Sabtu, 15 Agu 2026
light_mode

Wartawan Jadi Sasaran Petugas Keamanan PTPN 2

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Sabtu, 23 Apr 2011
  • print Cetak


BINJAI-
Persoalan lahan eks PTPN 2 Kebun Sei Semayang, sepertinya tak ada habisnya. Bahkan, masalah ini terus meluas.

Buktinya, karena tak ada solusi dan penyelesaian dari instansi terkait, puluhan warga Kota Binjai yang tergabung dalam sejumlah kelompok tani mencoba menguasai lahan eks PTPN 2 tersebut, Jumat (22/4).

Keterangan yang berhasil dihimpun wartawan koran ini, kejadian itu berawal, saat sekelompok warga yang berjumlah puluhan orang, sekitar pukul 20.00 WIB, mencoba mengauasai lahan eks PTPN 2 yang terletak di Afdeling 5 Kapling I, dengan cara menanami pohon pisang.

Melihat hal tersebut, pihak PTPN 2 tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk selanjutnya, Jumat (22/4) sekitar pukul 10.00 WIB, petugas dari PTPN 2 mencoba mengambil tindakan dengan turun langsung ke lokasi lahan yang ditanami warga dengan pohon pisang.

Setibanya petugas di lahan yang dimaksud, dengan membabi buta petugas PTPN 2 langsung menebangi pohon pisang yang ditanami warga. Bahkan, menurut keterangan warga setempat, aksi petugas dengan membawa parang panjang dan dengan jumlah mencapai puluhan orang, membuat warga menjadi ketakutan.

Dikarenakan tidak ada serangan dari warga, pohon pisang yang sudah ditanam akhirnya rata dengan tanah. Tak sampai di situ, petugas kembali kewalahan menghalau 20-an warga yang mencoba menguasai lahan eks PTPN 2 itu.

Tak hanya itu, J Srubakti, salah seorang wartawan terbitan Medan juga dipukuli sejumlah petugas PTPN 2 di depan aparat kemanan TNI/Polri yang sudah berada di lokasi.

Menurut keterangan J Srubakti, ketika petugas PTPN 2 membersihkan lahan dari pohon pisang yang ditanami warga, saat itu ia juga sudah berada di tempat guna mengambil foto.

“Saya dapat informasi, bahwa warga menguasai lahan PTPN 2. Untuk itu, saya meluncur ke lokasi. Setibanya di sana, saya melihat petugas sedang membersihkan pohon pisang yang ditanami warga. Untuk itu saya mengambil foto dengan kamera yang sudah saya bawa,”ungkap Surbakti.
Namun, begitu ia mengambil foto, sejumlah petugas PTPN 2 langsung menanyakan identitasnya.

“Awalnya mereka mempertanyakan identitas saya. Untuk itu, saya tunjukan tanda pengenal berupa kartu Pers dan kartu keanggotaan PWI. Tetapi petugas itu mengatakan, bahwa saya adalah wartawan palsu dan akhirnya saya dipaksa keluar dari areal sambil dipukuli,” jelasnya.

Akibat dipukuli oleh petugas PTPN 2, J Srubakti mengalami luka memar di bagian kepala. Bahkan, J Surbakti sempat merasakan pening dan muntah setelah dipukuli. Takut akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan, J Surbakti dilarikan ke rumah sakit di Medan, guna mendapatkan perawatan.

Menurut A Ginting, salah seorang warga yang menyaksikan J Srubakti dipukuli mengatakan, saat J Srubakti dipukuli petugas keamanan dari Polres Binjai dan TNI, sudah berada di tempat. Namun, petugas terkesan diam.
“Iya, saya lihat dengan jelas wartawan itu dipukuli. Bahkan, petugas PTPN 2 sempat meneriakan bunuh…bunuh. Sementara, petugas keamanan yang ada terlihat diam,”ungkap A Gintig.

Kepala Rayon C PTPN 2, P Samosir, saat dikonfirmasi terkait kejadian ini mengatakan, persoalan dengan wartawan yang dipukul sudah selesai. “Masalah itu sudah selesai, dan itu hanya kesalah pahaman saja. Sebab, wartawan itu masuk ke areal sambil membawa kamera. Sehingga, anggota kita mengira wartawan ini memihak kepada warga. Selanjutnya, wartawan itu diminta untuk keluar dari areal, dan tidak ada dipukul hanya disorong ke luar areal,”kilah P Samosir.

Mengenai lahan PTPN 2, P Samosir mengatakan, sesuai surat Badan Pertanahan Nasional (BPN), bahwa lahan PTPN 2 baik diperpanjang atau tidaknya Hak Guna Usaha (HGU), lahan ini masih tetap tanggung jawab PTPN 2. “Saya lupa nomor dan tahun surat tersebut. Yang jelas, surat itu ada di direksi,” ucapnya.

Kapolres Binjai, AKBP Dra Rina Sari Ginting, kepada wartawan koran ini mengatakan, terkait pemukulan terhadap wartawan sudah diselesaikan. “Kedua belah pihak sudah kita pertemukan, dan keduanya sudah sama-sama meminta maaf,” ujar Rina via selulernya.

Meski persoalan pemukulan wartawan ini dianggap sudah selesai oleh Polres Binjai, tetapi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Binjai, M Ginting, kepada wartawan koran ini mengaku, persoalan ini harus disikapi dengan tegas oleh pihak yang berwajib. (dan)
Sumber : Sumut pos

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • 30% rakyat Indonesia tanpa listrik

    30% rakyat Indonesia tanpa listrik

    • calendar_month Minggu, 5 Agt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN, (MO) – Indonesia masih kekurangan listrik. Sedikitnya 30 persen rakyat Indonesia saat ini belum menikmati listrik. Hal itu ditegaskan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Unsur Pemangku Kepentingan, Tumiran. Meski menolak dikatakan krisis, namun dia mengakui masih banyak daerah di Indonesia yang kekurangan energi. “Banyak daerah yang dipotret betul oleh DEN, masih banyak kekurangan,” katanya. […]

  • Lapas Jabar waspada agar tak tertular kerusuhan Tanjung Gusta

    Lapas Jabar waspada agar tak tertular kerusuhan Tanjung Gusta

    • calendar_month Jumat, 12 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    Jabar, – Kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta Medan Kamis (11/7) kemarin, dikhawatirkan dapat menular ke Lapas lainnya. Pascainsiden itu Kakanwil Kemenkumham Jabar, I Wayan K Dusak akan meningkatkan kewaspadaan mengantisipasi kericuhan serupa. “Sepertinya bukan cuma di Jabar saja, tapi semua Kanwil juga akan meningkatkan kewaspadaan agar jangan sampai menular kemana-mana,” kata […]

  • Pejabat Bupati Madina Serahkan SK CPNS Formasi Tahun 2010

    Pejabat Bupati Madina Serahkan SK CPNS Formasi Tahun 2010

    • calendar_month Rabu, 23 Feb 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Pejabat Bupati Aspab Sopian Batubara menyerahkan Surat Keputusan pengangkatan dan penugasan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2010 sebanyak 278 orang sementara 2 orang lagi gagal dikarenakan tidak mendaftar ulang di Lapangan Parkir Komplek Perkantoran Bupati Madina, Kamis (17/2). Aspan menyampaikan agar para CPNS tahun 2010 ini harus […]

  • Kasus Politik Uang Pilkada Madina Bisa Ke Ranah Hukum

    Kasus Politik Uang Pilkada Madina Bisa Ke Ranah Hukum

    • calendar_month Selasa, 15 Des 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ketua Panwaslih Madina, M Husein menyatakan pihaknya akan melanjutkan pengaduan politik uang Pilkada Madina kepada Gakumdu jika materi pengaduan mencukupi persyaratan. “Perlu kami sampaikan, apabila laporan ini telah memenuhi syarat, maka kami akan berkordinasi dengan Gakkumdu, dan melakuka kajian masing-masing. Dan apabila disimpulkan ini mencukupi ranah pidana (politik uang), maka akan […]

  • Nama-nama Caleg Yang Akan Duduk Dari Dapil Madina IV

    Nama-nama Caleg Yang Akan Duduk Dari Dapil Madina IV

    • calendar_month Rabu, 23 Apr 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mandailing Natal (Madina) telah menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara partai politik Pemilu 2014, Senin dini hari (22/4/2014). Sebanyak 7 kursi DPRD Madina yang diperebutkan di Daereh Pemilihan IV (Dapil V) meliputi Kecamatan Batahan, Natal, Muara Batang Gadis dan Kecamatan Sinunukan. PKB memperoleh 1 kursi di dapil IV dengan […]

  • KPU wajib laksanakan putusan MK

    KPU wajib laksanakan putusan MK

    • calendar_month Rabu, 1 Sep 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Pelaksanaan pemungutan suara ulang di wilayah Mandailing Natal (Madina), sudah menjadi putusan final oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib melaksanakan perintah MK. Pernyataan itu disampaikan ketua pelaksana DPC PPP Madina, Ridwan Rangkuty, tadsi siang. Diungkapkan, keputusan MK tidak perlu dipolemik oleh elit-elit politik, LSM, praktisi hukum, Ormas,Orpol, dan siapapun. “Munculnya […]

expand_less