Senin, 2 Mar 2026
light_mode

Saham OTP Geotermal Jatuh Ke Tangan KS Orka

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Sabtu, 7 Mei 2016
  • print Cetak
Aktivitas pengeboran geothermal di Sibanggor Tonga

Aktivitas pengeboran geothermal di Sibanggor Tonga

Perjalanan akuisisi saham PT SMGP akhirnya kandas di tangan KS Orka Renewables Pte Ltd.

Perusahaan asal singapura ini berhasil menjadi yang terdepan diantara pesaing – pesaingnya seperti Medco dan Star Energy yang santer dikaitkan dengan takeover OTP belakangan ini. Seperti dilansir dari laman Tata Power dan Origin Energy yang dikutip Sorikmarapinews, KS Orka telah meng-akuisisi seluruh saham keduanya dengan nilai U$ 60 Juta.

KS Orka Renewables Pte Ltd secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah merampungkan perjanjian untuk mengakuisisi 100 persen kepemilikan OTP Geothermal Pte Ltd (OTP) dari Origin Energy Geothermal Pte Ltd (Origin Energy) dan Tata Power International Pte Ltd (Tata Power).

OTP, sebuah usaha patungan antara Origin Energy dan Tata Power, menguasai porsi kepemilikan sebesar 95 persen di dalam perusahaan Indonesia PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) yang saat ini sedang mengembangkan Proyek Listrik Geothermal 240 MW Sorik Marapi di Mandailing Natal Sumatra Utara.

Menyusul pengesahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi (UU No. 21 Tahun 2014) yang secara strategis bertujuan mendukung pengembangan dan pemanfaatan sumber daya energi panas bumi atau geothermal sebagai salah satu tumpuan energi nasional, maka di bulan April 2015 lalu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Izin Panas Bumi (IPB) untuk PT Sorik Marapi Geothermal.

Sorak Merapi yang merupakan proyek prioritas ini diharapkan menyediakan suplai listrik yang berkelanjutan di Sumatra Utara dan membantu mengatasi krisis tenaga listrik di propinsi tersebut, sebagaimana pernah diungkapkan sebelumnya oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

CEO KS Orka, Eirikur Bragason, mengatakan, pihaknya ingin menjadi pengembang dan operator global terdepan untuk proyek-proyek geothermal (energi panas bumi).

“KS Orka telah memprioritaskan investasi di Indonesia dan menargetkan pengembangan kapasitas tenaga listrik sebesar 500 MW dalam lima tahun kedepan. Sasaran ini diperkirakan membutuhkan investasi sekurang-kurangnya US$ 2 Miliar. Proyek Sorik Marapi adalah langkah pertama yang penting untuk menuju dan mencapai sasaran ini,” ujar Eirikur Bragason, dalam siaran persnya, Senin (11/4/2016).

KS Orka seniri, merupakan usaha patungan antara Hugar Orka ehf, sebuah perusahaan Islandia dan Zhejiang Kaishan Compressor Co., Ltd (Kaishan) yang tercatat di bursa saham Shenzhen. KS Orka menggabungkan keahlian dan ketrampilan pengembangan proyek geothermal yang dimiliki oleh Hugar Orka dengan teknologi pembangkit listrik dan manufaktur yang dimiliki oleh Kaishan.

Sumber : Sorikmarapinews

Editor  : Dahlan Batubara

 

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wisata Bukit Lawang diminati

    Wisata Bukit Lawang diminati

    • calendar_month Minggu, 22 Mei 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Pesona wisata alam Bukit Lawang Kabupaten Langkat saat ini sangat diminati masyarakat baik yang datang dari dalam maupun luar negeri . Sumber : Waspada

  • Bupati Dinilai Tak Becus Membina BPA, Mosi Tak Percaya Kepada Bupati Disiapkan

    Bupati Dinilai Tak Becus Membina BPA, Mosi Tak Percaya Kepada Bupati Disiapkan

    • calendar_month Selasa, 11 Nov 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) –  Sutan Palembang Nasution salah satu raja Mandailing mengecam pendapat bupati Mandailing Natal (Madina) yang menyebutkan pengurus Badan Pemangku Adat (BPA) sudah meninggal dunia dan uzur. “Sangat aneh seorang Bupati mengatakan pengurus BPA sudah uzur,” katanya Senin (10/11). “Saya yakin apabila hal ini tidak segera diklarifikasi oleh bupati, maka seluruh raja-raja yang […]

  • Dana Desa Tambangan Pasoman Disorot Warga

    Dana Desa Tambangan Pasoman Disorot Warga

    • calendar_month Kamis, 20 Sep 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kasus demi kasus Dana Desa sepertinya tiada henti mencuat di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Warga Desa Tambangan Pasoman, Kecamatan Tambangan, Madina menyampaikan kegelisahan kepada Mandailing Online, Senin (17/9/2018) terkait pelaksnaan Dana Desa di desa itu. Hanya saja, mereka meminta identitasnya tak ditulis. Warga menyatakan bahwa pengaduan telah dikirim kepada Polres Madina […]

  • Sudah 3 Orang Dirawat Sejak Rabu di RSU Panyabungan

    Sudah 3 Orang Dirawat Sejak Rabu di RSU Panyabungan

    • calendar_month Sabtu, 13 Feb 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sejak Rabu (10/2/2021) sudah tiga orang warga Desa Sibanggor Julu dirawat RSU Panyabungan Ketiganya adalah Linda Sari berusia 35 tahun; Arfan Tanjung 38 tahun; Khaidar 38 tahun. Linda Sari dilarikan ke RSU Panyabungan sekira pukul 21.00 Wib, Jum’at (12/2/2021). Sedangkan Arfan dan Kaidar dibawa ke RSU Panyabungan pada Rabu (10/2/2021). Gejala […]

  • Potensi Tembakau Madina Bagus

    • calendar_month Rabu, 22 Mei 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Potensi budidaya tembakau di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sejauh ini cukup menjanjikan dikembangkan. Kendalanya hanya soal pasar. Kawasan budidaya tembakau selama ini berada kawasan Kotanopan dan Panyabungan Timur, dimana warga di dua kawaan ini sudah lama menanam tembakau secara tradisional. Kepala Dinas Perkebunan Kehutanan, Mara Ondak melalui Kasi Perkebunan A.Yasir Lubis […]

  • 1 Persen APBD untuk Pengawasan Korupsi

    1 Persen APBD untuk Pengawasan Korupsi

    • calendar_month Jumat, 17 Jan 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP), Mardiasmo menyatakan, seluruh Pemerintah Daerah harus mengalokasikan sedikitnya 1 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk dana pemberantasan korupsi, Rabu (15/1). Anggaran itu guna memper kuat pengawasan, mengingat masih maraknya tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat Pemerintah dan Kepala Daerah. “Hal ini sebenarnya sudah sudah disampaikan pak […]

expand_less