Rabu, 15 Apr 2026
light_mode

Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Sumut Tinggi

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Selasa, 27 Nov 2012
  • print Cetak

MEDAN, (MO) – Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia masih tinggi, termasuk di Sumatera Utara (Sumut). Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang dikumpulkan dari 34 lembaga di Sumut,selama tahun 2011 saja,ada 344 dari 8.277 kasus kekerasan terhadap perempuan yang merupakan kekerasan seksual.

“Kasus kekerasan dalam rumah tangga ada 7.120 kasus,komunitas 1.123 kasus,dan kasus oleh negara 1 kasus. Sedangkan 344 kasus kekerasan seksual terdiri dari pencabulan 312 kasus, perkosaan 20 kasus, persetubuhan 1 kasus, dan tindakan seksual lainnya 1 kasus,” papar Ketua Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah kepada wartawan saat temu pers di Medan,Senin 26 November 2012.

Yuniyanti menyebutkan, di Indonesia sendiri selama 10 tahun hingga 2010, tercatat ada 295.836 total kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari jumlah itu,sebanyak 91.311 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. “Sumatera Utara merupakan daerah 10 besar yang kasus kekerasan terhadap perempuannya tertinggi,” ucapnya.

Yuniyantimenyebutkan,ada 14 bentuk kekerasan seksual yang ditemukan oleh Komnas Perempuan yakni perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, dan intimidasiatauseranganbernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.Kemudian prostitusi paksa, pemaksaan kehamilan,pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, dan perdagangan perempuan untuk tujuan seksual.

“Kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama, penghukuman tidak manusiawi bernuansa seksual, dan praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan juga merupakan bentuk kekerasan seksual,”paparnya.

Menurut Yuniyanti, permasalahan kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan seksual akan terus terjadi. Karena itu, harus ada payung hukum sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban. Selama ini, aturan yang ada tidak memadai. Bahkan dalam pengaduan korban ke polisi, polisi masih sering menyebutkan organ-organ perempuan.

“Misalnya,polisi sering bertanya kepada korban yakin nggak barangnya masuk.Nah,mendengar pertanyaan itu, perempuan itu langsung pingsan,”paparnya. Sementara Direktur Aliansi Sumut Bersatu Veryanto Sitohang menambahkan, kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan seksual, memang masih cukup memprihatinkan.

Sejak Januari hingga Agustus 2012 saja, berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai media lokal di Sumut, ada 232 kasus kekerasan yang dialami perempuan. Dari jumlah itu,kekerasan seksual menjadi yang terbanyak yakni 131 kasus, disusul kasus penganiayaan 63 kasus, 26 kasus pembunuhan, 10 trafficking, dan 2 kasus perampokan.

Menurut dia, tidak ada lagi ruang yang aman bagi perempuan baik di luar rumah maupun di dalam rumah,khususnya kekerasan seksual. Parahnya, pelaku sering kali tidak hanya orang asing, melainkan orang terdekat seperti paman,kakek, saudara laki-laki, bahkan ayah kandung atau ayah tiri.(sindo)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua DPRD Madina Tak Tahu Detail Susunan Acara di Dapoer Nenek

    Ketua DPRD Madina Tak Tahu Detail Susunan Acara di Dapoer Nenek

    • calendar_month Jumat, 28 Jan 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis menyatakan bahwa dia tidak mengetahui sama sekali susunan acara di restauran Dapoer Nenek sebelum menghadiri acara itu. “Yang saya tahu acara ulang tahun itu adalah ulang tahun warga biasa,” kata Erwin menjawab pertanyaan yang dilansir StartNews melalui sambungan telepon, Jumat (28/1/2022). Bahkan, untuk meyakinkan […]

  • Komisi I DPRD Madina : Tak Mungkin Kadis Perhubungan Fokus Kerja Jika Tersangkut Kasus Korupsi

    Komisi I DPRD Madina : Tak Mungkin Kadis Perhubungan Fokus Kerja Jika Tersangkut Kasus Korupsi

    • calendar_month Rabu, 10 Feb 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kepala Dinas Perhubungan Madina Harlan Batubara harusnya dibebaskan dari jabatan agar dia fokus menjalani kasus hukumnya. Sebab, Kepala Dinas Perhubungan Madina Harlan Batubara tidak akan mampu konsentrasi penuh menjalankan kepemimpinan di Dinas Perhubungan jika dia membagi konsentrasi terhadap proses hukum kasus korupsi yang membelitnya. Itu dikatakan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten […]

  • Tak Berkategori

    Bupati Ditahan, Pejabat Mandailing Natal Ramai-ramai ke Jakarta

    • calendar_month Selasa, 21 Mei 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan, – Enam hari usai penahanan Bupati Mandailing Natal (Madina) Hidayat Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), roda pemerintahan di kabupaten pemekaran Tapanuli Selatan itu berjalan normal. Namun, pejabat SKPD dijajaran Pemkab Madina banyak yang berangkat ke Jakarta. “Pelayanan berjalan normal, paling pejabatnya saja banyak yang ke Jakarta,” ujar Wakil Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution […]

  • Ini Progres Terbaru Pembangunan Bandara Mandailing Natal

    Ini Progres Terbaru Pembangunan Bandara Mandailing Natal

    • calendar_month Senin, 17 Jul 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN( Mandailing Online) Pembangunan Bandar Udara Mandailing Natal di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal( Madina) masih menjadi perhatian sejumlah kalangan, pasalnya sesuai target Kementerian Perhubungan proyek ini akhir  2023 akan selesai dan akan beroperasi di tahun 2024 depan. Sejumlah kalangan khawatir, proyek bandar Udara ini tidak akan rampung di kerjakan oleh dua perusahaan yakni […]

  • Mendagri Segera Panggil Wali Kota Medan Nonaktif

    • calendar_month Senin, 27 Mei 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal segera memanggil Wali Kota Medan nonaktif, Rahudman Harahap. Penyebabnya, Rahudman yang kini menyandang status terdakwa perkara korupsi itu tak mematuhi keputusan Mendagri tentang penunjukan Wakil Walikota Medan Dzulmi Eldin, sebagai pelaksana tugas (Plt) wali kota di ibu kota Provinsi Sumatera Utara itu. “Dalam minggu depan kita panggil Rahudman […]

  • Sudah Diumumkan Lulus CPNS, Dibatalkan dan Diganti Nama Lain

    Sudah Diumumkan Lulus CPNS, Dibatalkan dan Diganti Nama Lain

    • calendar_month Jumat, 27 Des 2013
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 1Komentar

    BATURAJA – Pemerintah Kabupaten OKU, Sumsel, melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat membatalkan lima nama calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dinyatakan lulus pada pengumuman, Selasa (24/12). Kepala BKD OKU, Sahilmi mengatakan pembatalan itu disebabkan adanya human error yang dilakukan stafnya saat menginput data dari pusat. Sehingga, terjadi kesalahan ranking.  Dimana oknum staf BKD saat […]

expand_less