Komisi IV Tindaklanjuti Keluhan Masyarakat Terkait Pelayanan di RSUD Panyabungan

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Keluhan masyarakat terkait pelayanan tenaga kesehatan di RSUD Panyabungan telah sampai ke Komisi IV DPRD Mandailing Natal (Madina). Laporan masyarakat itu telah ditindaklanjuti dengan RDP bersama pihak RSUD pada 15 Oktober 2021.

Kemudian pada Senin (25/10) Komisi IV DPRD Madina melakukan tinjauan lapangan ke RSUD Panyabungan. Anggota Komisi IV yang hadir pada kunjungan lapangan ini adalah Edi Anwar dari fraksi PKB, Sobir Lubis (Golkar), H. Maraganti (Hanura), H. Nisat Sidik (Amanah Berkarya) dan Hidayah Erlina (Gerindra).

Kehadiran Komisi IV disambut secara langsung oleh Direktur RSUD Panyabungan dr. Rusli Pulungan, Ketua Komite Medik dr. Syafran Halim dan pengurus komite medik lainnya.

Ketua Komisi IV DPRD Madina Edi Anwar menyampaikan pelayanan RSUD harus terus ditingkatkan sehingga masyarakat tidak enggan berobat.

Sementara itu, Sobir Lubis mengatakan pertemuan diadakan untuk mendapatkan solusi dari keluhan masyarakat. Termasuk keluhan para tenaga medis dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

“Setelah pertemuan ini diharapkan tidak terdengar lagi keluhan pelayanan masyarakat. Apalagi pemerintahan yang baru punya komitmen meningkatkan pelayanan publik,” katanya.

H. Maraganti melihat terjadi penurunan kualitas pelayanan terhadap pasien. Ia menyebutkan di masa lalu RSUD Panyabungan pernah menjadi rujukan masyarakat di wilayah Tapanuli Selatan.

“Dulu RSUD Panyabungan pernah menjadi rujukan masyarakat, termasuk dari Tapsel. Namun, sekarang jauh berubah,” ujarnya.

Ia menambahkan saat ini banyak aduan paramedis di RSUD Panyabungan seperti acuh tak acuh.

Mantan Ketua DPRD ini menambahkan bamyak masyarakat tidak nyaman dengan perlakuan dan pelayanan tenaga kesehatan.

Pihak RSUD melalui Komite Medik menerima setiap masukan dari Komisi IV dalam peningkatan pelayanan masyarakat. Selain itu, para medis juga menyampaikan beberapa keluhan.

Pertama, perlunya pelatihan penanganan pasien, terutama pelatihan komunikasi. Kedua, perlunya kepastian status pegawai di RSUD.

“Kepastian status pegawai perlu sehingga ada jaminan keterikatan. Banyak pegawai yang memilih kerja di tempat lain ketika ada tawaran kontrak yang lebih baik,” sebut dr. Syafran.

Ketiga, pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan. Saat ini, kata dr. Rusli, sangat jauh dari kata layak.

“Untuk TPP, pegawai di RSUD hanya menerima 214 ribu rupiah per bulan. Pemerintah harus memperhatikan hal ini,” ungkapnya.

Menanggapi keluhan paramedis, Nisat Sidik mengatakan, Komisi IV akan menyampaikan hal ini pada rapat-rapat di DPRD.

“Demi perbaikan pelayanan kepada masyarakat, Komisi IV akan memperjuangkan keluhan dan aspirasi paramedis,” tutupnya yang diamini angggota Komisi IV lainnya.

Peliput: Roy Adam