Selasa, 3 Mar 2026
light_mode

Polwan Kenakan Jilbab, Sanksi Menanti

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 10 Jun 2013
  • print Cetak

JAKARTA – Para Polwan muslim di Indonesia tampaknya masih harus menunggu untuk bisa mengenakan jilbab. Pasalnya, hingga kini aturan pakaian tersebut belum dibuat. Alhasil, hingga kini polwan yang beragama Islam belum diperbolehkan mengenakan jilbab sebagai bagian dari pakaian dinasnya.

Aturan jilbab bagi polwan muslim hanya ada di Nangroe Aceh Darussalam. Itu pun bukan berasal dari aturan internal kepolisian, melainkan mengikuti aturan yang dibuat pemprov NAD. Saat di berbagai daerah Polri masih melarang penggunaan jilbab bagi Polwan, NAD justru sebaliknya. Polwan muslim wajib mengenakan jilbab di sana.

“Aturan di kepolisian memang tidak boleh berjilbab,” terang Wakapolri Komjen Nanan Soekarna, Minggu (9/6).

Di lingkungan Mabes Polri, masih terdapat kekhawatiran kinerja polwan akan terganggu jika mengenakan jilbab. Karenanya, aturan penggunaan jilbab belum masuk dalam regulasi mengenai pakaian dinas Polri.

Menurut Nanan, karena aturan yang ada belum membolehkan polwan untuk berjilbab, maka semua polwan wajib mengikuti. Jika nekat mengenakan jilbab, sang polwan bisa kena sanksi teguran. Lain halnya jika sudah ada aturan, minimal berupa Peraturan Kapolri, yang memasukkan jilbab dalam daftar pakaian dinas.

Nanan mengatakan, pihaknya paham jika ada sejumlah polwan yang ingin mengenakan jilbab. Sayangnya, aturan belum menolerir adanya polwan yang mengenakan jilbab.

“Kalau keberatan sebetulnya ya silakan, tidak jadi polwan,” tambah perwira yang akan memasuki masa pensiun itu. (jpnn)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • MENGOREKSI PENGUASA ADALAH KEWAJIBAN, MENGAPA DIBUNGKAM?

    MENGOREKSI PENGUASA ADALAH KEWAJIBAN, MENGAPA DIBUNGKAM?

    • calendar_month Jumat, 24 Jun 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Pemerintah dan DPR akan mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam waktu dekat. Namun, keduanya dinilai otoriter karena tertutup dalam proses pembahasannya. Baik Pemerintah maupun DPR seperti menutup hak rakyat untuk memberikan saran atau mengkritik materi RKUHP tersebut. Apalagi dalam RKUHP tersebut terkandung pasal yang mengancam warga negara yang dianggap melakukan penghinaan terhadap Pemerintah, […]

  • Ada Rp.100 Juta lebih Belanja Barang di Dinas Perikanan Madina Tahun 2025

    Ada Rp.100 Juta lebih Belanja Barang di Dinas Perikanan Madina Tahun 2025

    • calendar_month Senin, 22 Sep 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – terkait benar tidaknya anggaran belanja barang untuk dijual/ diserahkan ke masyarakat di Dinas Perikanan Madina senilai Rp. 101.127.000., Kepala Dinas Perikanan Syafruddin tidak dapat dikonfirmasi. Pengakuan stafnya dikantor  Kadis dan Bendahara sedang tugas luar. ( senin 22/9/2025). Dari data yang di dapat Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat yang dialokasikan di Dinas […]

  • Warga Mompang Julu Blokir Jalinsum

    Warga Mompang Julu Blokir Jalinsum

    • calendar_month Senin, 29 Jun 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Sejumlah ban terbakar membara di atas aspal jalur Lintas Sumatera (Jalinsum), Senin (29/6/2020). Ratusan warga Desa Mompang Julu, Panyabungan Utara, Mandailing Natal, Sumut memblokir jalan negara itu sebagai protes kebijakan kepala desa dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa. Jalinsum pun lumpuh akibat aksi warga itu. Warga meneriakkan desakan agar bupati memberhentikan kepala […]

  • Parpol dianggap jadi bunker koruptor

    Parpol dianggap jadi bunker koruptor

    • calendar_month Jumat, 26 Apr 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA, (Mandailing Online) – Anggota DPR dari Fraksi PAN, Bima Arya menegaskan, partai politik (parpol) jangan sampai menjadi bunker (tempat berlindung) para koruptor. “Jangan sampai partai politik tercemar, dianggap menjadi bunker para koruptor,” kata Bima Arya saat dihubungi wartawan, di Jakarta, tadi malam, menanggapi kasus gagalnya kejaksaan mengeksekusi mantan Kabareskrim Polri Komjen (Purn) Susno Duadji […]

  • Ketua Pemuda Pancasila Sumut Anuar Shah Meninggal Dunia

    Ketua Pemuda Pancasila Sumut Anuar Shah Meninggal Dunia

    • calendar_month Sabtu, 8 Agt 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    MEDAN – Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara (MPW PP), Anuar Shah yang akrab disapa Aweng meninggal dunia. Menurut seorang pengurus Pemuda Pancasila, Aweng meninggal saat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit yang ada di Jerman. Namun, belum diketahui secara pasti kapan jenazah akan diberangkatkan ke Medan. “Informasi yang kita terima dari […]

  • Teken MoU dengan Kejaksaan, Bupati: Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

    Teken MoU dengan Kejaksaan, Bupati: Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

    • calendar_month Rabu, 5 Jan 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) membuat memorandum of understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari). Nota kesepahaman itu diteken oleh Bupati H. M. Ja’far Sukhairi Nasution dan Kajari Taufiq Djalal, Rabu (5/1) di kantor Bupati, Desa Parbangunan, Panyabungan. Isi MoU tersebut mencakup pertimbangan hukum, bantuan hukum, dan tindakan hukum. Bupati Sukhairi […]

expand_less