Minggu, 1 Mar 2026
light_mode

Syamsul jangan angkat Sekda!

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 15 Des 2010
  • print Cetak


MEDAN – Pasca pensiunnya RE. Nainggolan dari jabatannya sebagai Sekretaris Daeraha (Sekda) Sumut, beberapa nama muncul menjadi kandidat penggantinya.

Wacana pengangkatan Sekda definitif pun meruak. Namun ada beberapa kalangan yang menilai agar hal ini jangan terburu-buru dilakukan karena status hukum yang dipanggul Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Syamsul Arifin.

“Jika dipaksakan penetapan Setdapropsu bisa `bumerang` di kemudian hari. Saat ini kondisinya belum tepat, mengingat Gubsu masih ditahanan akan tidak etis jika menjadi penentu dalam mengusulkan nama-nama Sekda pengganti RE Nainggolan.” Demikian disampaikan oleh analis politik Universitas Sumatera Utara (USU), Ahmad Taufan Damanik kepada Waspada Online hari ini.

Taufan menyebutkan ada beberapa pertimbangan penilaiannya tersebut. Diantaranya, Gubsu dinonaktifkan atau diberhentikan jika terbukti dalam kasus dugaan korupsi ketika menjabat Bupati Langkat.

Jika ini terjadi, katanya, maka ada kemungkinan Setdapropsu yang ditetapkan bukanlah orang yang tepat untuk mendampingi Wakil Gubsu, Gatot Pudjonugoroho, sehingga bisa menimbulkan disharmonisasi kepemimpinan Pempropsu.

“Penetapan Sekda definitif adalah usulan kepala daerah. Nah jika dilakukan di saat seperti ini, saya meragukan ada koordinasi dengan Wagubsu. Perlu dicatat, jika Gubsu terbukti, maka Gatot akan menjadi kepala daerah dibantu Sekdapropsu. Kalau penetapannya tanpa pertimbangan wagubsu itu bagaimana?” tanya Taufan.

Lebih jauh, Taufan menyebutkan, jika Sekdapropsu yang ditetapkan tidak cocok dengan Wagubsu, maka akan terjadi misscommunication dan bisa berdampak pada stagnansi pemerintahan di propinsi terbesar ketiga di Indonesia ini.

Informasi Waspada Online meyebutkan Badan Kepegawaian Daerah(BKD) Sumut beberapa waktu lalu, telah menyerahkan nama-nama yang layak, hal ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dan saat ini nama-nama yang akan pantas untuk menduduki kursi nomor tiga di Kantor Gubenur tersebut masih dalam pertimbangan Syamsul Arifin untuk diusulkan ke Menteri Dalam Negeri.

Seperti yang diberitakan sebelumnya nama-nama calon Sekda yang kabarnya pantas menjadi calon Sekda antar lain, Hasiholan Silaen (Plt Sekdaprovsu), Ardjoni Munir (stah ahli gubernur), Syafaruddin (Kadis Pendapatan Sumut), Nurdin Lubis (Inspektorat Sumut) dan Marapinta Harahap (Kadis Binamarga Sumut) dan Sakhyan Asmara (Deputi Menpora).
Sumber : Waspada

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggaran Miliaran, Seberapa Rusak Ruang Kerja dan Toilet DPR?

    Anggaran Miliaran, Seberapa Rusak Ruang Kerja dan Toilet DPR?

    • calendar_month Rabu, 7 Nov 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA, (MO) — Menjelang akhir tahun, Dewan Perwakilan Rakyat kembali “mempercantik diri”. Sekretariat Jenderal DPR pun sudah menganggarkan Rp 6,2 miliar untuk renovasi ruang kerja dan Rp 1,4 miliar untuk perbaikan toilet. Anggaran yang cukup besar ini disebut-sebut sebagai tindak lanjut dari keluhan anggota DPR selama ini. Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal […]

  • Karut Marut Dana Desa (bagian 3)

    Karut Marut Dana Desa (bagian 3)

    • calendar_month Kamis, 28 Mei 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh : Askolani Nasution Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 2 tahun 2015 Tentang “Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa” menetapkan bahwa Musyawarah Desa merupakan keputusan tertinggi dalam pengambilan keputusan menyangkut pelaksanaan Dana Desa. Tragisnya, Musyawarah Desa acapkali hanya dianggap sebagai pelengkap penderita. Substansinya diabaikan. Bahkan item-item yang […]

  • Organda Madina Rencanakan Kenaikan Ongkos Angkutan 30 %

    Organda Madina Rencanakan Kenaikan Ongkos Angkutan 30 %

    • calendar_month Senin, 17 Jun 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Organda Kabupaten Mandailing Natal (Madina) telah merencanakan kenaikan ongkos angkutan antara 28 hingga 30 persen. Kebijakan tingkat kenaikan yang dirancang Organda (Organisasi Angkutan Daerah) Madina ini sesuai surat yang diterima dari Organda pusat yang memberi opsi kenaikan sebesar 30 persen, dengan catatan jika harga BBM sudah naik. “Rencana ongkos angkutan, baik […]

  • Ridwan Rangkuti : Ketua DPRD Madina Tidak Terlibat Diseleksi PPPK

    Ridwan Rangkuti : Ketua DPRD Madina Tidak Terlibat Diseleksi PPPK

    • calendar_month Kamis, 19 Sep 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA ( Mandailing Online )– Muhammad Ridwan Rangkuti, SH, MH, mengatakan kliennya, Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) periode 2019-2024 Erwin Efendi Lubis, tidak terlibat kasus pemerasan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023. Ridwan menyampaikan hal itu untuk menanggapi maraknya desakan penahanan terhadap Ketua DPC Partai Gerindra Madina itu. “Belakangan ini […]

  • Pasar Baru Butuh Pembangunan Jalan Keliling

    Pasar Baru Butuh Pembangunan Jalan Keliling

    • calendar_month Jumat, 6 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    strong>MADINA- Sejumlah pedagang di Pasar Baru Panyabungan Kabupaten Madina berharap agar pemerintah membangun atau mengapspal jalan keliling di pasar. Saat ini jalan keliling hanya sebagian yang diaspal dan sebagian lagi memperihatinkan. Akibatnya, para pelanggan enggan mengelilingi pasar, padahal masih banyak pedagang yang berjualan di sekitar jalan yang rusak karena belum diaspal itu. Pengaspalan ini juga […]

  • Koperasi dan UKM di Padangsidimpuan Tak Bertumbuh

    Koperasi dan UKM di Padangsidimpuan Tak Bertumbuh

    • calendar_month Kamis, 19 Sep 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    Sidimpuan, – Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kota Padangsidimpuan hingga Sepetember 2013 mencatat tidak ada kelompok koperasi masyarakat yang bertambah. Saat ini jumlah koperasi yang tercatat hanya 196 kelompok. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM (Disperindag) Kota Padangsidimpuan melalui Kabid Koperasi, Ir Ridoan Pasaribu kepada MedanBisnis mengatakan, tahun 2013 ini tidak ada koperasi masyarakat yang […]

expand_less