Sabtu, 13 Jun 2026
light_mode

MPC Pemuda Pancasila: Pemkab Madina Harus Inisiasi Perda Cagar Budaya

  • account_circle Roy Adam
  • calendar_month Sabtu, 15 Jan 2022
  • print Cetak

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Menanggapi rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk merevitalisasi Pasanggarahan Kotanopan, Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Mandailing Natal (MPC PP Madina) meminta Pemkab untuk menginisiasi perda cagar budaya.

Revitalisasi itu akan menjadi sebuah upaya meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang berdampak signifikan bagi penguatan nilai kepeloporan (heroisme), perjuangan (patriotisme) dan kesejarahan (historis).

Demikian disampaikan Sekretaris Dewan Pakar Pemuda Pancasila Mukhtar Nasution dalam diskusi di sekretariat MPC PP Madina, Jl. Willem Iskander, Pidolo Dolok, Sabtu (15/1).

“Ini juga wujud nasionalisme dalam menumbuhkembangkan kesadaran publik terhadap sejarah perjuangan para founding father Republik Indonesia khususnya Ir. Soekarno di tanah Mandailing,” katanya.

Nasution menerangkan, Presiden Soekarno pada tahun 1948 berkunjung ke Kotanopan menghadiri rapat raksasa menyemangati masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan.

“Kotanopan juga pernah menyimpan segudang sejarah pergerakan melawan penjajah,” sebut alumni Program Studi Sejarah UNIMED ini.

Nasution mengungkapkan gegap gempita dan pekikan merdeka membahana di seluruh Kotanopan untuk menyambut kedatangan Ir Soekarno.

“Soekarno berpidato di teras Pesanggarahan Kotanopan supaya terlihat oleh masyarakat yang sudah menantikan kehadirannya,” jelasnya.

Pelestarian warisan sejarah ini seperti, lanjut Nasution, menjadi urgen di tengah revolusi industri 4.0 sebagai penguatan kepribadian dan identitas bangsa.

Keuntungan yang lain dengan adanya revitalisasi ini, sebut Mukhtar, bisa menjadi destinasi wisata sejarah yang baru dan bisa berpeluang untuk dijadikan sebagai historical heritage ketika dikelola secara profesional.

“Ini juga menjadi keuntungan bagi UKMK dan masyarakat sekitar karena daerah Kotanopan dikelilingi situs bersejarah seperti Tugu Perintis Kemerdekaan,Tugu Pahlawan, Tiang Bendera di Pasar Kotanopan yang dibangun tahun 1945, dan SDN 01 Kotanopan yang tetap utuh dengan bangunan kolonialnya,” ungkap ASN di lingkungan Pemkab Madina ini.

Dewan Pakar PP Madina berharap Pemkab Madina segera menginisiasi lahirnya Perda Cagar Budaya sebagai upaya proteksi terhadap peninggalan bersejarah yang ada di Madina.

Nasution juga memberikan apresiasi positif atas langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menggandeng Beranda Warisan Sumatera (BWS), sebuah organisasi nirlaba yang memiliki misi berupa menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pelestarian warisan budaya.

 

Peliput: Roy Adam

  • Penulis: Roy Adam

Rekomendasi Untuk Anda

  • Petani Kecam Pembakaran Pembibitan Bantuan Sorikmas Mining

    Petani Kecam Pembakaran Pembibitan Bantuan Sorikmas Mining

    • calendar_month Rabu, 4 Jul 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan (MO) – Anggota Kelompok Tani/Koperasi dari Desa Banua Simanosor dan Desa Banua Rakyat, Kecamatan Naga Juang, Mandailing Natal menyatakan sedih dan kecewa terkait pembakaran fasilitas pembibitan mereka di kawasan itu. Pembakaran fasilitas ini sangat merugikan seluruh anggota. Sebab, di program pertanian inilah mereka menggantungkan penghidupan mereka sehari-hari. Fasilitas pembibitan tersebut dibakar orang tak dikenal […]

  • DCS Dapil 1 PKP Madina

    DCS Dapil 1 PKP Madina

    • calendar_month Selasa, 9 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 Dapil 1 PKP

  • ICW Nilai KJP Hanya Program Pencitraan Jokowi

    ICW Nilai KJP Hanya Program Pencitraan Jokowi

    • calendar_month Selasa, 1 Apr 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi dinilai terlalu memaksakan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk pencitraan. Akibat sistem yang tidak siap, pengelolaan KJP menjadi tidak berjalan maksimal. Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir adanya temuan sejumlah masalah dalam program KJP. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio meyakini 90 persen data […]

  • Madina Terapkan e-KTP 2011

    Madina Terapkan e-KTP 2011

    • calendar_month Sabtu, 30 Okt 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA-; Mendagri Gamawan Fauzi mengingatkan bupati/wali kota di 197 daerah yang akan menerapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau e-KTP pada 2011. Khusus untuk Sumatera Utara, ada 12 kabupaten/kota, yakni Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, Mandailing Natal (Madina), Serdang Bedagai, Batubara, Labuhanbatu Selatan, Kota Pematangsiantar, Tanjung Balai, dan Binjai. Melalui Surat Edaran (SE) tertanggal […]

  • Tokoh Adat Batahan Pilih SAHATA agar Pembangunan Pantai Barat Makin Masif

    Tokoh Adat Batahan Pilih SAHATA agar Pembangunan Pantai Barat Makin Masif

    • calendar_month Selasa, 5 Nov 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    BATAHAN (Mandailing Online) – Demi keberlanjutan pembangunan di wilayah pantai barat Mandailing Natal (Madina), tokoh adat Sutan Syariful Alamsyah mengajak warga Kecamatan Batahan mendukung dan memilih pasangan calon (Paslon) nomor urut 2, H. Saipullah Nasution – Atika Azmi Utammi Nasution di Pilkada Madina 2024. “Kami siap mendukung dan memenangkan Saipullah-Atika menjadi bupati dan wakil bupati […]

  • Breaking News! Kantor Dalihan Natolu Grup di Padangsidimpuan Disegel KPK

    Breaking News! Kantor Dalihan Natolu Grup di Padangsidimpuan Disegel KPK

    • calendar_month Jumat, 27 Jun 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PADANGSIDIMPUAN-( Mandailing Online ): Warga di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara (Sumut), tiba-tiba heboh melihat segel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di salah satu kantor kontraktor. Kantor tersebut berada di Jalan Teratai, Kelurahan Pintu Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan. Menurut pantauan wartawan, segel dengan bertuliskan “Dalam Pengawasan KPK” itu terpajang di depan pintu masuk kantor berwarna […]

expand_less