PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Proyek peningkatan jalan Pagargunung-Batahan, Kecamatan Kotanopan, Mandailing Natal (Madina) TA 2015 yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum diduga fiktif.
“Kami sudah turun ke lokasi. Kami menemukan indikasi bahwa proyek itu fiktif. Hal itu diperkuat keterangan dan pengakuan masyarakat bahwa tidak ada pembangunan maupun peningkatan jalan senilai Rp978 jutaan di daerah itu,” ungkap Ketua DPD Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1) Madina, Syamsuddin Nasution, Selasa (1/11) di Panyabungan yang dilansir surat kabar Metro Tabagsel.
Ia mengatakan, dalam buku penjabaran APBD tahun 2015, pihaknya menemukan sejumlah proyek yang diduga tidak dikerjakan alias fiktif.
Kalaupun ada yang dikerjakan, tetapi tidak selesai, sehingga diyakini sejumlah proyek tersebut merugikan keuangan negara. Bahkan, menurut Syamsuddin, pihaknya sudah meminta keterangan dari Plt Kepala Dinas PU Maina terkait pelaksanaan proyek tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Madina, Syahruddin telah memberikan klarifikasi kepada FK-1 Madina dalam menjawab konfimasi tertulis yang dikirim FK-1 Madina kepadanya. Dalam jawaban konfirmasi itu, Syahruddin menyatakan bahwa proyek itu dikerjakan, hanya saja tak 100 persen.
“Kami sudah beberapa kali menyurati Plt Kadis PU Syahruddin memintai keterangan terkait proyek tersebut. Setelah beberapa kali kami surati baru dibalasnya. Dalam keterangannya, Kadis PU menyebut proyek peningkatan jalan tersebut memang dikerjakan, tetapi tidak selesai seratus persen. Ini yang jadi persoalan bagi kami. Begitu besarnya anggaran hampir Rp1 miliar, tetapi pekerjaan yang mereka maksud itu tidak ada. Yang ada hanya sedikit galian yang tentunya tidak bisa dimanfaatkan masyarakat,” bebernya.
Ironisnya lagi, sambung Syamsuddin, proyek yang bernilai sekitar Rp978 jutaan tersebut tidak menggunakan jasa konsultan. “Dalam keterangan Kadis PU, proyek tersebut tidak menggunakan konsultan. Ini kan aneh, kalau tidak ada konsultan bagaimana hasil pekerjaannya,” sebutnya.
Karena itulah, Syamsuddin meminta penegak hukum supaya melakukan penyelidikan terkait dugaan proyek fiktif tersebut. Sebab, menurut pantauan dan investigasi DPD FKI-1, masih ada beberapa proyek yang sama dan perlu penyelidikan dari lembaga penegak hukum.
“Kami siap membantu penegak hukum untuk menyelidiki beberapa proyek yang bermasalah dan fiktif di Dinas PU. Karena kami tidak ingin ada pembiaran dalam penggunaan anggaran keuangan negara,” tambahnya.
Sumber : Metro tabagsel
Editor : Dahlan Batubara
