Senin, 9 Mar 2026
light_mode

Polri: Tak ada penjemputan paksa

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Sabtu, 6 Okt 2012
  • print Cetak


JAKARTA, (MO) – Kepada Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Suhardi Aliyus membantah telah mengirimkan personel Provos ke KPK untuk menjemput paksa lima anggotanya yang bertahan menjadi penyidik di KPK.

Berdasar pesan singkat yang diterima Republika, Jumat (5/10), Suhardi menyatakan telah menelpon langsung Karo Provos. “Tidak Benar. Baru saja saya menelpon Karo Provos yang sudah ada di rumah dan tidak ada anggota Provos ke KPK,” kata Suhardi dalam pesan singkatnya.

Menyoal lima orang personel yang belum menghadap kembali ke kesatuan sesuai perintah surat SDM, Ia menegaskan mereka diminta paling lambat melapor pada tanggal 10 Oktober.

Keterangan dari Kabag Penum Kombespol Agus Rianto juga berbunyi senada. “Sampai saat ini tidak ada anggota polri yang diperintahkan untuk melakukan kegiatan menjemput paksa lima penyidik polri di KPK,” bunyi pernyataannya yang juga disampaikan lewat pesan singkat, Jumat (5/10). “Bila ada berita itu berarti disebarkan oleh orang tak bertanggungjawab,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan ada belasan anggota kepolisian, Jumat (5/10) malam, mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka akan menjemput lima orang anggotanya yang tetap ingin bertahan sebagai penyidik KPK.

Berdasarkan pantauan Republika di KPK, belasan orang tersebut datang pada pukul 20.27 WIB. Mereka mengenakan baju kemeja dan didampingi oleh Kapolsek Setia Budi AKBP Laju Marija yang mengenakan seragam lengkap polisi.

Kemudian, salah seorang dari mereka mengisi daftar tamu KPK. Pada awalnya, petugas jaga receptionis KPK meminta kartu tanda penduduk sang tamu. Namun, seorang polisi itu malah menunjukkan kartu tanda anggota kepolisiannya.

Maksud kedatangan mereka adalah untuk menemui pimpinan KPK yang ada di kantor, Zulkarnaen. Di luar kantor KPK, masih berdasar pantauan Republika, terlihat para pria berambut pendek dan berbadan tegap berjaga-jaga di setiap pintu KPK.
(dat03/tempo)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tak Berkategori

    Wakil Bupati Harus Jalankan Pemerintahan

    • calendar_month Kamis, 16 Mei 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Agar roda pemerintahan tetap berjalan, wakil bupati harus cepat mengendalikan pemerintahan daerah pasca penangkapan bupati Madina Hidayat Batubara oleh KPK. Demikian dikatakan Ketua Peradi Tabagsel, Ridwan Rangkuti, SH,MH, Kamis (16/5/2013). “Untuk sementara, menurut undang-undang yang berlaku, pengendali pemerintahan Madina berada ditangan wakil bupati, maka seluruh PNS juga harus tunduk, hormat dan […]

  • Perpustakaan Hutapungkut Jae Raih Perpustakaan Terbaik di Madina

    Perpustakaan Hutapungkut Jae Raih Perpustakaan Terbaik di Madina

    • calendar_month Kamis, 3 Des 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    KOTANOPAN (Mandailing Online) – Kantor Perpustakan dan Arsip Daerah Mandailing Natal menetapkan Perpustakaan Rakyat Desa Hutapungkut Jae, Kecamatan Kotanopan sebagai juara I Perpustakaan Desa/Kelurahan Terbaik Tingkat Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015. Dr. Rizali Harris Nasution, Pendiri PIDM, Rabu (2/12) menyambut gembira atas penetapan Perpustakaan Rakyat ini terpilih sebagai Juara I. Selain menyatakan terima kasih Pemkab […]

  • Puluhan Pelamar CPNS Minta Kepastian Jadwal Pengumuman

    Puluhan Pelamar CPNS Minta Kepastian Jadwal Pengumuman

    • calendar_month Senin, 10 Feb 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Puluhan Pelamar CPNS Formasi Umum mendatangi kantor Bupati Madina, Senin (10/02). mempertanyakan kapan kepastian pengumuman hasil seleksi CPNS formasi 2013. Juru bicara rombongan, Saiful mengatakan bahwa kedatangan mereka untuk memastikan kapan dan kepada siapa saja mereka seharusnya mempertanyakan hasil seleksi CPNS. “Apa kendala sehingga ada keterlambatan pengumuman CPNS di Madina. Mengapa […]

  • Penundaan Pemilu Tindakan Inkonstiusional

    Penundaan Pemilu Tindakan Inkonstiusional

    • calendar_month Selasa, 29 Mar 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Halvionata Mahasiswa Tak lama setelah permasalahan Surat Edaran Menag tentang toa mesjid dan pernyataan menteri agama yang menyinggung umat Islam, kini kita mendapatkan lagi sensasi politik di tanah air yaitu tentang wacana penundaan pemilu. Penundaan pemilu pertama kali disebutkan oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia yang mengatakan penundaan pemilu 2024 […]

  • PC PMII Madina Nilai Kapolres Madina Tidak Becus Emban Amanah

    PC PMII Madina Nilai Kapolres Madina Tidak Becus Emban Amanah

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online): puluhan massa Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) seruduk mako Polres Madina meminta Kapolres Madina, AKBP Arie Sofandi Paloh segera melakukan penertiban dan penindakan perusakan lingkungan akibat Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Pantauan wartawan, massa PC PMII tiba di Mapolres pukul 15.30 wib, Jum’at (20/06/2025) dikordinatori […]

  • Jangan Cari Untung Berkedok Ormas

    Jangan Cari Untung Berkedok Ormas

    • calendar_month Kamis, 7 Nov 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA (Mandailing Online) – Sudah menjadi rahasia umum, banyak sekali oknum-oknum dari ormas-ormas yang tidak jelas kiprahnya, membuat resah masyarakat dan instansi-instansi pemerintah, termasuk kalangan swasta. Menanggapi masalah tersebut, Kasubdit Ormas Ditjen Kesbangpol Kemendagri, Bahtiar, menjelaskan, dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diharapkan hal-hal buruk tersebut bisa dieliminir. “Karena Undang-undang Nomor […]

expand_less