Jumat, 15 Mei 2026
light_mode

Poldasu tinjau lokasi PT SRL

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 17 Okt 2012
  • print Cetak

PADANG LAWAS, (MO) – Kedatangan Komisaris Polisi Khairul dari Reskrim Polda Sumut, didamping oleh Kapolsek Aek Nabara (Barumun AKP. S. Siregar), Kanit Reskrim Polsek Aek Nabara Barumun (IPDA. Lubis) dan empat anggota kepolisian berpakaian preman mendatangi Masyarakat Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Aek Nabara Barumun, kabupaten Padang Lawas.

Informasi diterima hari ini, kedatangan Kompol Khairul ingin mendalami permohonan Perlindungan Kelompok Tani torang Jaya Mandiri (KTTJM) Nomor 004/V/KTTJM/012 tertanggal 10 Agutus 2012, yang ditujukan kepada Presiden, Kapolri, Plt. Gubsu, DPRD Sumut, Kapolda Sumut, Plt. Bupati Padang Lawas dan DPRD Padang Lawas.

Kompol Khairul dalam peninjauan lokasi konflik, mempertanyakan sudah berapa lama masyarakat mengusahai lahan tersebut, serta dasar pengusahaan masyarakat. dalam pertemuan yang terlihat santai, masyarakat menjelaskan kronologis penguasaan tanah. Tanah yang diklaim masyarakat yang tergabung KTTJM seluas lebih kurang 1525 Ha, ini dikuasai atas dasar jual beli yang diyakinkan oleh Pemerintah setempat (Kepala Desa, Camat dan berbagai pihak) dan dikuatkan dengan akta Camat dan surat Desa.

Dasar pengaduan KTTJM, karena rekomendasi DPRD Sumut tanggal 6 juli 2012 yang isinya masyarakat yang memiliki 215 surat agar kembali mengusahai lahan sesuai dengan surat yang dimiliki, serta keamanannya dijamin oleh Polda Sumatera Utara. Namun rekomendasi ini tidak dijalankan oleh Kapolda Sumatera Utara. Hal ini dijelaskan oleh P. Butarbutar (Ketua Kelompok Tani) sejak dikeluarkannya rekomendasi DPRD Sumut, pihak PT. SRL terus mengerjain lahan yang di usahai oleh masyarakat. bahkan tanaman masyarakat terus diracun. Bahkan pengaduan masyarakat pada tanggal 13 Juli ke Polsek Aek Nabara Barumun tidak berani diterima oleh pihak Polsek.

Kedatangan Reskrim Polda Sumut ini hamper tidak terjadi dan menjadi pembahasan pada pertemuan ini. Karena pihak masyarakat salah paham, dan takut kejadian Sinur Situmorang terulang. Ketika tanggal 25 mei 2012 terjadi pembakaran rumah masyarakat. tanggal 27 Mei Sinur Situmorang ditelpon oleh Polsek Aek Nabara Barumun untuk hadir member keterangan kerugian rumah-rumah yang dibakar, tetapi ketika Sinur Situmorang datang kePolsek justru Sinur Situmorang ditahan dan ditangkap. Bahkan 2 bulan setelah dikeluarkan rekomendasi DPRD Sumut, Polres Tapanuli Selatan meminjam Sinur Situmorang di pinjam oleh Polres Tapsel untuk disidik dengan tuduhan penyerobotan lahan milik PT. SRL.(wasp)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • TNI Dikabarkan Sita 6 Alat Berat Milik Penambang Emas Ilegal di Madina

    TNI Dikabarkan Sita 6 Alat Berat Milik Penambang Emas Ilegal di Madina

    • calendar_month Rabu, 4 Mar 2026
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

      Dari infornasi yang diperoleh dari warga, Selain alat berat aparat TNI itu juga berhasil mengamankan 6 orang pekerja tambang dengan inisial IN, ES, SN, AA, NP, dan AR. Ke 6 orang tersebut diamankan saat berada dilokasi pertambangan. Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari TNI yang melakukan penindakan tersebut. Namun kegiatan penindakan pelaku tambang […]

  • Masdoelhak Nasoetion, Kematiannya Menimbulkan Kemarahan PBB (bagian 1)

    Masdoelhak Nasoetion, Kematiannya Menimbulkan Kemarahan PBB (bagian 1)

    • calendar_month Senin, 30 Jan 2017
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Dewan Keamanan PBB marah besar. Pimpinan organisasi bangsa-bangsa yang berkantor di New York meminta sebuah tim netral di Belanda untuk melakukan penyelidikan segera atas kematian Dr. Mr. Masdoelhak Nasoetion di Yogyakarta 21 Desember 1948. Reaksi cepat badan PBB ini untuk menanggapi berita yang beredar dan dilansir di London sebagaimana diberitakan De Heerenveensche koerier : onafhankelijk […]

  • GAJI BUPATI DPR setuju gaji bupati dinaikkan

    GAJI BUPATI DPR setuju gaji bupati dinaikkan

    • calendar_month Kamis, 21 Feb 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA, (MO) – Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menyatakan dukungannya terhadap permintaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang menuntut kenaikan gaji bupati. Menurutnya hal tersebut tidak menjadi masalah selama kenaikan gaji tidak diikuti dengan pembengkakan biaya operasional. “Kalau gajinya sudah diperbesar jangan kemudian cari yang lain,” kata Pramono saat ditemui di Gedung DPR […]

  • SI RARA

    SI RARA

    • calendar_month Jumat, 19 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    I tandai homu dope le Si Rara? Ninna, najolo ompung ni ompungnia alak naro juo dei sian Aek Nabara, ro alai sabara mamota-mota arangan dohot rura sampe tu paya-paya na ilambung ni Gunungtua. Dung tolap tu Huta Sabariba, nida alai mada sada amporik Ambaroba atia martata-tata paida-ida ulok Sa manolon Si Bodak na mata, sangkot […]

  • IPPNU Desak Pemkab Madina Aktifkan Kembali Beasiswa

    IPPNU Desak Pemkab Madina Aktifkan Kembali Beasiswa

    • calendar_month Jumat, 13 Sep 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)  Madina mendesak Pemkab Madina mengaktifkan kembali Beasiswa Miskin Berprestasi yang sempat mati beberapa tahun terakhir. Desakan itu disampaikan Ketua IPPNU Madina, Hapsoh Nasution didampingi pegurus IPPNU Madina lainnya kepada Mandailing Online, Jum’at (13/9/2019) di Panyabungan. Aktivis mahasiswi yang masih duduk di semester 7 Sekolah […]

  • 296 BUPATI/WALIKOTA MASUK PENJARA

    296 BUPATI/WALIKOTA MASUK PENJARA

    • calendar_month Senin, 1 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Indonesia pada perspektif terkini dihinggapi tiga penyakit yang mendasar. Yakni penyakit transaksional, oligarki dan feodalisme. Dan ini berimplikasi negatif kepada seluruh provinsi. Dan sebanyak 296 bupati/walikota dari 500 lebih bupati dan walikota di seluruh Indonesia dipenjara karena persoalan hukum akibat budaya transaksional. Demikian dinyatakan Direktur Eksekutif Indonesia Constitutional Watch yang juga […]

expand_less