Senin, 9 Nov 2026
light_mode

3 Anggota DPRD Sibolga Tolak Provinsi Tapanuli

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 13 Mei 2011
  • print Cetak


MEDAN: Tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga menyampaikan aspirasi berupa penolakan terhadap rencana pembentukan Provinsi Tapanuli kepada Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho di Medan, Kamis, 12 Mei 2011.

Tiga anggota DPRD Kota Sibolga itu adalah anggota Fraksi Gabungan Bersama Hendri Tamba, anggota Fraksi Partai Golkar Jamil Zeb Tumori, dan anggota fraksi PKS Jansul Perdana.

Usai menemui Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Jamil Zeb Tumori mengatakan, DPRD Kota Sibolga telah memutuskan untuk tidak mendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) melalui sidang paripurna pada 21 September 2006.

Keputusan itu diambil berdasarkan aspirasi masyarakat yang beranggapan bahwa pemekaran tersebut tidak akan memberikan manfaat banyak.

Pihaknya merasa dilecehkan DPRD Sumut yang menyetujui pembentukan Protap tanpa berdiskusi dengan masyarakat dan DPRD Kota Sibolga.

DPRD Kota Sibolga tidak pernah sekali pun mengeluarkan surat dukungan terhadap pembentukan provinsi baru yang akan dimekarkan dari sumut itu.

“Namun anehnya dalam sidang paripurna yang dilaksanakan 9 Mei 2011 itu DPRD Kota Sibolga malah disebutkan memberikan dukungan. Kami merasa dilecehkan. DPRD Sumut tidak pernah melibatkan DPRD Sibolga,” katanya.

Sedangkan Hendri Tamba mengatakan, pihaknya mendukung pernyataan Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang berkeinginan Sumut tetap satu provinsi guna menjaga keberagaman yang ada.

“Pernyataan Plt Gubernur Sumut itu betul,” katanya.

Menurut Hendri, pemekaran provinsi baru diindikasikan lebih bertujuan untuk memuluskan kepentingan pihak tertentu dibandingkan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pihaknya telah mempelajari perkembangan selama ini bahwa belum ada hasil yang memuaskan dan signifikan atas pemekaran provinsi yang ada.

“Katanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ternyata tidak ada,” kata Hendri.

Ia mengatakan, pembentukan Protap sebagai provinsi baru itu cacat hukum karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam PP 129/2000 yang diubah menjadi PP 78/2007 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah serta UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam kedua peraturan itu disebutkan bahwa suatu daerah dapat dibentuk jika memiliki sejumlah kabupatan dan satu kota. “Karena Kota Sibolga tidak ikut, berarti pemekarannya cacat hukum,” kata Hendri.

Pihaknya akan menyampaikan informasi cacat hukum dan tidak adanya dukungan dari Kota Sibolga itu ke Presiden RI dan Kementerian Dalam Negeri.

Ketika dipertanyakan tentang sikap Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, Jamil Zeb Tumori dan Hendri Tamba menyatakan Pemprov Sumut akan mempelajari aspirasi yang disampaikan tersebut.

“Beliau akan menkaji dan mempelajarinya dulu,” kata Hendri.

Sebelumnya, dalam sidang paripurna pada 9 Mei 2011, DPRD Sumut menyetujui usulan pembentukan tiga provinsi baru di daerah itu yakni Protap, Provinsi Sumatera Tenggara, dan Provinsi Kepulauan Nias.

Dari 10 fraksi yang ada di DPRD Sumut, tujuh di antaranya menyatakan mendukung pembentukan tiga provinsi baru tersebut, dua fraksi menyatakan menolak memberikan pendapat dan satu fraksi menyatakan tidak keberatan.

Tujuh fraksi yang mendukung masing-masing Fraksi Partai Demokrat, PDI Perjuangan, PAN, PDS, Hanura, PPRN, dan Gerindra, dua fraksi yang menolak memberikan pendapat yakni PKS dan PPP, sementara Partai Golkar menyatakan tidak keberatan.(an)
Sumber : Eksposnews

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • APAKAH MEDAN MEDIA KONTEMPORER BUTUH UPAYA “DEKONSTRUKSI”?

    APAKAH MEDAN MEDIA KONTEMPORER BUTUH UPAYA “DEKONSTRUKSI”?

    • calendar_month Sabtu, 11 Jul 2026
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

        Oleh: Muhammad Ludfan Nasution Pegiat di Gerep Institute     Ketika Algoritma, Modal, dan Kuasa Mengubah Cara Kita Memahami Pers “Barangkali yang sedang mengalami krisis bukan media, melainkan cara kita memahami media”. Setiap kali kualitas pemberitaan dipersoalkan, jawaban yang muncul hampir selalu sama. Wartawannya harus lebih profesional. Etika jurnalistik harus ditegakkan. Kode etik […]

  • Kabut Asap Kian Tebal

    Kabut Asap Kian Tebal

    • calendar_month Rabu, 12 Mar 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Hingga saat ini kabut asap belum ada tanda-tanda berkurang, malah semakin hari semakin tebal. Ini mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat Kabupaten mandailing Natal (Madina). Pantauan Rabu (12/3/2014) di sepanjang jalan Willem Iskander ketebalan asap sangat tinggi dan jarak pandang berkisar 300 Meter. Sejauh ini Dinas Kesehatan Madina belum terdengar pernyataanya seputar […]

  • Serap Aspirasi Tanpa Sekat, Cabup Harun Mustafa Nasution Marlopo Disipolu Polu

    Serap Aspirasi Tanpa Sekat, Cabup Harun Mustafa Nasution Marlopo Disipolu Polu

    • calendar_month Kamis, 17 Okt 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    Panyabungan ( Mandailing Online ) : pagi ini Kamis 17/10/204 Calon Bupati Madina nomor urut 1 Harun Mustafa Nasution marlopo di Jalan Bermula Sipolu polu Panyabungan untuk serap aspirasi. ” Ngopi di daerah sipolu polu biasa bagi saya, tidak hanya saat sekarang, waktu saya duduk di DPRD Sumut asal pulang kampung pagi pagi saya ngopi […]

  • Pemain Judi Dadu Ditangkap Polisi

    Pemain Judi Dadu Ditangkap Polisi

    • calendar_month Rabu, 29 Jun 2016
    • account_circle webmaster
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Tim Opsnal Satreskrim Polres Mandailing Natal menangkap lima orang pelaku perjudian jenis dadu di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Senin, (27/6). Kelima orang tersangka tersebut adalah, SP (31 tahun), AAP (36 tahun), EN (31 Tahun), JN (21 Tahun) dan HN (45 Tahun). Mereka tertangkap tangan oleh polisi saat […]

  • Jelang Peresmian UKK Imigrasi Madina, Bupati Jamu Kakanwil Kemenkumham Sumut

    Jelang Peresmian UKK Imigrasi Madina, Bupati Jamu Kakanwil Kemenkumham Sumut

    • calendar_month Selasa, 25 Jan 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Jelang peresmian Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Bupati H. M. Ja’far Sukhairi Nasution menjamu Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Utara (Sumut) Imam Suyudi, Selasa (25/1) malam. Jamuan makan malam yang dilaksanakan di pendopo rumah dinas Bupati ini turut dihadiri Wakil Bupati Atika […]

  • KAIN SARUNG DI PEMKAB MADINA

    KAIN SARUNG DI PEMKAB MADINA

    • calendar_month Senin, 18 Mar 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Catatan : Dahlan Batubara Di India yang mayoritas Hindu. Kain sarung disebut lungi, phanek, mundu, kaili, saaram, vetti. Perbedaan penggunaan istilah ini tergantung pada daerah-daerah di India. Selain pakaian sehari-hari, juga untuk acara perayaan keagamaan. Di Sri Langka, juga mayoritas Hindu. Penggunaan kain sarung lebih didominasi pria. Sebenarnya ada juga perempuan. Kain sarung yang […]

expand_less