Jumat, 6 Nov 2026
light_mode

Jangan Menilai Sebelum Memahami: Pelajaran Epistemologis dari Terbitnya Buku “Islam ala Prabowo”

  • account_circle M. Daud Batubara
  • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
  • print Cetak

Oleh: M. Daud Batubara
Pegiat Budaya Mandailing

 

Tulisan ini bertujuan untuk meretas, kebiasaan yang begitu akrab dalam kehidupan kita hari ini yakni menilai lebih dahulu, memahami belakangan, atau bahkan tidak memahami sama sekali, baik judul berita atau tulisan di media. Sebuah judul dibaca sekilas, lalu vonis dijatuhkan. Sepenggal kalimat beredar di media sosial, lalu kesimpulan besar disusun di atasnya. Seseorang dihakimi, dan opini terbentuk, sebelum satu paragraf pun dibaca.

Dalam filsafat pengetahuan, sikap semacam ini disebut apriori penilaian yang dibuat mendahului pengalaman, data, dan verifikasi. Apriori tidak selalu salah dalam matematika atau logika formal, namun ketika diterapkan pada manusia, teks, atau realitas sosial yang rumit, sikap apriori hampir selalu melahirkan kekeliruan. Kita bukan menilai kenyataan, melainkan menilai bayangan kita sendiri tentang kenyataan.

Sebut saja Buku Islam ala Prabowo, karya Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush’ab Muqoddas (diterbitkan Atmosphere Publishing House, 2026) berisi Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam adalah contoh menarik untuk membahas persoalan ini. Bukan tentang isinya, melainkan cara orang bereaksi terhadapnya, yakni Reaksi terhadap Sebuah Judul.

Bayangkan judul itu dibacakan di ruang publik, pas saja hitungan detik, dua kubupun terbentuk. Kubu pertama menolak: “Ini pasti buku pesanan, alat pencitraan politik.” Kubu kedua memuji: “Bagus, ini bukti kepemimpinan yang religius.” Tapi, perhatikan satu hal penting: Kedua reaksi itu sama-sama dibuat tanpa membaca. Keduanya sama-sama apriori. Yang membedakan hanya arah prasangkanya, dimana satu negatif dan satunya lagi positif. Sayangnya secara epistemologis, keduanya sama-sama lemah, karena sama-sama tidak berpijak pada pemeriksaan isi.

Di sinilah letak persoalan yang lebih besar dari pada buku itu sendiri: masyarakat kita sedang terbiasa membentuk opini dari sinyal identitas, bukan dari isi argumen. Kita tidak lagi bertanya, “Apa yang dikatakan?”, melainkan “Siapa yang mengatakan dan di pihak mana dia?”

Ilmu psikologi kognitif telah lama memetakan mengapa manusia begitu mudah menilai sebelum memahami yakni:

Pertama, bias konfirmasi (confirmation bias) dimana otak cenderung mencari informasi yang membenarkan keyakinan yang sudah dimiliki, dan mengabaikan informasi yang menentangnya. Seorang pendukung akan membaca buku ini dan menemukan pembenaran; tapi, seorang penentang akan membacanya dan menemukan kejanggalan. Keduanya membaca teks yang sama, tetapi menemukan hal berbeda karena masing-masing membawa “kacamata” yang berbeda;

Kedua, penilaian tergesa (snap judgment). Daniel K., menyebutnya sistem berpikir cepat intuitif, otomatis, hemat energi. Ini sangat berguna untuk bertahan hidup, tetapi buruk untuk menilai hal-hal kompleks seperti moralitas tokoh atau kualitas gagasan.

Ketiga, kekeliruan atribusi; yakni kecenderung menilai orang lain dari karakternya, tetapi menilai diri sendiri dari situasinya. Ketika orang lain gagal, ia dianggap memang buruk; ketika kita gagal, kita merasa keadaanlah yang menyulitkan. Ketiga bias ini bekerja diam-diam. Ia tidak terasa sebagai prasangka; ia terasa sebagai “kebenaran yang jelas”, sehingga itulah yang membuatnya jadi berbahaya.

Menariknya, Tradisi Islam telah merumuskan solusi atas problem ini jauh sebelum psikologi modern lahir dengan sebutan Tabayyun dalam Kitab Suci yang diterjemahkan, “Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu informasi, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”, (QS. Al-Hujurat: 6).

Selain etika komunikasi, ayat ini juga merupakan metodologi berpikir dengan urutan yang tegas mulai dari: menerima informasi, memverifikasi, penilaian dan tindakan. Ternyata, melompati tahap verifikasi bukan hanya kesalahan intelektual, tetapi juga berpotensi menjadi kezaliman, karena keputusan yang lahir berpotensi menimpakan kerugian pada orang lain.

QS. Al-Hujurat:12; melengkapinya dengan terjemahan, “Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa”. Di sini Islam bukan melarang menilai, yang dilarang adalah menilai tanpa dasar. Jadi bukan pula diterima hanya karena isinya menarik. Bahkan hadis saja diuji melalui sanad, kredibilitas perawi, dan kesesuaian dengan riwayat lain. Ini adalah salah satu sistem verifikasi informasi paling ketat yang pernah dikembangkan peradaban manusia.

Kembali ke buku Islam ala Prabowo, bahwa setiap buku ditulis dengan tujuan tertentu, dan itu wajar. Tidak ada teks yang lahir dari ruang hampa. Tugas pembaca yang jujur bukanlah menolak buku karena ia punya tujuan, melainkan memahami tujuannya, lalu menimbangnya secara proporsional. Maka boleh disebut bahwa membaca buku sebagai latihan kejujuran intelektual.

Isi buku tersebut, justru lebih pada ajakan yang selaras dengan semangat itu. Para penulisnya sendiri mengingatkan: “Klaim mengenai spiritualitas, keislaman, atau kualitas moral seorang tokoh tidak boleh diterima hanya berdasarkan pujian. Ia perlu dibandingkan dengan fakta, rekam jejak, kebijakan, dan dampak nyata kepemimpinannya”.

Buku itu, jelas tidak meminta pembaca percaya begitu saja. Malah menawarkan tesis, sekaligus membuka pintu untuk diuji. Dan orang yang menolak buku ini tanpa membacanya sesungguhnya kehilangan kesempatan menemukan bahwa ajakan kritis itu justru ada di dalamnya. Justru inilah ironi sikap apriori: ia membuat kita kehilangan informasi yang seharusnya telah memperkuat atau memperbaiki posisi kita sendiri.

Sisi lain buku ini, juga mengajarkan sesuatu tentang kualitas pertanyaan. Penulisnya menyatakan bahwa pembaca sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan “Apakah Prabowo Islami?” karena pertanyaan itu terlalu sederhana. Pertanyaan yang lebih bernilai adalah: Apa makna Islam dalam kehidupan seorang pemimpin?; Bagaimana membedakan Islam simbolik dan Islam substantif?; Bagaimana agama diterjemahkan menjadi kebijakan publik?; Bagaimana nilai Islam diterapkan dalam negara yang plural?; Bagaimana agama mencegah kekuasaan menjadi alat kesombongan?

Mari cermati perbedaan pertanyaan yakni pertama bersifat biner (hanya jawaban ya atau tidak), dan biasanya jawabannya sudah ditentukan oleh afiliasi politik penjawabnya. Pertanyaan berikutnya bersifat eksploratif baru menuntut analisis, pembuktian, dan perbandingan. Sikap apriori tumbuh subur dalam pertanyaan biner, dan akan layu dalam pertanyaan eksploratif. Karena itu, salah satu cara paling efektif untuk melawan prasangka adalah memperbaiki mutu pertanyaan yang kita ajukan.

Penting diingatkan bahwa “Memahami bukan berarti membenarkan”. Di sini perlu ditegaskan satu hal, agar tidak salah paham bahwa menunda penilaian bukan berarti menghapus penilaian. Anjuran untuk memahami lebih dahulu sering disalahartikan sebagai ajakan bersikap netral selamanya, atau menerima segala sesuatu tanpa sikap. Tentu, bukan itu maksudnya, malah yang dituntut adalah urutan yang benar, bukan ketiadaan kesimpulan.

Setelah memahami, kita tetap boleh bahkan harus menilai. Bedanya, penilaian itu kini punya pijakan. Ia bisa dipertanggungjawabkan, bisa dijelaskan alasannya, dan bisa direvisi bila muncul data baru. Inilah yang membedakan kritik dari cacian: kritik berdiri di atas pemahaman, cacian berdiri di atas prasangka. Buku ini sendiri menyediakan tolok ukur yang jelas untuk penilaian semacam itu: “Jika Islam berbicara tentang amanah, maka kekuasaan harus dijalankan sebagai amanah. Jika Islam berbicara tentang keadilan, maka hukum harus ditegakkan dengan adil. Jika Islam berbicara tentang zakat dan kepedulian sosial, maka kaum miskin harus diperhatikan.”

Itu adalah kriteria yang terukur dan bisa diuji dengan kenyataan. Dengan kriteria semacam ini, penilaian tidak lagi menjadi pertarungan selera politik, melainkan pemeriksaan terhadap bukti. Dan pelajaran ini tidak berhenti pada satu buku atau satu tokoh, ia berlaku di ruang-ruang keseharian seperti: Seorang guru yang menilai murid “malas” sebelum mengetahui bahwa anak itu bekerja membantu orang tuanya selepas sekolah. Seorang atasan yang menilai bawahan “tidak loyal” sebelum memahami beban kerjanya. Seorang tetangga yang menyimpulkan keburukan dari potongan cerita yang didengarnya separuh. Seorang pengguna media sosial yang membagikan tangkapan layar tanpa membaca konteks utuhnya.

Dalam setiap kasus itu, kerugiannya berlapis: orang yang dinilai terzalimi, dan orang yang menilai kehilangan kesempatan mengetahui kebenaran.

Pada akhirnya, kemampuan menunda penilaian bukan sekadar keterampilan berpikir, melainkan sikap moral. Ia lahir dari kerendahan hati untuk mengakui bahwa pengetahuan kita terbatas, bahwa realitas selalu lebih rumit dari pada ringkasan yang kita dengar, dan bahwa kita bisa saja keliru.

Buku Islam ala Prabowo menutup pembahasannya dengan mengingatkan bahwa kepemimpinan dalam Islam “Bukanlah tentang seberapa tinggi seseorang berada di atas orang lain, tetapi tentang seberapa besar tanggung jawab yang sanggup ia pikul.” Kalimat itu mengajarkan keilmiahan dimana kecerdasan bukanlah tentang seberapa cepat seseorang menyimpulkan, melainkan seberapa sabar ia memeriksa sebelum menyimpulkan.

Maka, sikap harian hidup kita yang paling bijak bukanlah menerima/menolak buta, melainkan: baca (iqra) dulu, pahami konteks, uji dengan fakta, baru nilai dengan adil, dan itulah Tabayyun.***

 

 

  • Penulis: M. Daud Batubara
  • Editor: Dahlan Batubara

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jamin Netralitas PNS di Pilkada, Satgas Dibentuk

    Jamin Netralitas PNS di Pilkada, Satgas Dibentuk

    • calendar_month Kamis, 1 Okt 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

      Jakarta – Pemerintah sangat serius untuk menciptakan birokrasi yang netral dalam pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Dalam waktu dekat, pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan meneken Memorandum of Understanding (MoU). Bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menjamin terciptanya netralitas ASN dalam pilkada […]

  • ODP Tersisa 1 Orang di Madina

    ODP Tersisa 1 Orang di Madina

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Jumlah ODP (Orang Dalam Pantauan) tersisa 1 orang di Mandailing Natal (Madina). Data itu berdasar laporan Tim Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Pemkab Madina posisi Selasa (5/5/2020). Posisi ODP hingga Selasa pagi masih 3 orang, namun karena 2 orang sudah berstatus selesai masa pantau menyebabkan tersisa 1 orang lagi. Ahmad […]

  • Benteng Huraba

    Benteng Huraba

    • calendar_month Senin, 11 Apr 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Tugu Benteng huraba yang terletak di pintu padang kabupaten tapanuli selatan merupakan saksi sejarah perjuangan melawan penjajah, dalam peperangan itu yang terjadi pada tanggal 5 mei 1949 itu telah gugur pejunag bangsa angkatan darat sebanyak 16 orang dan polisi sebanyak 11 orang. (MOL)

  • Korban Pelecehan Seks di Timur Tengah, Puluhan Anak TKW Dibuang

    Korban Pelecehan Seks di Timur Tengah, Puluhan Anak TKW Dibuang

    • calendar_month Minggu, 28 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA, Banyak tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja di Arab Saudi menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual, juga melakukan hubungan gelap dengan majikan. Mereka harus menanggung aib, mengandung anak hasil perbuatan haram. Saat mereka pulang ke Indonesia, TKW yang bermasalah itu menjadi kebingungan dengan anak yang dibawanya. Apalagi, ada dari mereka yang telah mempunyai suami […]

  • Kumpulkan Rp1 M untuk Biayai Teroris

    Kumpulkan Rp1 M untuk Biayai Teroris

    • calendar_month Selasa, 15 Feb 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Sidang Pembacaan Dakwaan Abu Bakar Ba’asyir JAKARTA- Sempat tertunda, sidang pembacaan dakwaan terhadap terdakwa tindak pidana teroris Abu Bakar Ba’asyir digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) kemarin (14/2). Tim Jaksa Penuntut Umum menyebut Ba’asyir merencanakan dan menggerakkan orang melakukan tindak pidana terorisme. Terungkap, aktivitas Ba’asyir tersebut menelan anggaran Rp1 miliar lebih. Secara bergantian, […]

  • Warga Tabagsel Bisa Daftar Memperoleh Bantuan Kaki dan Tangan Palsu

    Warga Tabagsel Bisa Daftar Memperoleh Bantuan Kaki dan Tangan Palsu

    • calendar_month Kamis, 30 Jan 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Penduduk Tapanuli Bagian Selatan yang kehilangan tangan dan kaki, tahun ini kembali memiliki peluang memperoleh kaki palsu dan tangan palsu secara gratis. Tim penggiat sosial di Mandailing Natal (Madina), Sumut membantu penduduk bekerjasama dengan satu yayasan di Jakarta sebagai donatur yang menyediakan kaki palsu dan tangan palsu. Tim ini sudah melakukan […]

expand_less