Rabu, 2 Sep 2026
light_mode

Mahasiswa Nilai Kejatisu Lamban Tuntaskan Dugaan Korupsi Dana Stunting Madina

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month Senin, 4 Agt 2025
  • print Cetak

Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut di Medan ( ist )

MADINA ( Mandailing Online ): Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ( Kejatisu ) nampaknya belum berani menaikkan status kasus dugaan korupsi dana stunting di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tahun 2022-2023. Padahal kasus ini ditangani Kejatisu sudah hampir satu tahun. Sejumlah pejabat Pemkab Madina yang berhubungan dengan dana itu pun telah diperiksa penyidik di Kejatisu. Masyarakat Kabupaten Madina kini ingin kasus tersebut segera dituntaskan setelah adanya perobakan jabatan ditubuh Kejatisu.

“Sebagai catatan untuk menolak lupa dan desakan serius, kami melihat ada kelambanan dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi stunting Kabupaten Madina tahun 2022-2023,”ujar Abdul Haris salah seorang mahasiswa STAIN Madina.

Abdul menjelaskan Sebelumnya, beberapa pihak sudah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Kejati Sumut, mulai dari Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi, Kepala OPD yang terlibat dalam pengelolaan dana Stunting, hingga yang lainnya. Namun yang disayangkan adalah kelambanan dari proses penanganan ini.

“Karena kami melihat setelah pergantian Kasi Penkum dan Aspidsus Kejati Sumut, kasus korupsi yang satu ini belum mengalami perkembangan. Untuk itu dengan pejabat yang baru kita harap agar segera melanjutkan dan menuntaskan kasus itu,”tegas Abul kepada wartawan, Senin (04/08/2025) di Panyabungan.

“Kita masih ingat bahwa Wakil Bupati Madina dan beberapa kepala OPD telah dipanggil oleh Kejati Sumut pada Desember 2024 yang lalu, ini menjadi bukti dari kelambanan tersebut,”sebut Abul lagi.

Ia menilai lambannya penanganan dugaan korupsi dana stunting Madina sebuah keburukan jika permasalahan ini tetap dibiarkan, karena yang menjadi korban dari dugaan korupsi stunting ini adalah anak-anak kecil yang memang membutuhkan.

Sementara itu Kasi Penkum Kejati Sumut, Husairi, SH ketika dikonfirmasi terkait perkembangan kasus stunting Madina menjawab sedang melakukan pengecekan.

“Sebentar ya Bang, tim sedang melakukan pengumpulan data dan bahan keterangannya Bang,”jelasnya. (*)

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Karang Taruna Bentuk Posko Pengaduan Penyimpangan Dana Desa

    Karang Taruna Bentuk Posko Pengaduan Penyimpangan Dana Desa

    • calendar_month Selasa, 19 Jan 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) : Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten Mandailing Natal secara tegas menyatakan siap untuk mengawal pelaksaanaan UU No.6/2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6/2014 tentang Desa. “Kita siap untuk memberdayakan Karang Taruna di Tingkat Kecamatan dan Desa untuk secara pro aktif ikut dalam pengawalan implementasi amanat UU […]

  • Rakornas Produk Hukum Daerah Dihadiri Bupati Madina

    Rakornas Produk Hukum Daerah Dihadiri Bupati Madina

    • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    KENDARI (Mandailing Online) – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution mengikuti rapat koordinasi nasional (rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) di Kendari, Sulawesi Tenggara. Seluruh kepal daerah turut hadir dalam kegiatan ini. Dalam acara yang berlangsung selama tiga hari, 26-28 Agustus 2025, Bupati Saipullah hadir bersama Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis, Sekretaris Dewan Afrizal Nasution, […]

  • Legislator minta kapolri nonaktifkan Djoko Susilo

    Legislator minta kapolri nonaktifkan Djoko Susilo

    • calendar_month Kamis, 2 Agt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Jakarta, (MO) – ‎​ Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Ahmad Basarah meminta Kapolri Jenderal Timur Pradopo segera menonaktifkan tersangka kasus Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) Irjen Pol Djoko Susilo dari jabatannya sebagai Gubernur Akademi Kepolisian. “Setuju, setidaknya ada dua pertimbangan yang dapat dijadikan dasar penonaktifan Djoko Susilo. Pertama, […]

  • Rp.448.034.000 Anggaran Baju Dinas Untuk Anggota DPRD Madina Terpilih

    Rp.448.034.000 Anggaran Baju Dinas Untuk Anggota DPRD Madina Terpilih

    • calendar_month Rabu, 17 Jul 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA-Mandailing Online: Sekretariat DPRD Madina mengajukan anggaran baju dinas Rp.448.034.000 bagi 40 anggota DPRD Madina terpilih periode 2024 – 2029. Hal itu dibenarkan Sekretaris DPRD Madina Afrizal Nasution pada Mandailing Online Rabu 18/7. “Ya benar anggaran baju dinas 40 anggota DPRD Madina terpilih sudah disediakan, namun belum terealisasi, ” Kata Rizal. Sejauh ini jelasnya, usulan […]

  • THR Bukan Andalan Kesejahteraan

    THR Bukan Andalan Kesejahteraan

    • calendar_month Senin, 11 Apr 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Novida Sari, S.Kom Ketua Majelis Taklim Islam Kaffah Mandailing Natal   Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah menggodok aturan detail mengenai pembayaran tunjangan hari raya atau THR pada tahun ini. Bahkan seiring dengan tren pemulihan industri domestik sebagai dampak pandemi dua tahun terakhir, pembayaran THR harus dilakukan secara penuh. Tidak diperbolehkan bagi para pengusaha […]

  • Kasus Taman Raja Batu, 4 Pejabat Madina Masuk Daftar KPK

    Kasus Taman Raja Batu, 4 Pejabat Madina Masuk Daftar KPK

    • calendar_month Rabu, 15 Agt 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – di Panyabungan, beredar salinan surat KPK yang ditujukan kepada Kejatisu soal kasus dugaan korupsi pembangunan Taman Raja Batu dan Tapian Siri-siri di Mandailing Natal. Copyan surat itu beredar di Whatsaap. Dalam surat KPK itu tertera sebanyak 4 pejabat Pemkab Mandailing Natal masuk dalam daftar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat itu bernomor […]

expand_less