Rabu, 22 Apr 2026
light_mode

UKT Ditengah Pandemi

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 5 Jun 2020
  • print Cetak

Oleh : Elsa Novia Wita Siregar, S.Si

 

Seperti kita ketahui, semenjak wabah melanda dunia termasuk Indonesia banyak kegiatan yang dilakukan dirumah termasuk kegiatan belajar mengajar dimulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Proses belajar mengajar dilakukan secara online dirumah masing-masing. Kegiatan ini otomatis mengharuskan setiap peserta didik menyiapkan kuota setiap kelas online diadakan.

Tentu ini menjadi masalah tersendiri bagi mereka yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Apalagi ditengah pandemi banyak orangtua yang mengalami penurunan pendapatan bahkan sampai kehilangan pekerjaan.

Ternyata dalam kondisi seperti ini para peserta didik juga harus mempersiapkan pembayaran uang sekolah meskipun kegiatan belajarnya dilakukan dirumah, tak terkecuali mahasiswa.

Kondisi ini membuat mereka gusar dan menuai protes. Mereka meminta keringanan agar pembayaran dikurangi atau bahkan digratiskan. Sebab mereka merasa tidak menggunakan fasilitas apapun dikampus selama pandemi ini. Ditambah lagi kegiatan belajar online selama ini juga tidak optimal sehingga ini semakin menunjukkan ketidakjelasan target dan capaian yang ingin diraih dari pemerintah dengan kegiatan kuliah online. Kemendikbud diharapkan mempertimbangkan hal tersebut. Protes ini mereka sampaikan melalui sosial media hingga tagar #Nadiemmanamahasiswamerana bertengger diposisi nomor satu trending topik twitter.

Kondisi ini memang sangat mengkhawatirkan sekaligus menyedihkan. Rakyat dipaksa memikirkan nasib dirinya sendiri jika ingin mendapatkan kehidupan normal dan fasilitas yang layak, termasuk pendidikan.

Inilah wajah asli negara dengan sistem pendidikan ala kapitalisme yang selalu cenderung memikirkan keuntungan meski kualitas tak bisa dibanggakan. Pendidikan hanya dijadikan sebagai wasilah untuk meraup peluang bisnis saja.

Pendidikan tidak lagi dianggap sebagai kebutuhan dasar setiap warga negara yang wajib mereka tekuni dan sekaligus menjadi hak mereka sendiri. Disistem yang serba kapitalistik seperti sekarang kesempatan mengecap pendidikan yang layak hanya bagi mereka yang memiliki uang banyak saja.

Tentu ini sangat berbeda dengan sistem pendidikan didalam negara islam. Pendidikan bahkan dianggap sesuatu hal yang sangat penting dan semua memiliki hak yang sama mendapatkannya, baik yang kaya atau yang miskin.

Sebab dalam sistem pendidikan islam, rakyat tidak akan dipungut biaya apapun. Dengan sekolah gratis mereka justru disediakan fasilitas terbaik guna mencetak generasi gemilang dan berkualitas. Negara juga akan senantiasa melakukan pengontrolan dan evaluasi terhadap jalannya proses belajar mengajar guna menakar ketercapaian target-target kurikulum yang sudah dirancang oleh negara.

Begitulah hebatnya pendidikan islam, selalu memudahkan dan melahirkan generasi cemerlang, tidak seperti sistem sakarang yang justru menekan rakyat dengan segudang syarat dan biaya yang memberatkan, namun belum tentu juga melahirkan generasi berkualitas.***

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Badan Keamanan AS Sadap Data Pengguna

    Badan Keamanan AS Sadap Data Pengguna

    • calendar_month Selasa, 2 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Badan K eamanan AS (NSA) terungkap telah melakukan penyadapan secara rahasia terhadap warga AS melalui berbagai jalur komunikasi. Baru-baru ini, Washington Post mengungkapkan empat slide baru yang menunjukkan bagaimana cara program PRISM bekerja menyadap data pengguna Internet warga AS. Dalam catatan di slide itu, surat kabar AS itu menyebutkan penentu informasi dapat disadap NSA tergantung […]

  • Tanggapan MPC Pemuda Pancasila Terkait Kasus Pemukulan Wartawan

    Tanggapan MPC Pemuda Pancasila Terkait Kasus Pemukulan Wartawan

    • calendar_month Senin, 7 Mar 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Mandailing Natal (Madina) akhirnya angkat bicara dan memberi tanggapan terkait kasus pemukulan terhadap salah satu wartawan yang terjadi pada Jumat (4/3) pekan lalu. Ketua MPC Pemuda Pancasila Akhmad Arjun Nasution mengatakan pihaknya sejak awal proaktif dan kooperatif dalam penanganan kasus tersebut. “Kita juga terus […]

  • KPU Madina Tidak Berwenang Membentuk TPS Khusus

    KPU Madina Tidak Berwenang Membentuk TPS Khusus

    • calendar_month Senin, 7 Des 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ketua KPU Mandailing Natal, Agus Salam Nasution menegaskan, KPU Madina tidak berwenang dan tidak dapat membentuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus bagi warga binaan yang berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kotanopan. Hal itu disampaikannya untuk menyahuti permintaan Kepala Cabang Rutan Kotanopan perihal permohonan pengadaan TPS khusus di Cabang Rutan Kotanopan. […]

  • Tahun depan sapi Australia diqurbankan

    Tahun depan sapi Australia diqurbankan

    • calendar_month Sabtu, 27 Okt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN, (MO)- Sekretaris Daerah Pemko Medan, Syaiful Bahri, menyaksikan penyembelihan hewan kurban di dua kecamatan yakni Medan Barat dan Medan Johor. Penyembelihan hewan kurban di Medan Barat sejumlah 5 ekor lembu digelar di halaman Kelurahan Karang berombak, dan di Medan Johor sejumlah 5 ekor lembu di lapangan Setia Jadi keluhan Pangkalan Masyur, hari ini. Peyembelihan […]

  • DPRD Deli Serdang Akan Bahas Putusan PTUN Medan

    DPRD Deli Serdang Akan Bahas Putusan PTUN Medan

    • calendar_month Rabu, 6 Apr 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    L Pakam, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang membatalkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 593/052/K/Tahun 2002 terkait masalah tanah seluas 38,25 ha yang berada di luar Hak Guna Usaha (HGU) PT PP Lonsum Kebun Sei Merah di Desa Sei Merah Kebun, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, akan dibahas dalam rapat paripurna DPRD […]

  • Tak Berkategori

    KPK: Bupati Madina Janjikan Satu Paket Proyek BDB ke Kontraktor

    • calendar_month Selasa, 21 Mei 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    Medan, – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menyebut dari tiga proyek yang bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Pemprov Sumut yang didapatkan pemerintah kabupaten Mandailing Natal(Madina). Bupati Hidayat Batubara menjanjikan satu proyek untuk digiring pengerjaannya oleh kontraktor Surung Panjaitan. “Ada tiga paket proyek di APBD Madina yang bersumber dari BDB Pemprov Sumut. […]

expand_less