Minggu, 1 Mar 2026
light_mode

Kehadiran Sorikmas Mining Harus Menguntungkan Daerah dan Masyarakat

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 5 Mar 2014
  • print Cetak

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ketua DPRD Mandailing Natal (Madina) AS Imran Khaitamy Daulay, SH menyatakan kehadiran kontrak karya PT. Sorikmas Mining di Madina harus menguntungkan pemerintah daerah terutama masyarakat.

Pemerintah daerah juga harus mampu berada di posisi antara rakyatnya dan investor. Di sisi lain, investor juga harus mematuhi semua aturan perundangan dalam kegiatan investasinya di daerah ini.

Itu dikatakan Imran Khaitami menjawab Mandailing Online, Rabu (5/3/2014) menyikapi hasil pertemuan tiga pihak (muspida, perwakilan Naga Juang, PT. Sorikmas Mining) di aula kantor bupati, Kamis (27/2/2014) yang melahirkan 11 poin penyelesaian polemik.

Menurutnya, pertemuan di aula kantor bupati antara Muspida, PT.Sorikmas Mining dan perwakilan Naga Juang itu diharapkan jadi titik awal untuk membangun formula-formula baru.

“Karena kita lihat, baik dari masyarakat atau juga pengusaha serta pemerintah sudah memiliki satu misi yang kuat misi kebersamaannya yang intinya adalah agar penyelesaian permasalahan-permasalahan terkait dengan investasi PT Sorikmas Mining dengan masyarakat wilayah tambang dapat diselesaikan dengan cara-cara yang paling menguntungkan pemerintah,masyarakat,dan pihak pengusaha,” katanya.

Miningsolution telah dapat ditemukan, artinya dalam tahapan proses-proses yang dilalui akan tetap dibahas dalam pertemuan pemerintah,masyarakat,dan pihak pengusaha.

Dari sisi investor, dia menekankan agar apa yang sudah dinampakkan di pertemuan itu jangan tinggal di dalan rapat, tetapi diimplementasikan oleh PT.Sorikmas Mining pada tahapan-tahapan pembangunan investasi ke depan.

“Dan yang terpenting dalam berinvestasi ini dapat memberi keuntungan kepada pemerintah daerah kabupaten dan juga utamanya pada masyarakat di sekitar wilayah tambang, dapat mencegah gerakan masyarakar dan dapat memudahkan urusan-urusan pemerintah, dapat memberi kontribusi penghasilan asli daerah. Bagi saya itu yang terpenting untuk dicermati,” katanya.

Dari sisi pemerintah, dia berharap pemerintah berada pada posisi yang benar, artinya tidak meninggalkan esensi-esensi penting dari apa yang menjadi keluhan masyarakat. Jangan pula karena dalam berinvestasi itu terkandung keuntungan-keuntungan pemerintah lalu mengabaikan harapan-harapan masyarakat.

“Jadi posisi pemerintah di sini menjadi penting sebagai mediator terhadap hajat masyarakat sekitar wilayah tambang kaitannya dengan PT Sorikmas Mining selaku pemegang kontra karya di wilayah tambang itu,” ujarnya.

Dari sisi masyarakat, Imrna Khaitamy berharap pertemuan di aula kantor bupati itu dapat memelihara semangat untuk mengarah pada kehidupan yang berdampingan dengan pihak PT Sorikmas Mining sebagai investor.

“Artinya satu hal yang sudah kita pastikan, keadilan investasi di kawasan itu akan menyertai perubahan-perubahan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Lebih baik maksudnya dalam kehidupan ekonomi lebih sejahtera, dalam kehidupan yang lain juga lebih meningkat. Dengan demikian maka kita harapkan masyarakat juga lebih terbuka dan lebih koperatif terhadap upaya-upaya penyelesaian masalah sekitar kehadiran PT Sorikmas Mining,” ungkapnya.

Intinya, menurut Imran, pemerintah dan masyarakat serta PT Sorikmas Mining menjadi satu kesenyawaan dalam setiap menghadapi persoalan-persoalan pengelolaan potensi tambang di wilayah itu.

Editor : Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bawaslu Minta KPU Madina Verifikasi Ulang Berkas Harun Musthafa

    Bawaslu Minta KPU Madina Verifikasi Ulang Berkas Harun Musthafa

    • calendar_month Sabtu, 16 Nov 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menduga KPU Madina melanggar administrasi pemilihan dengan tidak melakukan verifikasi dokumen calon bupati nomor urut 1, Harun Musthafa Nasution. Untuk itu, Bawaslu merekomendasikan KPU kembali melakukan verifikasi ulang atas dokumen Harun Musthafa. Hal tersebut sesuai dengan Surat Bawaslu Nomor 081/PP.00.02/K.SU-11/11/2024 yang ditujukan kepada […]

  • Sebut Batak Mandailing, Presiden Jokowi Diprotes Warga Mandailing

    Sebut Batak Mandailing, Presiden Jokowi Diprotes Warga Mandailing

    • calendar_month Rabu, 20 Mar 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 2Komentar

      JAKARTA (Mandailing Online) : Warga Mandailing di Jakarta memprotes Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) terkait pernyataan Batak Mandailing. Aksi protes berlangsung di lapangan Monas, Jakarta, Selasa (20/3/2019) dengan menggelar spanduk panjang bertulis : “Tuan Presiden, Mandailing Bukan Batak”. Protes itu dilakukan menyusul adaya pernyataan Presiden RI Joko Widodo melalui akun resmi facebook– nya yang […]

  • Jalan Muara Sipongi – Pakantan Makin Rusak

    Jalan Muara Sipongi – Pakantan Makin Rusak

    • calendar_month Rabu, 14 Agt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    Ruas jalan kabupaten dari Muara Sipongi – Pakantan Kabupaten Mandailing Natal rusak parah. Kondisi ini menyebabkan jarak tempuh dari Muara Sipongi ke Pakantan memakan waktu yang lebih lama, juga berpengaruh meningkatnya ongkos transportasi.(MB)

  • Mobil Dinas Rusak, Camat Ranto Baek Nekat Sewa Mobil

    Mobil Dinas Rusak, Camat Ranto Baek Nekat Sewa Mobil

    • calendar_month Kamis, 27 Jul 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN( Mandailing Online ) ternyata ada Camat di Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) yang nekat menyewa mobil untuk menunjang aktifitas kerjanya sebagai kepala wilayah, pasalnya mobil dinasnya mengalami kerusakan parah dibagian mesin sehingga tidak bisa di gunakan. Camat Ranto Baek kabarnya nekat menyewa mobil tersebut selama 3 bulan terakhir, ia menyewa mobil itu dengan […]

  • Jalan ke Candi Bahal Portibi Rusak

    Jalan ke Candi Bahal Portibi Rusak

    • calendar_month Senin, 6 Feb 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PALUTA- Infrstruktur jalan menuju objek wisata Candi Bahal di Desa Bahal, Kecamatan Portibi, Paluta sepanjangan lebih dari 2 km dikeluhkan warga karena rusak. Akibatnya, objek wisata peninggalan sejarah ini tidak diminati pengunjung maupun warga. Selain jalan, di kawasan wisata tersebut minim akan penerangan jalan yang mengakibatkan, keberadaan jalan di malam hari sangat gelap dan sangat […]

  • Dianggap Kodrat, Adakah Sebagai Sinyal Penerimaan Seks Menyimpang?

    Dianggap Kodrat, Adakah Sebagai Sinyal Penerimaan Seks Menyimpang?

    • calendar_month Jumat, 9 Jun 2023
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Mariani Siregar, M.Pd.I Dosen “LGBT itu sebagai kodrat kan tidak bisa dilarang.” Kalimat ini menjadi viral di sosial media yang kemudian menjadi perbincangan banyak pihak. Kalimat tersebut tentu saja mengejutkan rakyat Indonesia. Karena belum ada tokoh manapun yang notabene Muslim berani secara gamblang memberikan pernyataan demikian. Pernyataan tersebut disampaikan oleh seorang Menteri, professor yang […]

expand_less