PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sejumlah kepala desa di Mandailing Natal (Madina) kebingungan tentang data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) konpensasi kenaikan harga BBM.

Pasalnya, data warga penerima BLSM banyak yang tidak tepat sasaran. Banyak rumah tangga kategori dibawah garis kemiskinan tidak terdata, di sisi lain banyak rumah tangga mampu justru masuk dalam daftar penerima BLSM.

Sejumlah kepala desa di Kecamatan Siabu kepada wartawan, Jum’at (5/7/2013) mengaku mendapat banyak protes dari warga. Mereka juga kebingungan mengambil sikap.

Di satu sisi kepala desa harus secepatnya membagikan kartu BLSM yang dikirim dari Jakarta, di sisi lain banyak warga miskin yang tiak masuk daftar.

Kepala desa mengakui, bahwa yang menerbitkan Kartu Perlindungan Sosial (kartu untuk menarik uang BLSM) tersebut adalah pemerintah pusat. Pihak yang melakukan pendataan juga bukan perangkat pemerintah desa. Diperkirakan pemerintah pusat mengadopsi data dari Badan Pusat Statistik.

“Namun yang menjadi sasaran di lapangan adalah kita-kita ini sebagai pemerintahan yang terrendah di negara ini,” ujar salah satu kepala desa.

Peliput : Maradotang Pulungan
Editor : Dahlan Batubara

Comments

Komentar Anda