Selasa, 21 Jul 2026
light_mode

Komisi III DPRD Madina Periksa Proyek 1,9 Miliar yang Retak Baru 2 Bulan Selesai

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month Selasa, 11 Nov 2025
  • print Cetak

Komisi III DPRD Madina saat kunjungan lapangan di proyek jalan pintu II Kantor Bupati Madina ( napi )

Panyabungan ( Mandailing Online ): Anggota komisi III DPRD Madina desak kontraktor PT Gashabat Sukses Mandiri segera perbaiki bahu proyek peningkatan Jl. Utama Komplek Perkantoran Payaloting (Pintu II) senilai Rp.1.977.000.000. Hal ini diungkap Wakil Ketua Komisi III Tuguh W Hasahatan didampingi anggota saat melakukan kunjungan lapangan Selasa 11/11/2025.

” Ini proyek di akses pintu II kantor Bupati dan hanya berjarak 100 meter dari kantor DPRD Madina. Kontraktor jangan main main lah. Segera perbaiki kerusakan yang ada dan Dinas PUPR Madina harus surati kontraktor nya segera,” kata Teguh pada wartawan

Dalam tinjauan lapangan, Anggota komisi III DPRD melibat sejumlah titik yang terjadi keretakan di proyek tersebut.

” kami ingin kerusakan ini selesai sebelum masa berakhir kontraknya karena jelas ada 5 persen biaya pemeliharaan dalam kontrak proyek ini. Kontraktor jangan anggap main main sebab keretakan di bagian bahu jalan ini akan berdampak patal. Kontruksi bisa rusak karena air yang masuk dari celah retakan akan mengendap ketika ini dibiarkan, akibatnya tanah jadi labil dan gampang longsor,”  ujar Binsar Nasution anggota Komisi III didepan Kabid Binamarga Rajab Nasution yang mengikuti tinjauan lapangan tersebut.

Sementara itu, Kabid Binamarga Rajab Nasution kepada Komisi III saatbtinjauan lapangan menjelaskan  proyek itu masih dalam tahap pemeliharaan dan pihaknya telah menyurati kontraktor.

” keretakan ini sebenarnya hal biasa dalam kontruksi bahu jalan beton tanpa tulangan bukan beton struktur. Keretakan karena terjadi karena susut beton,” jelas Rajab

Ia juga mengaku bahwa bahu jalan proyek pintu II kantor Bupati ini tidak masuk dalam kontrak, namun karena volume kerjaan berlebih, sehingga kelebihan tersebut dibuat untuk bahu jalan.

Rajab pastikan minggu ini, pihak kontraktor akan melakukan perbaikan, namun memang saat ini masih dilakukan opserpasi kondisi retakna sehingga bisa dilakukan analisis.

Proyek peningkatan Jl. Utama Komplek Perkantoran Payaloting (Pintu II) senilai Rp.1.977.000.000 memang difungsikan di bulan september lewat. Proyek ini bersumber dana dadi APBD tahun 20205.( napi )

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kontraktor Akui, Disain Aula Kantor Bupati Madina Paling Megah di Tabagsel

    Kontraktor Akui, Disain Aula Kantor Bupati Madina Paling Megah di Tabagsel

    • calendar_month Rabu, 11 Okt 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online )- Pembangunan Aula Kantor Bupati Mandailing Natal ( Madina ) bernilai kontrak Rp.2,4 miliar lebih saat ini progres pekerjaan sudah 60 persen, aula baru itu seauai kontrak akan selesai dikerjakan diakhir tahun 2023 ini. Plt Kepala Dinas PUPR Madina Elpiyanti Harahap mengatakan, Aula ini akan dimanfaatkan sebagai tempat pertemuan seluruh Organisasi […]

  • Pengacara Rahudman Belum Tau Isi Putusan MA

    Pengacara Rahudman Belum Tau Isi Putusan MA

    • calendar_month Selasa, 1 Apr 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    MEDAN – Hasrul Benny Harahap, selaku kuasa hukum Rahudman dalam perkara TPAPD Tapsel, juga mengaku belum menerima salinan putusan. Benny menjelaskan belum dapat berkomentar lebih jauh saat ditanya apakah pihaknya akan menempuh jalur PK. “Belum ada saya terima salinan putusan. Jadi belum ada mengambil sikap. Belum bisa mengambil sikap, karena isinya (salinan putusan) juga belum […]

  • Selingkuh, Kenaikan Pangkat Ditunda Satu Tahun

    Selingkuh, Kenaikan Pangkat Ditunda Satu Tahun

    • calendar_month Sabtu, 27 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    TEBING TINGGI- Sidang kedisiplinan anggota Polri yang digelar di Aula Kamtibmas Polres Tebing Tinggi Jalan Pahlawan memutuskan untuk menunda kenaikan pangkat selama setahun kepada dua anggota Kepolisian Polres Tebing Tinggi, Jumat ( 26/11) sekira pukul 09.00 WIB. Sidang yang dipimpin Wakapolres Tebing Tinggi Drs Kompol Safwan Khayat Mhum didampingi Kabag Mins Kompol S Zaluchu dan […]

  • Terima Raport Harus Tunjukkan Surat Vaksin, Ketua Komis I: Terdengar Seperti Ancaman Halus kepada Anak Didik

    Terima Raport Harus Tunjukkan Surat Vaksin, Ketua Komis I: Terdengar Seperti Ancaman Halus kepada Anak Didik

    • calendar_month Minggu, 16 Jan 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Keluarnya surat yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Mandailing Natal (Disdik) Arbiuddin S. Harahap terkait vaksinasi anak usia 6-11 tahun mendapat perhatian dari Ketua Komisi I DPRD Zubaidah Nasution. Zubaidah menilai surat yang menitikberatkan pada keharusan menunjukkan surat vaksin sebelum menerima raport terkesan seperti ancaman halus kepada anak didik. “Saya tidak paham […]

  • Pendaratan Perdana Pesawat di Bandara Madina Sekaligus Pilot Uji Coba Undershoot Landasan

    Pendaratan Perdana Pesawat di Bandara Madina Sekaligus Pilot Uji Coba Undershoot Landasan

    • calendar_month Kamis, 21 Mar 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online ): pada uji pendaratan dan terbang pesawat  jenis Beechcraft Super Kings Air dari Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP) kamis 21/3/2024, Kepala Bandara UPBU Aek Godang Abdul Rozak mengaku, pendaratan berjalan mulus. ” pendaratan berjalan mulus, uji coba ini sekaligus pilot menguji apakah ander shoot atau pesawat terbang mendarat sebelum badan […]

  • JKA Dibatasi, Akses Kesehatan Terbelah

    JKA Dibatasi, Akses Kesehatan Terbelah

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Hadi Irfandi, S. Pd   Pemerintah Aceh melakukan penyesuaian terhadap program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang akan mulai berlaku pada 1 Mei 2026. Dalam kebijakan baru ini, warga yang tergolong mampu tidak lagi ditanggung biaya kesehatannya oleh pemerintah daerah. Langkah ini diambil sebagai respons atas kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan. Kebijakan tersebut […]

expand_less