Selasa, 20 Okt 2026
light_mode

Mahasiswa Nilai Kejatisu Lamban Tuntaskan Dugaan Korupsi Dana Stunting Madina

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month Senin, 4 Agt 2025
  • print Cetak

Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut di Medan ( ist )

MADINA ( Mandailing Online ): Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ( Kejatisu ) nampaknya belum berani menaikkan status kasus dugaan korupsi dana stunting di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) tahun 2022-2023. Padahal kasus ini ditangani Kejatisu sudah hampir satu tahun. Sejumlah pejabat Pemkab Madina yang berhubungan dengan dana itu pun telah diperiksa penyidik di Kejatisu. Masyarakat Kabupaten Madina kini ingin kasus tersebut segera dituntaskan setelah adanya perobakan jabatan ditubuh Kejatisu.

“Sebagai catatan untuk menolak lupa dan desakan serius, kami melihat ada kelambanan dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi stunting Kabupaten Madina tahun 2022-2023,”ujar Abdul Haris salah seorang mahasiswa STAIN Madina.

Abdul menjelaskan Sebelumnya, beberapa pihak sudah dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Kejati Sumut, mulai dari Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi, Kepala OPD yang terlibat dalam pengelolaan dana Stunting, hingga yang lainnya. Namun yang disayangkan adalah kelambanan dari proses penanganan ini.

“Karena kami melihat setelah pergantian Kasi Penkum dan Aspidsus Kejati Sumut, kasus korupsi yang satu ini belum mengalami perkembangan. Untuk itu dengan pejabat yang baru kita harap agar segera melanjutkan dan menuntaskan kasus itu,”tegas Abul kepada wartawan, Senin (04/08/2025) di Panyabungan.

“Kita masih ingat bahwa Wakil Bupati Madina dan beberapa kepala OPD telah dipanggil oleh Kejati Sumut pada Desember 2024 yang lalu, ini menjadi bukti dari kelambanan tersebut,”sebut Abul lagi.

Ia menilai lambannya penanganan dugaan korupsi dana stunting Madina sebuah keburukan jika permasalahan ini tetap dibiarkan, karena yang menjadi korban dari dugaan korupsi stunting ini adalah anak-anak kecil yang memang membutuhkan.

Sementara itu Kasi Penkum Kejati Sumut, Husairi, SH ketika dikonfirmasi terkait perkembangan kasus stunting Madina menjawab sedang melakukan pengecekan.

“Sebentar ya Bang, tim sedang melakukan pengumpulan data dan bahan keterangannya Bang,”jelasnya. (*)

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPO, rumah Ucok Mawar digrebek?

    DPO, rumah Ucok Mawar digrebek?

    • calendar_month Selasa, 30 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Setelah resmi ditetapkan, M Deddy Nasution alias Ucok Mawar masuk ke dalam daftar pencaharian orang ( DPO), anggota Unit Jahtanras Polresta Medan, menggrebek rumah Ucok Mawar di Jalan Sisingamangaraja Medan. Bukan itu saja, untuk memburu pelaku pemerasan Chairul Windu Harahap, Kadis PU Padang Lawas tersebut, polisi juga menggrebek Hotel Metro di kawasan Jalan […]

  • MASUKKAN BERKAS

    MASUKKAN BERKAS

    • calendar_month Kamis, 25 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Sejumlah pelamar yang ingin memasukkan berkas di Kantor Pos Panyabungan terlihat kondusif dan santai tanpa harus antri panjang serta menunggu waktu lama seperti yang terjadi selama ini jika lamaran tersebut langsung di antar ke Kantor Badan Kepegawaian Daerah Madina. ( medanbisnis / henri)

  • Investasi Bagai Dua Bilah Mata Pisau

    Investasi Bagai Dua Bilah Mata Pisau

    • calendar_month Minggu, 14 Mar 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Riani S.Pd.I Guru tinggal di Medan Kran investasi asing kian terbuka lebar, agaknya memberi peluang baru dunia perekonomian Indonesia, namun tentu perlu ditelisik ulang, karena investasi asing bisa jadi dua bilah mata pisau. Butuh siaga ketat dalam menerima investasi asing, jangan sampai rakyat dirugikan, karena sejatinya semua kebijakan negara harus ditujukan untuk kepentingan rakyat. […]

  • Banggar Kangkangi Ketetapan Bamus,  Produk DPRD Madina Dikhawatirkan Cacat Hukum

    Banggar Kangkangi Ketetapan Bamus, Produk DPRD Madina Dikhawatirkan Cacat Hukum

    • calendar_month Selasa, 18 Sep 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Banggar Kangkangi Ketetapan Bamus, Produk DPRD Madina Dikhawatirkan Cacat Hukum   PANYABUNGAN (Mandailing Onlne) – Badan Anggaran DPRD Madina dinilai mengangkangi jadwal pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 yang ditetapkan pihak Badan Musyawarah DPRD Madina. Kondisi ini dikhawatirkan menghasilkan produk DPRD yang cacat hukum. Dampaknya, pihak Fraksi Golkar menilai Badan Anggaran (Banggar) DPRD […]

  • Halangi Pilkada ulang dipenjarakan

    Halangi Pilkada ulang dipenjarakan

    • calendar_month Kamis, 14 Okt 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Irham Buana Nasution menegaskan, siapapun yang menghalang-halangi pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan Pilkada ulang di Madina, Tebingtinggi dan Tanjungbalai dapat terancam sanksi pidana. “Itu jelas diatur dalam undang-undang. Artinya keputusan MK itu harus dilaksanakan, bila dilanggar maka dipenjarakan” katanya, pagi ini. Ditegaskan, kalau putusan MK […]

  • Koperasi Merah Putih Sudah Terbentuk di 133 Desa/Kelurahan Madina

    Koperasi Merah Putih Sudah Terbentuk di 133 Desa/Kelurahan Madina

    • calendar_month Kamis, 8 Mei 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut terus bergerak dalam percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di desa dan kelurahan sesuai amanah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Muktar Afandi Lubis, S.Sos, MM, Kamis (8/5/2025) menyatakan dari total  377 desa dan 27 kelurahan di Madina, saat […]

expand_less