Video: Umar Abduh Nyatakan Prabowo Unggul 54%, Fakta Hasil Pilpres 2014 Ditangan TNI Dan Polri

JAKARTA (Mandailing Online) – Pengamat intelijen dan kepolisian dari Center for Democracy And Social Justice Studies (CeDSoS) Umar Abduh membeberkan data penghitungan atau rekapitulasi suara Pilpres 2014 diduga berasal dari rekapitulasi TNI dan Polri.

Dalam data perolehan suara yang dimilikinya, Umar mengungkapkan pemenang pilpres adalah Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Hal itu terungkap dari video Youtube yang diunggah Satrio Herlambang pada 21 Juli 2014. Oleh pengunggahnya, video tersebut diberi judul Umar Abduh membeberkan tentang fakta hasil pilpres “Real Count ” versi TNI/Polri yang sudah dimenangkan oleh Prabowo Subianto

Dalam video itu, Umar yang terlihat sedang menjadi pembicara dalam sebuah diskusi bertajuk “Benarkah Penyelenggaraan Pilpres Bebas dari Campur Tangan Peserta Pemilu dan Intervensi Asing “ di Jakarta, Selasa (22/7/2014) menunjukkan catatan rekapitulasi suara yang diduga berasal dari catatan petugas TNI dan Polri.

Umar juga menyebut hasil rekapitulasi tersebut mencatat Prabowo meraih 54% suara. Catatan yang disebutnya dari TNI/Polri itu dianggap lebih rinci dari data KPU karena meliputi jumlah warga yang tidak menggunakan hak suara atau golput, dan jumlah suara tidak sah.

Umar menyatakan, rekapitulasi kesaksian polisi dan militer yang tanggal 12 dinyatakan dua-duanya menyetor data itu ke Cikeas. Data itu oleh pihak polisi dan militer dinyatakan bukan konsumsi publik, “Tetapi kenapa disetorkan kepada yang paling berkuasa,” katanya.

Kemudian data diumumkan KPU tidak menjelaskan dari rekapitulasi itu jumlah yang tidak menyalurkan hak pilih dan berapa jumlah yang hadir. Padahal rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan maupun PPK menyebutkan secara rinci berapa yang tak menyalurkan hak pilih dan berapa jumlah yang hadir dan berapa suara tidak saha serta berapa suara sah.

“KPU tidak mengeluarkan seperti ini. Kemudian media sosial menyatakan 58 juta (suara) yang hilang, padahal tidak, sekitar 10 jutaan lah yang raib yang diselewengkan oleh KPU, ini kriminal, ini manipulatif,” ujarnya.

Dalam video berdurasi 18 menit 2 detik itu, sosok yang pernah menjadi aktivis sebuah gerakan keagamaan itu juga menyebutkan Polri dan TNI seharusnya lebih mengedepankan kejujuran dan tanggungjawabnya sebagai aparat keamanan. Apalagi keduanya terikat kuat dengan Sapta Marga dan sumpah prajurit untuk setia dan membela negara atau konsitutusi.

“Ini adalah pola operasi intelijen. Di mana pelibatan institusi secara Undang-undang tidak boleh. Polri dan TNI tidak boleh sebagai pelaksana pemilu,” jelasnya.

Tetapi, dalam kondisi dan situasi yang berpotensi mencederai demokrasi dan memicu kerusuhan horizontal akibat dampak kecurangan kata Umar, kedua institusi tersebut wajib tampil dan mengambil tanggungjawab penuh untuk mengembalikan tupoksi KPU ke proporsinya semula.

“Di sini saya masih prasangka baik. Jika Polri dan TNI benar-benar netral dan Sapta Margais, peka sebagai keamanan. Maka harus keluarkan dokumen tersebut (perhitungan suara),” tegasnya.

Dia juga mencuatkan pertanyaan soal lembaga manakah yang berwenang meminta TNI/Polri agar membuka data rekapitulasi yang dimiliki TNI dan Poliri tersebut.

Sumber : VoA Islam/ SINDOnews.com/ Okezone
Editor : Dahlan Batubara