partai Demokrat Madina adalah partai yang diketuai Hidayat Batubara, bupati Madina. Sejumlah sumber di DPRD Madina mengungkapkan, “perlawanan” terhadap Fraksi Demokrat ini terkait dengan menurunnya tingkat kepercayaan sebagian besar anggota dewan terhadap bupati akibat carut marut pemerintahan yang tak kunjung menunjukkan ke arah perbaikan.

Kelompok mayoritas yang baru tersebut bertujuan menciptakan kekuatan untuk memberikan tekanan kepada pemerintahan Hidayat-Dahlan dalam rangka mendorong terjadinya perubahan perjalanan pemerintahan daerah ke arah yang lebih baik.

Apakah benar demikian? Wakil Ketua DPRD Madina, Fakhrizal Efendi Nasution menjawab Mandailing Online, Selasa (7/8) menjelaskan bahwa kelompok mayoritas tidak pernah berupaya berseberangan dengan pihak manapun termasuk Fraksi Demokrat.

Dikatakannya, kondisi carut marut di pemerintahan menyebabkan timbulnya kesadaran di kalangan mayoritas anggota dewan untuk membangun kekuatan pengimbang yang mampu mendorong terjadinya perbaikan pemerintahan.

Fakrizal mengungkapkan bahwa kelompok mayoritas tidak mempersoalkan dengan siapa berkoalesi, melainkan siapa yang memiliki komitmen memperbaiki pemerintahan boleh berkoalesi dengan kelompok mayoritas. Karena tujuan kelompok mayoritas hanya satu, yakni bagaimana lembaga legislatif ini mempu lebih kuat mendorong perubahan pada pemerintahan daerah ke arah yang lebih baik.

Terlepas dari semangat yang diusung kelompok mayoritas, perkembangan terkini, pendulum mulai mengindikasikan berubah arah. Tadi malam, Senin (6/8) sejumlah anggota kelompok mayoritas sudah mengeluh karena ketua DPRD diduga mulai “main mata” dengan Fraksi Demokrat.

Dan, nasib draf Perhitungan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pun belum diketahui bagaimana. (dab)