Gubsu dan 10 Bupati-Walikota Segera Bersikap Soal Inalum

MEDAN (Mandailing Online) – Negosiasi pengambilalihan PT Inalum antara pemerintah pusat melalui tim negosiasi dengan pihak Jepang, akan berakhir 31 Oktober 2013. Namun sejauh ini, Provinsi Sumut bersama 10 kabupaten/kota yang ikut dalam keanggotaan tim, tidak pernah dilibatkan dalam pembicaraan oleh pemerintah pusat.

Merasa tidak adil dengan perlakuan tersebut, Gubernur Sumut dan 10 bupati/walikota sekawasan operasi PT Inalum akan menggelar rapat, Sabtu, 12 Oktober 2013. Mereka akan membahas dan menyamakan persepsi sekaligus menentukan sikap Sumut tentang masa depan Inalum.

“Harus ada sikap kita yang tegas. Sebab pada 31 Oktober ini pembicaraan soal Inalum antara tim dengan Jepang berakhir. Jadi sebelum berakhir, critical point dari kita harus ada, supaya Sumut tidak hanya menjadi penonton,” tegas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho kepada wartawan di Gubernuran, Jalan Sudirman Medan, Rabu (9/10/2013) sore

Gatot menyampaikan, Provinsi Sumut bersama 10 kabupaten/kota berkeinginan bisa mengelola operasional Inalum di masa mendatang.

“Keinginan itu jelas ada. Bahkan pada 2010 lalu keinginan itu sudah diwujudkan lewat penandatanganan MoU,” katanya.

Menurut Gatot, 30 tahun di bawah penguasaan Jepang adalah hal yang cukup lama. Sudah saatnya Inalum dikelola Indonesia.

“Dan Sumut siap mengelolanya. Jangan tanya soal dana dari mana?. Itu teknis, yang pasti Sumut siap mengelolanya,” tandasnya.

Namun dicecar wartawan tentang berbagai kemungkinan, Gatot menjawab tidak ingin terlalu jauh membicarakannya. Ia meminta masyarakat bersabar menunggu hasil pertemuan Sabtu nanti. “Sebaiknya kita tunggu hasil pembicaraan Sabtu nanti,” jawabnya.

Gatot mengaku terus melakukan koordinasi dengan para putra-putri perantau asal Sumut di Jakarta, maupun dengan Komisi VI DPR RI.

Kepala Bappeda Sumut Riadil Akhir Lubis menambahkan, produksi alumunium akan bisa ditingkatkan hingga 500.000 ton dari saat ini yang hanya 250.000 ton jika dikelola Sumut. “Dan sudah full bisa dialokasikan ke kebutuhan dalam negeri, atau tidak lagi hanya 40 persen seperti yang terjadi selama ini,” ujar Riadil.

Riadil menjelaskan, ada beberapa keuntungan strategis dengan memiliki Inalum, antara lain karena memiliki daya listrik hingga 600 MW, potensi peningkatan produksi alumunium hingga 500.000 ton ke depan dari saat ini yang rata-rata 250.000 ton. Kemudian karena pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung Batubara yang menjadi pusat kebutuhan logistik nasional ke depan.

Selain itu, kawasan Batubara sudah ditetapkan Menteri Perindustrian sebagai pusat hilirisasi alumunium di Indonesia. Dan Pemkab Batubara bersedia menyiapkan lahannya.

“Jadi dengan diambilalihnya Inalum, maka persentase keuntungan yang lebih besar lagi bisa dirasakan Sumut dan Indonesia umumnya,” terangnya. (tribun)