Jumat, 16 Okt 2026
light_mode

Ketua DPRD dituding berbohong

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Sabtu, 27 Agt 2011
  • print Cetak


PADANGSIDIMPUAN –
Ketua DPRD Padangsidimpuan, Aswar Syamsi, dituding melakukan pembohongan publik, karena menyebut isi surat mosi tidak percaya yang dilayangkan 15 anggota dewan sebagai fitnah.

“Tidak ada fitnah dalam mosi tidak percaya kami kepada Ketua DPRD, ” kata Ketua Fraksi Gabungan Karya Bersatu, Erwin Nasution, pagi ini.

Erwin merupakan seorang dari 15 anggota dewan yang menandatangani dan mengajukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Aswar Syamsi sebagai Ketua DPRD Padangsidimpuan, Jumat (19/8) kemarin.

Beberapa hal yang dinilai sebagai pembohongan itu adalah, Ketua DPRD menyebut isi surat mosi tidak percaya itu fitnah dan tidak ada yang benar. Padahal surat itu dibuat dan diteken 15 dari 25 anggota DPRD Padangsidimpuan. Artinya, kalau divoting pun sudah jelas kalah.

“Dia menyebut saya selaku Ketua Fraksi Gabungan Karya Bersatu telah memaksa dan mengancam pecat anggota fraksi yang tidak mau menandatangani mosi tidak percaya. Itu jelas-jelas bohong dan silahkan tanya mereka yang menandatangani,” ujarnya.

Meski sebagai ketua fraksi, kata Erwin, dia tidak pernah memaksa atau mengancam anggotanya. Dibuktikan dengan Khoiruddin Rambe dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan anggota Fraksi Gabungan Karya Bersatu tapi tidak mendukung ataupun meneken mosi tidak percaya itu.

Mengenai tudingan Ketua DPRD yang menyebut mosi tidak percaya ini berawal dari sikap Erwin yang memprotes pembangunan bronjong di Batunadua, itu bukan sebuah awal, tapi salah satu dari puncak ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan Aswar Syamsi ‘’ Menurut kami dia tidak paham dan tidak menguasai tupoksinya sebagai ketua dewan,” katanya.

Erwin menegaskan, mosi tidak percaya ini terus dilanjutkan hingga Ketua DPRD diganti. Sebagai bukti komitmen, 15 anggota DPRD telah dua kali menolak persidangan dipimpin Aswar Syamsi. Akhirnya mereka hadir setelah pimpinan sidang digantikan Wakil Ketua DPRD.

Kepada Badan Kehormatan Dewan (BKD), mereka minta menyikapi dan memproses mosi tidak percaya ini sesuai aturan dan Tata Tertib di DPRD Padangsidimpuan. Kepada Partai Demokrat, sebagai partai pemenang Pemilu diminta tidak membiarkan persoalan ini.
Sumber : waspada.co.id

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • MK Tolak Gugatan Pasangan Indra Porkas-Firdaus

    MK Tolak Gugatan Pasangan Indra Porkas-Firdaus

    • calendar_month Sabtu, 28 Mei 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Calon Bupati-Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Nomor Urut 7 H Indra Porkas Lubis-H Firdaus Nasution. Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madina Jefri Antoni SH. “Hari ini, gugatan yang dilakukan oleh pasangan Nomor Urut 7 H Indra Porkas dan H Firdaus Nasution atas hasil pemilukada ulang atau […]

  • Dua Sungai Di Madina Bisa Hasilkan 30 MW Listrik

    Dua Sungai Di Madina Bisa Hasilkan 30 MW Listrik

    • calendar_month Sabtu, 13 Okt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sungai Batang Gadis dan Sungai Batang Natal di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dapat menghasilkan arus listrik 20 hingga 30 mega watt (MW) dengan pola Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hitro (PLTMH). Tiga perusahaan swasta sudah melirik Madina dalam rencana investasi. Ketiganya adalah PT.Demarco Energi Sejati, PT.Terrasys Energi Madina dan PT. Hesa Laras […]

  • Lamban Layanan, BRI Kotanopan Akan Evaluasi Teller

    Lamban Layanan, BRI Kotanopan Akan Evaluasi Teller

    • calendar_month Senin, 17 Agt 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      KOTANOPAN (Mandailing Online) – Terkait kekecewanya para nasabah  Bank BRI Unit Kotanopan akibat kelambanan pelayanan di bank ini, pihak BRI akan melaksanakan evaluasi dan tak tertutup kemungkinan akan melakukan penambahan teller. Itu dikatakan Kepala BRI Unit Kotanopan, Teguh Himawa kepada wartawan, Rabu (12/8) lalu di Kotanopan.  “Bukan itu saja, kita juga akan mengevaluasi seringnya […]

  • Kuasa Hukum Pemkab Tapteng Desak KPK Usut Ketua DPRD

    Kuasa Hukum Pemkab Tapteng Desak KPK Usut Ketua DPRD

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Hubungan Pemkab Tapanuli Tengah (Tapteng) dengan Ketua DPRD Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani, memanas. Dari persoalan proyek, berpotensi merembet ke kasus suap sengketa pilkada Tapteng yang sudah menyeret Bonaran Situmeang. Kuasa Hukum Pemkab Tapteng, Roder Nababan, berencana segera mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendesak agar Bakhtiar diusut dalam dugaan keterlibatan dia dalam kasus […]

  • Fraksi PHN Cuatkan Banyak Poin di Paripurna LPJ

    Fraksi PHN Cuatkan Banyak Poin di Paripurna LPJ

    • calendar_month Jumat, 22 Agt 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemkab Mandailing Natal (Madina) disarankan menyelesaikan status akses jalan ke lokasi tempat pembuangan akhir sampah di Desa Batang Gadis. Sebab, status jalan masih milik individu, atau belum milik pemerintah sehingga kerap terjadi komplain dari pemilik tanah kepada para supir truk pengangkut sampah. Saran itu disampaikan Fraksi Persatuan Hati Nurani DPRD Madina […]

  • Realisasikan Pemekaran Pantai Barat!

    Realisasikan Pemekaran Pantai Barat!

    • calendar_month Jumat, 18 Mar 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MADINA- Sejumlah mahasiswa dan pemuda Kabupaten Mandailing Natal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berdoa supaya pemekaran Kabupaten Pantai Barat dari Madina segera direalisasikan. “Disusul rapat pansus terkait pemekaran Kabupaten Baru Pantai Barat sudah digelar di DPRDSU, Senin (7/3),” kata Ketua Pergerakan Mahasiswa Peduli Madina, Aswan, bersama Direktur Eksekutif Madina Institute (MI), M Alhasan Nasution, Ketua […]

expand_less