Elemen Masyarakat dan Mahasiswa Madina Dukung Perampingan SKP

Panyabungan, Sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa Mandailing Natal menyatakan dukungan penuh terhadap draf perampingan SKPD yang diajukan Pj. Bupati Mandailing Natal kepada DPRD pada sidang paripurna yang digelar Kamis (11/11) di ruang Paripurna DPRD.

Usulan Pj. Bupati Madina untuk memangkas instansi / SKPD yang dinilai tumpang tindih (Over Lapping) dan tidak efektif merupakan langkah maju untuk percepatan roda pembangunan dan patut diapresiasi semua pihak.

Demikian disampaikan sejumlah pimpinan organisasi saat konfrensi pers bersama di Aula Hotel Madina Sejahtera, Kamis (11/11) yakni, Direktur Eksekutif Madina Institute (MI) Al- Hasan Nasution, S.Pd.I, Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mandailing Natal Ahmad Rijal Lubis.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) BLU STAI – Madina Khairul Andi Nst, Ketua Umum PB Mandailing Foundation Kobol Nasution,S.PdI, Wakil Ketua Angkatan Muda Ka’bah (AMK) Mukmin Al – Farizi, Wakil Ketua Generaasi Muda Keluarga Abituren Musthafawiyah (GM KAMUS) Supendi.

Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP.Ansor) Samsul Bahri Lubis, S.Ag, Sekretaris Umum Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) M. Ridwan Lubis, Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdhalatul Ulama (IPNU) Irwansyah Pulungan dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Natal Batang Natal (IMA NABANA) AswanLubis.

Dikatakan mereka, saat ini SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Madina dinilai terlalu gemuk, tidak efektif, tumpang tindih, tidak koordinatif dan hanya berpotensi untuk menghambur –hamburkan uang Negara.

Coba bayangkan ucapnya. saat ini SKPD Madina terdiri dari 4 Asisten, 5 Staf Ahli, 18 Dinas dan 9 Lembaga Tekhnis Daerah sudah berapa banyak uang rakyat yang dikuras dan dihabiskan hanya untuk membiayai fasilitas afaratur pemerintah tersebut termasuk Gaji, Mobil Dinas, ATK dan Mobiler,Tunjangan, Biaya Operasional dan lain – lain.

“Jadi perampingan SKPD yang diwacanakan Pj. Bupati ini adalah langkah progresif, tepat, inofatif dan brilian untuk tidak membebani APBD hanya semata untuk belanja aparatur yang pada muaranya lebih mengedepankan kesejahteraaan rakyat lewat belanja publik dan pembangunan infrastruktur”, tegas mereka.

Lebih lanjut dikemukakan selain untuk melakukan penghematan anggaran, perampingan SKPD tersebut tentunya akan memangkas pos anggaran yang dinilai mubazir dan boro, kemudian memperpendek rentang kendali pemerintahan untuk koordinatif dan akomodatif. (man)
Sumber : Analisa