Khairul Saleh Mengaku Tau Aliran Dana Dugaan Korupsi Smart Village di Madina yang Sedang Ditangani Kejaksaan
- account_circle Muhammad Hanapi
- calendar_month Rabu, 4 Jun 2025
- print Cetak
Khairul Saleh Nasution ( ist)
PANYABUNGAN (Mandailing Online ): kasus dugaan korupsi dana desa tahun 2023 dengan judul Smart Village yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Mandailing Natal ( Madina ) semakin terbuka. Kali ini ada pengakuan mengejutkan datang dari tokoh masyarakat Khairul Saleh Nasution mengaku ada oknum anggota DPRD Sumut periode 2024-2029 yang menikmati aliran dama proyek dana desa tersebut.
Kepada wartawan Selasa 3/6/2025. Khairul Saleh menuturkan, berdasarkan data yang ada ditangannya dari sumber yang terpercaya dan bisa dipertanggung jawabkan, oknum anggota DPRD Sumut itu diduga telah menikmati dana Smart Village untuk dana kampanye saat oknum itu mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Sumut.
” sesuai bukti yang saya dapat dari pengakuan sumber itu ada sekitar 350 juta rupiah jatah oknum anggota DPRD Sumut tersebut dari proyek desa digital smart village tahun anggaran 2023. Selain 350 jura rupiah ada 15 juta rupiah lagi dana tambahan yang katanya untuk biaya saksi pencalonan jadi anggota DPRD Sumut tahun 2024-2029 ,” kata Saleh yang akrab disapa itu.
Ketika didesak siapa oknum anggota DPRD Sumut yang dimaksud. Saleh masih merahasiakan identitasnya dan bahkan ia mengaku aliran dana smart village tidak hanya di nikmati oknum anggota DPRD Sumut 2024-2029 itu saja masih ada nama lainnya.
” nantilah kita buka namanya karena bukan oknum anggota DPRD Sumut itu saja yang nikmati, ada nama lain,” jelas Saleh.
Ia berharap untuk menjaga marwah Kejaksaan yang saat ini sedang melakukan penanganan kasus dugaan korupsi miliaran rupiah ini. Kejaksaan harus sesegera mungkin menuntaskan kasus tersebut.
“saya yakin sebut Saleh, bila pihak kejaksaan serius, maka kasus dugaan korupsi ini pasti terungkap hingga ke akar-akarnya.
Seperti diketahui program desa digital “Smart Village” sumber DD 2023 ini diperuntukkan untuk 377 desa yang ada di Kabupaten Madina yang disinyalir fiktif. Dan diduga merugikan negara sebesar 9,4 miliar, dengan rincian 24,9 juta perdesa. kasus ini sendiri sampai saat ini telah ditangani Kejaksaan Negeri Mandailing Natal ( * )
- Penulis: Muhammad Hanapi
