Jumat, 5 Jun 2026
light_mode

Tahun Anggaran 2013, Khusus Pelamar Umum Dibuka Lowongan 60 Ribu CPNS

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 19 Jul 2013
  • print Cetak

JAKARTA, — Seluruh instansi baik pusat maupun daerah diizinkan mulai membuka pendaftaran CPNS 2013.
Hal ini untuk memberikan ruang lebih bagi para pelamar dan instansi pun punya kesempatan mendapatkan calon pegawai yang sesuai kebutuhan.
“Memang saat ini baru Kementerian Keuangan yang sudah membuka pendaftaran CPNS. Ini sah-sah saja, proses kan boleh saja dimulai,” kata Karo Hukum dan Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Muhammad Imanuddin kepada JPNN, Rabu (17/7)n
Kebijakan Kemenkeu yang lebih awal membuka pendaftaran, menurutnya, hanya masalah teknis untuk kepraktisan saja. Jangan sampai tidak punya waktu untuk menjaring calon peserta. Sebab kalau mendadak umumnya tidak mendapatkan calon yang diinginkan.
Ditanya apakah untuk membuka pendaftaran lowongan harus mendapat persetujuan MenPAN-RB? “Tidak usah persetujuan MenPAN-Rb, karena teknis pendaftaran itu diserahkan ke masing-masing instansi. Malah secara pribadi saya mengapresiasi karena Kemenkeu memberikan waktu yang cukup untuk calon pelamar agar tidak dadakan,” jawabnya.
Intinya, lanjutnya, lowongan sudah bisa dibuka mulai dari sekarang. Hanya saja untuk tes kompetensi dasar (TKD) dan formasinya tetap menunggu putusan MenPAN-RB. Meski sudah memberikan ruang bagi instansi pusat dan daerah membuka lowongan, namun menurut Imanuddin, yang berhak melaksanakan seleksi CPNS ada syaratnya. Terutama instansi yang belanja pegawainya di APBD di bawah 50 persen dan tidak ada tenaga honorer tertinggalnya.
“Kalau belanja pegawainya berlebih dan honorernya juga banyak, tidak perlu menerima CPNS lagi. Kemenkeu banyak honorernya tapi mereka tidak mengusulkan honorer tertinggalnya menjadi CPNS sehingga layak kalau membuka lowongan bagi pelamar umum,” tandasnya. (jpnn)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sumut Daerah Terkorup, Kerugian Negara Rp400 M

    Sumut Daerah Terkorup, Kerugian Negara Rp400 M

    • calendar_month Senin, 22 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA, – Sumatera Utara menempati ranking pertama provinsi dengan potensi terkorup di Indonesia. Hal itu tergambar dari catatan yang dikeluarkan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Dari 278 kasus korupsi yang terjadi di Sumut, jumlah kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp400 miliar. “Urutan pertama Sumut, kemudian disusul Provinsi Aceh, Papua Barat dan DKI Jakarta. Kerugian […]

  • Bolos, 15 Siswa & Dua PNS Dijaring

    Bolos, 15 Siswa & Dua PNS Dijaring

    • calendar_month Kamis, 11 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MADINA-; Personel satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Pemkab Mandailing Natal (Madina) menjaring 15 siswa SMP dan SMA dari berbagai sekolah di Kecamatan Panyabungan, dalam operasi kasih sayang yang digelar Rabu (10/11). Selain itu, Satpol PP juga berhasil menjaring dua PNS yang berkeliaran saat jam kerja. Kepala Satpol PP Pemkab Madina Nurkholis SH saat ditemui […]

  • Pemuda Pancasila Dukung Yusuf-Imron

    Pemuda Pancasila Dukung Yusuf-Imron

    • calendar_month Selasa, 24 Nov 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN  (Mandailing Online) – Majelis  Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menyatakan sikap mendukung pasangan Yusuf-Imron pada Pilkada Madina 2015. Dukungan ini tercuat dalam keputusan  Musyawarah Cabang   MPC Pemuda Pancasila Madina ke-V di Payaloting Internasional Hotel Panyabungan, Minggu (22/11). Musyawarah Cabang ini dihadiri oleh para fungsionaris MPW (Majelis Pimpinan Wilayah) Pemuda Pancasila Sumatera […]

  • PP Tentang Desa Diharapkan Dongkrak Sinergitas Pemerintahan Desa

    PP Tentang Desa Diharapkan Dongkrak Sinergitas Pemerintahan Desa

    • calendar_month Selasa, 24 Jun 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) –Jika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43/2014 yang mengatur pelaksanaan UU Nomor 6/2014 Tentang Desa direalisasikan kelak diharapkan akan meningkatkan sinergitas pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat. Itu dikatakan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Mandailing Natal (Madina) Zulkhairi Pulungan, Selasa (24/6/2014). PP ini mengatur sistem penggajian kepala desa yang selama ini masih bersifat honor […]

  • Partai Berkarya Desak Indonesia dan Organisasi Islam Tekan India

    Partai Berkarya Desak Indonesia dan Organisasi Islam Tekan India

    • calendar_month Minggu, 1 Mar 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Madina, Onggara Lubis mendesak pemerintah Indonesia melakukan tekanan diplomatik untuk melindungi muslim di India. Dia juga menyerukan seluruh organisasi muslim serta organisasi kemanusiaan di Indonesia menggulirkan gerakan menekan India. Itu dinyatakan Onggara Lubis kepada Mandailing Online, Minggu (1/3/2020) di Panyabungan. Puluhan orang tewas dalam kerusuhan […]

  • Kejaksaan Geledah Ruangan Sekretaris DPRD Langkat

    Kejaksaan Geledah Ruangan Sekretaris DPRD Langkat

    • calendar_month Kamis, 25 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Langkat, – Kejaksaan Negeri Stabat melakukan penggeledahan ruangan kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, untuk mencari berkas sebagai bukti tambahan bagi tersangka Sekretaris DPRD HS. “Kita mengumpulkan bukti bukti kasus dugaan korupsi Sekwan (Sekretaris Dewan/DPRD) Langkat,” kata Kepala seksi Pidana Khusus Kejaksaaan Negeri Stabat Ricardo Marpaung di Stabat, Kamis. Ricardo […]

expand_less