ma

JAKARTA – Partai NasDem tampaknya sudah tak mau bersentuhan lagi dengan Patrice Rio Capella dan kasus suap penanganan perkara di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sumut yang menjeratnya. Buktinya, partai pimpinan Surya Paloh itu ogah memberi bantuan hukum kepada sang mantan sekretaris jenderal. Ketua DPP NasDem, Taufik Basari mengatakan, pihaknya tidak mungkin memberi bantuan hukum […]

MEDAN – Hasrul Benny Harahap, selaku kuasa hukum Rahudman dalam perkara TPAPD Tapsel, juga mengaku belum menerima salinan putusan. Benny menjelaskan belum dapat berkomentar lebih jauh saat ditanya apakah pihaknya akan menempuh jalur PK. “Belum ada saya terima salinan putusan. Jadi belum ada mengambil sikap. Belum bisa mengambil sikap, karena isinya (salinan putusan) juga belum […]

MEDAN.com-Walikota Medan Non Aktif, Rahudman Harahap dipastikan bulan April akan mendekam di jeruji besi (penjara), pasca majelis hakim Mahkamah Agung (MA), menyelesaikan tugasnya menyidangkan kasasi jaksa atas perkara kasus dugaan korupsi TPAPD Tapanuli Selatan. Hal itu juga dibenarkan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Masnyur yang menjelaskan info perkara yang mereka publis di […]

JAKARTA – Harapan Rahudman Harahap untuk kembali duduk di kursi walikota Medan kandas. Ini menyusul telah dikeluarkankan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dalam perkara korupsi kasus Dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan 2005 itu. Dipublikasikan di situs resmi MA, nomor register perkara 236 K/PID.SUS/2014, yang ditangani […]

MEDAN – Sebanyak 15 anggota DPRD Kabupaten Karo, terbang menuju Jakarta guna menyerahan dokumen pemakzulan Bupati Karo Kena Ukur Karo Jambi Surbakti ke Mahkamah Agung (MA), Senin (13/1) hari ini. Ketua DPRD Karo, Effendi Sinukaban mengaku mereka telah berangkat Minggu (12/1) pagi, dengan membawa lima poin pemakzulan, hasil rapat dan aspirasi yang diterima dari masyarakat. […]

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengeluhkan pembatalan Keppres No 3/1997 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol. Menurut Gamawan kini terjadi kekosongan rujukan pengendalian miras. Mahkamah Agung (MA) tidak sependapat karena masih ada peraturan dan perundang-undangan yang mengatur perdagangan termasuk peredaran miras. “Masih ada beberapa UU mengenai perdagangan, yang penting adalah pasca putusan ini adalah kebijakan […]